otonomi
-
PPKn Kelas X
Hubungan Struktural Pemerintah Pusat Indonesia dan Daerah
Hubungan Struktural Pemerintah Pusat Indonesia dan Daerah. Dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia terdapat dua cara yang dapat menghubungkan antara…
Read More » -
PPKn Kelas X
Peraturan Daerah (Perda) dan Keuangan Daerah di Indonesia
Peraturan Daerah (Perda) dan Keuangan Daerah di Indonesia. Peraturan daerah (Perda) ditetapkan oleh daerah setelah mendapat persetujuan DPRD. Perda dibentuk…
Read More » -
PPKn Kelas X
Perangkat Daerah sebagai Pelaksana Otonomi Daerah di Indonesia
Perangkat Daerah sebagai Pelaksana Otonomi Daerah di Indonesia. Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk organisasi adalah adanya urusan pemerintahan…
Read More » -
PPKn Kelas X
Yogyakarta, Provinsi Aceh dan Papua, Daerah Istimewa di Indonesia
Yogyakarta, Provinsi Aceh dan Papua, Daerah Istimewa di Indonesia. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam…
Read More » -
PPKn Kelas X
Daerah Khusus, Daerah Istimewa, dan Otonomi Khusus di Indonesia
Daerah Khusus, Daerah Istimewa, dan Otonomi Khusus di Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 B Ayat…
Read More » -
PPKn Kelas X
Hak dan Kewajiban Menyelenggarakan Otonomi Daerah
Hak dan Kewajiban Menyelenggarakan Otonomi Daerah. Daerah mempunyai hak dan kewajiban dalam menyelenggarakan otonomi. Hak dan kewajiban tersebut diwujudkan dalam…
Read More » -
PPKn Kelas X
Kedudukan dan Peran Pemerintah Daerah di Indonesia
Kedudukan dan Peran Pemerintah Daerah di Indonesia. Indonesia adalah sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi tersebut…
Read More » -
PPKn Kelas X
Fungsi Pemberdayaan Masyarakat Indonesia Dalam Otonomi Daerah
Fungsi Pemberdayaan Masyarakat Indonesia Dalam Otonomi Daerah. Fungsi ini dijalankan pemerintah dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Masyarakat tahu, menyadari diri, dan…
Read More » -
PPKn Kelas X
Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat di Republik Indonesia
Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat di Republik Indonesia. Penyelenggara pemerintahan pusat dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia adalah presiden dibantu oleh…
Read More » -
PPKn Kelas X
Nilai, Dimensi, dan Prinsip Otonomi Daerah di Indonesia
Nilai, Dimensi, dan Prinsip Otonomi Daerah di Indonesia. Otonomi Daerah pada dasarnya adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk…
Read More » -
PPKn Kelas X
Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia
Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Banyak deinisi yang dapat menggambarkan tentang makna otonomi daerah. Berikut adalah beberapa…
Read More » -
PPKn Kelas X
Desentralisasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia
Desentralisasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia. Desentralisasi mengandung segi positif dalam penyelenggaraan pemerintahan baik dari sudut politik, ekonomi, sosial, budaya, dan…
Read More » -
PPKn Kelas X
Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia
Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara etimologis, istilah desentralisasi berasal dari Bahasa Belanda, yaitu de…
Read More » -
PPKn Kelas XI
Demokrasi di Indonesia pada Periode 1959 – 1965
Demokrasi di Indonesia pada Periode 1959 – 1965. Kinerja Dewan Konstituante yang berlarut-larut membawa Indonesia ke dalam persoalan politik yang…
Read More » -
SMA Kelas 11
Prinsip-Prinsip Demokrasi di Indonesia
Prinsip-Prinsip Demokrasi di Indonesia, Bagi bangsa Indonesia, pilihan yang tepat dalam menerapkan paham demokrasi adalah dengan Demokrasi Pancasila. Paham Demokrasi…
Read More »
