Nasakom merupakan konsep politik yang diperkenalkan oleh Presiden Soekarno pada era 1950-an hingga pertengahan 1960-an. Konsep ini menggabungkan tiga kekuatan utama dalam politik Indonesia: Nasionalisme, Agama, dan Komunisme. Salah satu elemen utama dalam Nasakom adalah komunisme, yang dalam praktiknya melibatkan Partai Komunis Indonesia (PKI). Kaitan Nasakom dengan PKI sangat erat, karena konsep ini memberikan ruang bagi PKI untuk berkembang dalam politik nasional.
Namun, implementasi Nasakom menimbulkan berbagai permasalahan, terutama terkait dengan meningkatnya pengaruh PKI yang menimbulkan ketegangan dengan kelompok nasionalis dan Islam. Akhirnya, konsep ini runtuh setelah peristiwa Gerakan 30 September 1965 (G30S/PKI), yang berujung pada pembersihan besar-besaran terhadap anggota dan simpatisan PKI.
Latar Belakang Konsep Nasakom
Setelah Indonesia merdeka, terdapat tiga kelompok besar yang memiliki pengaruh kuat dalam politik nasional:
- Nasionalisme, yang diwakili oleh kelompok nasionalis seperti Partai Nasional Indonesia (PNI).
- Agama, yang terdiri dari kelompok Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Masyumi.
- Komunisme, yang didominasi oleh Partai Komunis Indonesia (PKI).
Soekarno berpendapat bahwa ketiga kekuatan ini harus bersatu agar Indonesia tidak terpecah belah. Oleh karena itu, ia memperkenalkan konsep Nasakom sebagai upaya untuk mengakomodasi kepentingan ketiga kelompok tersebut.
Kaitan Nasakom dengan PKI
1. Dukungan Soekarno terhadap PKI
Dalam praktiknya, konsep Nasakom memberikan keuntungan besar bagi PKI. Soekarno sering kali menunjukkan dukungannya terhadap PKI dengan memberi mereka ruang dalam pemerintahan dan berbagai organisasi massa. Hal ini membuat PKI semakin kuat dan memiliki pengaruh besar dalam berbagai aspek kehidupan politik dan sosial di Indonesia.
2. PKI dalam Struktur Pemerintahan
Dengan adanya Nasakom, PKI mendapat kesempatan untuk terlibat dalam pemerintahan. Banyak anggota PKI yang diberikan posisi strategis dalam kabinet, birokrasi, serta berbagai organisasi nasional seperti Barisan Tani Indonesia (BTI), Gerwani, dan Lekra.
3. Ketegangan dengan Militer dan Kelompok Islam
Meskipun Nasakom bertujuan menyatukan berbagai kekuatan politik, penerapannya justru menimbulkan ketegangan, terutama antara PKI dengan kelompok Islam dan militer. PKI aktif melakukan propaganda melawan kelompok Islam dan menyebarkan ide-ide komunisme yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan.
Di sisi lain, militer juga semakin waspada terhadap PKI. Salah satu pemicu konflik besar adalah usulan pembentukan Angkatan Kelima, di mana buruh dan petani bersenjata di bawah pengaruh PKI akan menjadi bagian dari militer. Hal ini mendapat tentangan keras dari Angkatan Darat.
Runtuhnya Nasakom dan PKI
1. Gerakan 30 September 1965 (G30S/PKI)
Ketegangan yang semakin meningkat antara PKI dan militer mencapai puncaknya dalam peristiwa G30S/PKI. Pada tanggal 30 September 1965, enam jenderal TNI AD diculik dan dibunuh oleh kelompok yang diduga berafiliasi dengan PKI. Peristiwa ini menjadi titik balik bagi Nasakom, karena militer segera melakukan operasi penumpasan terhadap PKI.
2. Pembersihan dan Pelarangan PKI
Setelah G30S, PKI dinyatakan sebagai organisasi terlarang melalui TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966. Ribuan anggota dan simpatisan PKI ditangkap, diadili, atau dieksekusi. Soekarno sendiri kehilangan kekuasaannya setelah Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar) diberikan kepada Soeharto, yang kemudian mengambil alih pemerintahan dan menghapus Nasakom secara resmi.
3. Perubahan Politik Pasca Nasakom
Dengan runtuhnya Nasakom, Indonesia memasuki era Orde Baru di bawah Soeharto, yang sangat menentang komunisme. Semua elemen yang berhubungan dengan PKI dibersihkan, dan komunisme dilarang secara permanen di Indonesia. Pengaruh politik Islam dan militer semakin kuat dalam pemerintahan Orde Baru.
Kesimpulan
Nasakom adalah konsep politik yang bertujuan menyatukan nasionalisme, agama, dan komunisme di Indonesia. Namun, dalam praktiknya, Nasakom lebih menguntungkan PKI dan membuat mereka semakin kuat dalam pemerintahan. Hal ini menimbulkan ketegangan dengan kelompok Islam dan militer, yang akhirnya memicu peristiwa G30S/PKI dan menyebabkan runtuhnya PKI serta konsep Nasakom itu sendiri.
Setelah kejatuhan Soekarno, komunisme dilarang di Indonesia dan politik Indonesia mengalami pergeseran drastis menuju pemerintahan yang lebih berorientasi pada militer dan anti-komunis. Nasakom yang semula bertujuan menyatukan bangsa justru menjadi faktor pemicu konflik yang berakhir dengan tragedi nasional.
Baca juga: Peran Soeharto dalam Penumpasan G30S/PKI
FAQ (Pertanyaan yang Sering Diajukan)
1. Apa hubungan Nasakom dengan PKI?
Nasakom memberikan ruang bagi PKI untuk berkembang dalam politik Indonesia. Soekarno memasukkan unsur komunisme dalam pemerintahan melalui konsep ini, yang akhirnya memperkuat PKI.
2. Mengapa konsep Nasakom gagal?
Nasakom gagal karena ketegangan antara PKI dengan kelompok Islam dan militer. Peristiwa G30S/PKI menjadi puncak dari konflik ini dan menyebabkan runtuhnya konsep Nasakom.
3. Apa dampak dari runtuhnya Nasakom?
Setelah runtuhnya Nasakom, PKI dilarang di Indonesia, militer mengambil alih kekuasaan, dan politik Indonesia berubah drastis dengan lahirnya era Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto.
4. Apakah Nasakom masih relevan di Indonesia saat ini?
Tidak. Setelah kejatuhan Soekarno dan pelarangan PKI, konsep Nasakom tidak lagi digunakan dalam politik Indonesia. Saat ini, Indonesia lebih berfokus pada sistem demokrasi yang tidak melibatkan komunisme.
5. Mengapa PKI menjadi pihak yang diuntungkan dalam Nasakom?
PKI diuntungkan dalam Nasakom karena Soekarno memberikan mereka posisi strategis dalam pemerintahan dan organisasi massa. Hal ini membuat PKI semakin berpengaruh sebelum akhirnya runtuh pasca-G30S/PKI.