Category: SMA Kelas 10
Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat di Republik Indonesia
Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat di Republik Indonesia. Penyelenggara pemerintahan pusat dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia adalah presiden dibantu oleh wakil presiden, dan menteri negara. Berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah, kebijakan yang diambil dalam menyelenggarakan pemerintahan digunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah, memiliki 3…
Nilai, Dimensi, dan Prinsip Otonomi Daerah di Indonesia
Nilai, Dimensi, dan Prinsip Otonomi Daerah di Indonesia. Otonomi Daerah pada dasarnya adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terdapat dua nilai dasar yang dikembangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 berkenaan dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di…
Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia
Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Banyak deinisi yang dapat menggambarkan tentang makna otonomi daerah. Berikut adalah beberapa deinisi tentang otonomi daerah yang dikemukakan para ahli. Menurut H.M. Agus Santoso, pengertian otonomi daerah di antaranya adalah sebagai berikut. a. C. J. Franseen Otonomi daerah adalah hak untuk mengatur urusan-urusan daerah dan menyesuaikan peraturan-peraturan…
Desentralisasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia
Desentralisasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia. Desentralisasi mengandung segi positif dalam penyelenggaraan pemerintahan baik dari sudut politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Dilihat dari fungsi pemerintahan, desentralisasi menunjukkan beberapa hal sebagai berikut. Satuan-satuan desentralisasi lebih fleksibel dalam memenuhi berbagai perubahan yang terjadi secara cepat. Satuan-satuan desentralisasi dapat melaksanakan tugas lebih efektif dan lebih efisien. Satuan-satuan…
Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia
Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara etimologis, istilah desentralisasi berasal dari Bahasa Belanda, yaitu de yang berarti lepas, dan centerum yang berarti pusat. Desentralisasi adalah sesuatu hal yang terlepas dari pusat. Kelompok Yang Mendefinisikan Desentralisasi Terdapat dua kelompok besar yang memberikan definisi tentang desentralisasi, yakni kelompok Anglo Saxon dan Kontinental.…
Partisipasi dan Perilaku Politik yang Sesuai dengan Norma Bangsa Indonesia
Partisipasi dan Perilaku Politik yang Sesuai dengan Norma Bangsa Indonesia. Partisipasi politik dapat terwujud dalam bentuk perilaku anggota masyarakat. Partisipasi dan perilaku politik harus berlandaskan pada nilai dan norma yang berlaku. Berikut adalah contoh partisipasi dan perilaku politik yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. a. Lingkungan Sekolah Setiap siswa dapat menampilkan pola perilaku…
Partisipasi Warga Negara dalam Sistem Politik di Indonesia
Partisipasi Warga Negara dalam Sistem Politik di Indonesia. Peran serta dalam sistem politik lazimnya disebut dengan partisipasi politik. Partisipasi politik secara umum berarti keterlibatan seseorang/sekelompok orang dalam suatu kegiatan politik. Definisi partisipasi politik salah satunya dikemukakan oleh Verba, yang mengungkapkan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan pribadi warga negara yang legal, yang sedikit banyak langsung bertujuan…
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Indonesia
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Indonesia. Menurut World Bank, Good Governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dengan pasar yang efisien. Penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya…
Lembaga-Lembaga Negara Republik Indonesia Menurut UUD NRI Tahun 1945
Lembaga-Lembaga Negara Republik Indonesia Menurut UUD NRI Tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi Indonesia mengatur keberadaan lembaga-lembaga negara mulai tugas, fungsi, wewenang sampai pada susunan dan kedudukannya. Aturan dalam konstitusi ini dijabarkan oleh undang-undang, yaitu dalam UU Nomor 42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, UU Nomor 3…
Infrastruktur Sistem Politik di Indonesia
Infrastruktur Sistem Politik di Indonesia. Infrastruktur politik adalah kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif. Kelompok-kelompok tersebut dapat berperan menjadi pelaku politik tidak formal untuk turut serta dalam membentuk kebijaksanaan negara. Infrastruktur politik di Indonesia meliputi keseluruhan kebutuhan yang diperlukan dalam bidang politik dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas yang berkaitan dengan proses pemerintahan…
Sistem Politik Berfungsi untuk Masyarakat Indonesia
Sistem Politik Berfungsi untuk Masyarakat Indonesia. Sistem politik menyelenggarakan fungsi-fungsi tertentu untuk masyarakat. Fungsi-fungsi itu adalah membuat keputusan-keputusan kebijakan yang mengikat alokasi dari nilai-nilai baik yang bersifat materi maupun non-materi. Keputusan-keputusan kebijakan ini diarahkan untuk tercapainya tujuan-tujuan masyarakat. Sistem politik menghasilkan output berupa kebijakan-kebijakan negara yang bersifat mengikat kepada seluruh masyarakat negara tersebut. Dengan kata…
Kewenangan Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Kewenangan Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada bagian ini kalian akan diajak untuk menyelami kewenangan lembaga-lembaga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setelah mempelajari bagian ini diharapkan kalian mampu menganalisis kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tahukah kalian gambar apakah itu? Gedung tersebut…
