Category: SMA Kelas 10
Tantangan dalam Menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Tantangan dalam Menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Fenomena global masih mengetengahkan penguatan nilai-nilai universal yakni demokrasi dan hak asasi manusia. Bersamaan dengan itu isu lingkungan hidup dan dampak pemanasan global memunculkan persoalan serius yang memerlukan respons secara internasional. Pemanasan global telah berdampak terhadap perubahan musim yang tidak menentu yang mengancam kehidupan manusia dalam bentuk…
Faktor-Faktor Pembentuk Integrasi Nasional Indonesia
Faktor-Faktor Pembentuk Integrasi Nasional Indonesia. Manusia hidup dalam realitas yang plural, hal yang sama juga pada masyarakat Indonesia yang majemuk (plural society). Corak masyarakat Indonesia adalah ber-Bhinneka Tunggal Ika, bukan lagi keanekaragaman suku bangsa dan kebudayaannya, melainkan keanekaragaman kebudayaan yang berada dalam masyarakat Indonesia. Dalam masyarakat majemuk, seperti Indonesia dilihat memiliki suatu kebudayaan yang berlaku…
Konsep Integrasi Nasional Indonesia Berasal dari Dua Kata
Konsep Integrasi Nasional Indonesia Berasal dari Dua Kata. Integrasi nasional berasal dari dua kata, yaitu “integrasi” dan “nasional”. Integrasi berasal dari bahasa Inggris, integrate, artinya menyatupadukan, menggabungkan, mempersatukan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi artinya pembauran hingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Konsep Integrasi Nasional Indonesia Berasal dari Dua Kata. Kata nasional berasal…
Integrasi Nasional Indonesia dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika
Integrasi Nasional Indonesia dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Daerah atau provinsi mana yang pernah kalian kunjungi? Berapa jumlah pulau yang ada di Indonesia? Berapa jumlah bahasa yang ada di Indonesia? Mengapa kebudayaan setiap daerah di Indonesia berbeda-beda? Selain kebudayaan, apa saja yang berbeda? Kalian harus ingat bahwa negara Indonesia merupakan negara kepulauan (archipelago) yang terdiri…
Hubungan Struktural Pemerintah Pusat Indonesia dan Daerah
Hubungan Struktural Pemerintah Pusat Indonesia dan Daerah. Dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia terdapat dua cara yang dapat menghubungkan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Cara Pertama, disebut dengan sentralisasi, yakni segala urusan, fungsi, tugas, dan wewenang penyelenggaraan pemerintahan ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan secara dekonsentrasi. Cara kedua, dikenal sebagai desentralisasi, yakni segala…
Peraturan Daerah (Perda) dan Keuangan Daerah di Indonesia
Peraturan Daerah (Perda) dan Keuangan Daerah di Indonesia. Peraturan daerah (Perda) ditetapkan oleh daerah setelah mendapat persetujuan DPRD. Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan. Perda merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan…
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemilihan kepala Daerah di Indonesia
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemilihan kepala Daerah di Indonesia. DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Adapun hak yang dimiliki DPRD adalah hak interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat. Dalam menjalankan tugasnya DPRD memiliki alat kelengkapan terdiri atas pimpinan, komisi, panitia…
Perangkat Daerah sebagai Pelaksana Otonomi Daerah di Indonesia
Perangkat Daerah sebagai Pelaksana Otonomi Daerah di Indonesia. Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani. Namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri. Besaran organisasi perangkat daerah sekurang-kurangnya mempertimbangkan faktor kemampuan keuangan; kebutuhan daerah; cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang…
Yogyakarta, Provinsi Aceh dan Papua, Daerah Istimewa di Indonesia
Yogyakarta, Provinsi Aceh dan Papua, Daerah Istimewa di Indonesia. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedudukan Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Keistimewaan kedudukan hukum yang dimiliki oleh DIY berdasarkan pada sejarah dan hak asal-usul. Kewenangan Istimewa DIY adalah wewenang tambahan tertentu…
Daerah Khusus, Daerah Istimewa, dan Otonomi Khusus di Indonesia
Daerah Khusus, Daerah Istimewa, dan Otonomi Khusus di Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 B Ayat (1) menyatakan negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Undang-undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang…
Hak dan Kewajiban Menyelenggarakan Otonomi Daerah
Hak dan Kewajiban Menyelenggarakan Otonomi Daerah. Daerah mempunyai hak dan kewajiban dalam menyelenggarakan otonomi. Hak dan kewajiban tersebut diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah yang dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dimaksud dilakukan secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil, patut, dan…
Fungsi Pemberdayaan Masyarakat Indonesia Dalam Otonomi Daerah
Fungsi Pemberdayaan Masyarakat Indonesia Dalam Otonomi Daerah. Fungsi ini dijalankan pemerintah dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Masyarakat tahu, menyadari diri, dan mampu memilih alternatif yang baik untuk mengatasi atau menyelesaikan persoalan yang dihadapinya. Pemerintah dalam fungsi ini hanya sebagai fasilitator dan motivator untuk membantu masyarakat menemukan jalan keluar dalam menghadapi setiap persoalan hidup. Pemerintahan daerah menyelenggarakan…
