masyarakat Archives » Page 10 of 19

Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia

Leave a Comment | PPKn Kelas X, SMA Kelas 10 | 22/08/2022

Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Banyak deinisi yang dapat menggambarkan tentang makna otonomi daerah. Berikut adalah beberapa deinisi tentang otonomi daerah yang dikemukakan para ahli. Menurut H.M. Agus Santoso, pengertian otonomi daerah di antaranya adalah sebagai berikut. a. C. J. Franseen Otonomi daerah adalah hak untuk mengatur urusan-urusan daerah dan menyesuaikan peraturan-peraturan […]

Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia Read More »

Desentralisasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia

Leave a Comment | PPKn Kelas X, SMA Kelas 10 | 22/08/2022

Desentralisasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia. Desentralisasi mengandung segi positif dalam penyelenggaraan pemerintahan baik dari sudut politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Dilihat dari fungsi pemerintahan, desentralisasi menunjukkan beberapa hal sebagai berikut. Satuan-satuan desentralisasi lebih fleksibel dalam memenuhi berbagai perubahan yang terjadi secara cepat. Satuan-satuan desentralisasi dapat melaksanakan tugas lebih efektif dan lebih efisien. Satuan-satuan

Desentralisasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia Read More »

Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia

Leave a Comment | PPKn Kelas X, SMA Kelas 10 | 22/08/2022

Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara etimologis, istilah desentralisasi berasal dari Bahasa Belanda, yaitu de yang berarti lepas, dan centerum yang berarti pusat. Desentralisasi adalah sesuatu hal yang terlepas dari pusat. Kelompok Yang Mendefinisikan Desentralisasi Terdapat dua kelompok besar yang memberikan definisi tentang desentralisasi, yakni kelompok Anglo Saxon dan Kontinental.

Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia Read More »

Partisipasi dan Perilaku Politik yang Sesuai dengan Norma Bangsa Indonesia

Leave a Comment | PPKn Kelas X, SMA Kelas 10 | 21/08/2022

Partisipasi dan Perilaku Politik yang Sesuai dengan Norma Bangsa Indonesia. Partisipasi politik dapat terwujud dalam bentuk perilaku anggota masyarakat. Partisipasi dan perilaku politik harus berlandaskan pada nilai dan norma yang berlaku. Berikut adalah contoh partisipasi dan perilaku politik yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. a. Lingkungan Sekolah Setiap siswa dapat menampilkan pola perilaku

Partisipasi dan Perilaku Politik yang Sesuai dengan Norma Bangsa Indonesia Read More »

Partisipasi Warga Negara dalam Sistem Politik di Indonesia

Leave a Comment | PPKn Kelas X, SMA Kelas 10 | 21/08/2022

Partisipasi Warga Negara dalam Sistem Politik di Indonesia. Peran serta dalam sistem politik lazimnya disebut dengan partisipasi politik. Partisipasi politik secara umum berarti keterlibatan seseorang/sekelompok orang dalam suatu kegiatan politik. Definisi partisipasi politik salah satunya dikemukakan oleh Verba, yang mengungkapkan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan pribadi warga negara yang legal, yang sedikit banyak langsung bertujuan

Partisipasi Warga Negara dalam Sistem Politik di Indonesia Read More »

Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Indonesia

Leave a Comment | PPKn Kelas X, SMA Kelas 10 | 21/08/2022

Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Indonesia. Menurut World Bank, Good Governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dengan pasar yang efisien. Penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya

Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Indonesia Read More »

Lembaga-Lembaga Negara Republik Indonesia Menurut UUD NRI Tahun 1945

Leave a Comment | PPKn Kelas X, SMA Kelas 10 | 20/08/2022

Lembaga-Lembaga Negara Republik Indonesia Menurut UUD NRI Tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi Indonesia mengatur keberadaan lembaga-lembaga negara mulai tugas, fungsi, wewenang sampai pada susunan dan kedudukannya. Aturan dalam konstitusi ini dijabarkan oleh undang-undang, yaitu dalam UU Nomor 42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, UU Nomor 3

Lembaga-Lembaga Negara Republik Indonesia Menurut UUD NRI Tahun 1945 Read More »

Infrastruktur Sistem Politik di Indonesia

Leave a Comment | PPKn Kelas X, SMA Kelas 10 | 20/08/2022

Infrastruktur Sistem Politik di Indonesia. Infrastruktur politik adalah kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif. Kelompok-kelompok tersebut dapat berperan menjadi pelaku politik tidak formal untuk turut serta dalam membentuk kebijaksanaan negara. Infrastruktur politik di Indonesia meliputi keseluruhan kebutuhan yang diperlukan dalam bidang politik dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas yang berkaitan dengan proses pemerintahan

Infrastruktur Sistem Politik di Indonesia Read More »

Sistem Politik Berfungsi untuk Masyarakat Indonesia

Leave a Comment | PPKn Kelas X, SMA Kelas 10 | 19/08/2022

Sistem Politik Berfungsi untuk Masyarakat Indonesia. Sistem politik menyelenggarakan fungsi-fungsi tertentu untuk masyarakat. Fungsi-fungsi itu adalah membuat keputusan-keputusan kebijakan yang mengikat alokasi dari nilai-nilai baik yang bersifat materi maupun non-materi. Keputusan-keputusan kebijakan ini diarahkan untuk tercapainya tujuan-tujuan masyarakat. Sistem politik menghasilkan output berupa kebijakan-kebijakan negara yang bersifat mengikat kepada seluruh masyarakat negara tersebut. Dengan kata

Sistem Politik Berfungsi untuk Masyarakat Indonesia Read More »