PJJ IPS KELAS 9

Pemerintahan Masa Demokrasi Parlementer dan Berlakunya UUDS 1950, Kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berlakunya UUDS 1950 berlakulah demokrasi liberal dengan sistem pemerintahan parlementer, dimana pemerintahan/kabinet dipimpin oleh seorang perdana menteri dan kabinet bertanggungjawab kepada DPR/Parlemen. Berlakunya kabinet parlementer ditandai ciri-ciri sebagai berikut yaitu: Kedudukan kepala negara tidak dapat diganggu gugat Kabinet dipimpin perdana menteri […]

Berlakunya uang NICA Pada tanggal 6 Maret 1946 di Indonesia, Pada saat kesulitan ekonomi menghimpit bangsa Indonesia, Panglima AFNEI yang baru, Letnan Jenderal Sir Montagu Stopford mengumumkan berlakunya uang NICA di daerah-daerah yang diduduki Sekutu. Uang NICA ini dimaksudkan sebagai pengganti uang Jepang yang nilainya sudah sangat turun. Pemerintah melalui Perdana Menteri Syahrir memproses tindakan

Politik Ekonomi Sosial Dan Budaya Setelah Proklamasi Kemerdekaan, Pengaruh Penjajahan Belanda maupun pendudukan Jepang sangat terasa bagi masyarakat Indonesia, baik dalam bidang sosial, politik, ekonomi dan budaya. Meskipun di masa awal kemerdekaan, masih banyak yang harus diperjuangkan untuk mengejar ketertinggalan akibat penindasan oleh penjajah. Dalam bidang ekonomi, pada masa awal kemerdekaan terjadi inflasi yang tinggi

Konferensi Inter-Indonesia 30 Juli 1949 Sebelum Konferensi Meja Bundar (KMB), Sebelum pelaksanaan Konferensi Meja Bundar (KMB) diadakan Konferensi Antar Inonesia yaitu Republik Indonesia dengan BFO (Bijenkomstvoor Federal Overleg) atau Badan Permusyawaratan Federal. Mula-mula diselenggarakan di Yogyakarta pada tanggal 19 – 22 Juli 1949. Kemudian dilanjutkan di Jakarta Konferensi Inter-Indonesia 30 Juli 1949. Keputusan penting antara

Serangan 1 Maret 1949 di Pimpinan Letnan Kolonel Soeharto, Pasca Agresi Belanda II untuk menunjukkan bahwa TNI masih ada dan Pemerintahan RI masih berdiri, pemerintah RI melancarkan serangan balasan untuk merebut kembali kota Yogyakarta.Serangan TNI ini dikenal dengan Serangan Umum 1 Maret 1949. Dilakukan oleh pasukan TNI di bawah pimpinan Letnan Kolonel Soeharto. Untuk memudahkan

Perundingan Renville 17 Januari 1948 di Kapal Milik Amerika Serikat, Dampak dari Agresi Militer Belanda I, Dewan Keamanan PBB mengirimkan “Komisi Tiga Negara” ( KTN ) Anggota KTN terdiri dari : Australia (Richard C. Kirby) atas pilihan Indonesia Belgia (Paul Van Zeeland) atas pilihan Belanda Amerika Serikat (Prof. Dr. Frank Graham) atas pilihan Australia dan