Rangkuman Perkembangan Ekonomi Masa Demokrasi Parlementer

2. Rangkuman Perkembangan Ekonomi Masa Demokrasi Parlementer

a. Gunting Syafruddin

Dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar dan mengatasi defisit anggaran, pada tanggal 20 Maret 1950, Menteri Keuangan, Syafrudin Prawiranegara, mengambil kebijakan memotong semua uang yang bernilai Rp2,50 ke atas hingga nilainya tinggal setengahnya.

Baca juga B. Rangkuman Masa Demokrasi Parlementer (1950-1959)

b. Sistem Ekonomi Gerakan Benteng

Rangkuman Perkembangan Ekonomi Masa Demokrasi Parlementer, Sistem Ekonomi Gerakan Benteng merupakan usaha pemerintah untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional.
Tujuan :

1. Menumbuhkan kelas pengusaha di kalangan bangsa Indonesia. Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional.
2. Indonesia yang bermodal lemah perlu dibimbing dan diberikan bantuan kredit.
3. Pribumi diharapkan secara bertahap akan berkembang menjadi maju.

Penyebab tidak dapat tercapainya tujuan Gerakan Banteng oleh para Pengusaha pribumi :

1. Tidak dapat bersaing dengan pengusaha nonpribumi dalam kerangka sistem ekonomi liberal.
2. Memiliki mental yang cenderung konsumtif.
3. Sangat bergantung pada pemerintah.
4. Kurang mandiri untuk mengembangkan usahanya.
5. Ingin cepat mendapatkan keuntungan besar dan menikmati cara hidup mewah.
6. Menyalahgunakan kebijakan dengan mencari keuntungan secara cepat dari kredit yang mereka peroleh.

c. Nasionalisasi Perusahaan Asing

Nasionalisasi perusahaan asing dilakukan dengan pencabutan hak milik Belanda atau asing yang kemudian diambil alih atau ditetapkan statusnya sebagai milik pemerintah Republik Indonesia.

d. Finansial Ekonomi (Finek)

Pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap, Indonesia mengirim delegasi ke Belanda untuk merundingkan masalah Finansial Ekonomi (Finek). Finek yang diajukan Indonesia terhadap pemerintah Belanda adalah sebagai berikut:

1. Pembatalan Persetujuan Finek hasil KMB
2. Finek Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral
3. Hubungan finek didasarkan atas undang-undang Nasional, tidak boleh diikat oleh perjanjian lain.

e. Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT)

Rencana ini tidak berjalan dengan baik disebabkan oleh hal-hal berikut:

1. Depresi ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa Barat pada akhir tahun 1957 dan awal 1958 mengakibatkan ekspor dan pendapatan negara merosot.
2. Perjuangan pembebasan Irian Barat dengan melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia menimbulkan gejolak ekonomi.
3. Adanya ketegangan antara pusat dan daerah sehingga banyak daerah yang melaksanakan kebijakan ekonominya masing-masing.

Baca juga C. Rangkuman Masa Demokrasi Terpimpin (1959 – 1965)