Home » uud 1945

uud 1945

Home » uud 1945
Kewenangan Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kewenangan Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Leave a Comment | PPKn Kelas X, SMA Kelas 10 |

Kewenangan Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada bagian ini kalian akan diajak untuk menyelami kewenangan lembaga-lembaga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  Setelah mempelajari bagian ini diharapkan kalian mampu menganalisis kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tahukah kalian gambar apakah itu? Gedung tersebut […]

Kewenangan Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Read More »

Ketentuan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Tata Negara

Ketentuan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Tata Negara

Leave a Comment | PPKn Kelas X, SMA Kelas 10 |

Ketentuan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Tata Negara. Setelah mengamati gambar diatas, apa yang ada di benak kalian berkaitan dengan keberadaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945)? Pernahkah kalian memikirkan bagaimana UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu dirumuskan? Apa saja yang diaturnya? Apa fungsinya bagi

Ketentuan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Tata Negara Read More »

Kementerian Negara Republik Indonesia Diatur UUD 1945

Kementerian Negara Republik Indonesia Diatur UUD 1945

Leave a Comment | PPKn Kelas X, SMA Kelas 10 |

Kementerian Negara Republik Indonesia Diatur UUD 1945, Keberadaan Kementerian Negara Republik Indonesia diatur secara tegas dalam Pasal 17 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: Peraturan Presiden Republik Indonesia Tentang Organisasi Kementerian Negara Selain diatur oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, keberadaan kementerian negara juga diatur dalam sebuah undang-undang organik, yaitu Peraturan Presiden

Kementerian Negara Republik Indonesia Diatur UUD 1945 Read More »

Pembagian Kekuasaan Secara Horizontal dan Vertikal Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pembagian Kekuasaan Secara Horizontal dan Vertikal Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Leave a Comment | PPKn Kelas X, SMA Kelas 10 |

Pembagian Kekuasaan Secara Horizontal dan Vertikal Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu (legislatif, eksekutif, dan yudikatif).  Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara horizontal pembagian kekuasaan negara dilakukan pada tingkatan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah.  Pembagian kekuasaan pada tingkatan pemerintahan pusat berlangsung

Pembagian Kekuasaan Secara Horizontal dan Vertikal Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Read More »

Nilai-Nilai Pancasila dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan Negara

Nilai-Nilai Pancasila dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan Negara

Leave a Comment | PPKn Kelas X, SMA Kelas 10 |

Nilai-Nilai Pancasila dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan Negara. Pada bagian ini akan diajak untuk menyelami penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  Setelah mempelajari bagian diharapkan kalian mampu menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Siapa yang ada di gambar tersebut? Mereka adalah pejabat negara

Nilai-Nilai Pancasila dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Read More »

Peran Serta Indonesia dalam Gerakan Non-Blok.

Peran Serta Indonesia dalam Gerakan Non-Blok

Leave a Comment | PPKn Kelas XI, SMA Kelas 11 |

Peran Serta Indonesia dalam Gerakan Non-Blok. Bagi Indonesia, Gerakan Non-Blok (GNB) merupakan wadah yang tepat bagi negara-negara berkembang untuk memperjuangkan cita-citanya dan untuk itu Indonesia senantiasa berusaha secara konsisten dan aktif membantu berbagai upaya ke arah pencapaian tujuan dan prinsip-prinsip Gerakan Non-Blok. GNB mempunyai arti yang khusus bagi bangsa Indonesia yang dapat dikatakan lahir sebagai

Peran Serta Indonesia dalam Gerakan Non-Blok Read More »

Dasar Hukum Lembaga Peradilan Indonesia

Dasar Hukum Lembaga Peradilan Indonesia

Leave a Comment | PPKn Kelas XI, SMA Kelas 11 |

Dasar Hukum Lembaga Peradilan Indonesia. Adapun yang menjadi dasar hukum terbentuknya lembaga-lembaga peradilan nasional sebagai berikut. Pancasila terutama sila kelima, yaitu “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab IX Pasal 24 Ayat (2) dan (3) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di

Dasar Hukum Lembaga Peradilan Indonesia Read More »

Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia

Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia

Leave a Comment | PPKn Kelas XI, SMA Kelas 11 |

Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia. Tentunya pengetahuan dan pemahaman kalian semakin meningkat. Hal tersebut tentu saja harus diikuti pula oleh sikap dan perilaku kalian yang semakin baik. Pada bagian ini kalian akan diajak untuk menganalisis sistem hukum dan peradilan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  Pengadilan Negeri merupakan salah satu

Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia Read More »

Scroll to Top