Peran Kemnaker Mengatasi Masalah Ketenagakerjaan. Seperti telah kalian pelajari pada subbab sebelumnya, masalah ketenagakerjaan merupakan masalah yang rumit dan kompleks.
Masalah ketenagakerjaan bukan hanya masalah banyaknya angkatan kerja yang tidak tertampung di dunia kerja sehingga terpaksa menjadi penganggur atau setengah penganggur, melainkan juga terkait dengan hubungan industrial, khususnya hubungan antara pekerja dengan penyedia lapangan kerja.Â
Menurut ekonomi makro, masalah pengangguran akan terpecahkan apabila tersedia lapangan pekerjaan yang dapat menampung para penganggur tersebut. Sebuah negara akan mampu menampung lebih banyak tenaga kerja apabila terjadi kegiatan produksi yang lebih banyak pula.
Dalam hal ini, peran pemerintah diperlukan untuk menciptakan kondisi agar produsen bersedia memproduksi dengan jumlah yang lebih banyak sehingga mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja. Beberapa hal yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan, khususnya masalah pengangguran di antaranya sebagai berikut.
1. Mendorong Penanaman Modal
Penanaman modal diperlukan, terutama untuk mengatasi pengangguran struktural. Pengangguran struktural terjadi karena perubahan struktur atau komposisi ekonomi yang menyebabkan penurunan kegiatan produksi.
Agar kegiatan produksi dapat bangkit kembali, diperlukan suntikan atau penanaman modal baru, baik oleh pemerintah maupun swasta. Apabila kegiatan produksi telah bangkit kembali, akan ada kesempatan-kesempatan kerja baru yang tercipta.
2. Penyediaan Informasi mengenai Lowongan Pekerjaan
Peran Kemnaker Mengatasi Masalah pengangguran friksional dan juga pengangguran musiman, perlu ada informasi yang cepat mengenai tempat-tempat mana yang sedang memerlukan tenaga kerja dan bagaimana kriteria tenaga kerja yang diperlukan.
Kadangkala seorang pencari kerja selain tidak memiliki informasi mengenai tempat yang menyediakan lowongan pekerjaan, juga tidak tahu apakah perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja cocok dengan tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimilikinya.
3. Program Pendidikan dan Pelatihan Kerja
Perusahaan tentu lebih memilih tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan keahlian. Akibatnya, banyak tenaga kerja yang menganggur karena ditolak perusahaan sebab tidak memiliki keahlian dan keterampilan. Dengan mengikuti program pendidikan dan pelatihan maka kesempatan kerja yang semula tidak dapat diraihnya pada akhirnya dapat ia peroleh.
4. Menumbuhkan Jiwa dan Hasrat Wirausaha
Banyak orang masih berpikir bagaimana mencari pekerjaan dan bukan bagaimana menciptakan peluang pekerjaan. Apabila hal ini masih terjadi, masalah pengangguran akan tetap menjadi masalah pelik.
Memang tidak mudah memulai sebuah usaha baru. Butuh keberanian tinggi untuk siap menanggung risiko apabila usaha tersebut tidak berjalan sesuai dengan harapan. Oleh karena itu, jiwa wirausaha perlu dipupuk sejak dini pada setiap warga negara Indonesia.
5. Penetapan Upah Minimum
Pemerintah bertindak sebagai penengah bagi perbedaan kepentingan pekerja dan penyedia lapangan kerja. Salah satu hal yang dapat dilakukan pemerintah dalam menjalankan peran ini adalah dengan mengatur sistem pengupahan.
Pengaturan pengupahan dilakukan melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per 05/ Men/1989 tentang Upah Minimum. Upah minimum dibagi menjadi Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kabupaten yang ditetapkan setahun sekali dengan SK gubernur.
Akhirnya, ada beberapa kata kunci untuk memperbaiki masalah ketenagakerjaan di Indonesia, yaitu produktivitas pekerja, investasi, penciptaan lapangan kerja, interaksi yang harmonis antarpelaku di pasar tenaga kerja, dan kebijakan pemerintah. Hanya dengan upaya sungguh-sungguh dan terpadu dari semua pihak maka kondisi ketenagakerjaan di Indonesia dapat diperbaiki.
Rangkuman
Kebijakan kependudukan dan program pembangunan sosial ekonomi yang dilaksanakan Indonesia telah berhasil menurunkan angka kelahiran dan kematian. Laju pertumbuhan penduduk pada periode 1990—2000 telah menjadi 1,4% per tahun.
Walaupun demikian, jumlah penduduk Indonesia masih akan terus bertambah. Hal ini tentu akan menimbulkan masalah baru berupa peningkatan proporsi penduduk usia kerja yang akan berdampak pada tuntutan perluasan kesempatan kerja.
Menurut Badan Pusat Statistik, penduduk merupakan semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan, tetapi bertujuan untuk menetap. Penduduk dibedakan menjadi dua golongan, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja.
Baca juga Salah satu komponen biaya produksi adalah tenaga kerja
Peran Kemnaker Mengatasi Masalah Tenaga kerja dibagi menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Sementara angkatan kerja dibedakan menjadi bekerja dan menganggur. Bekerja dibedakan menjadi bekerja penuh dan setengah pengangguran. Setengah pengangguran dibedakan menjadi setengah pengangguran kentara, dan setengah pengangguran tidak kentara atau pengangguran terselubung.
Pengangguran dan setengah pengangguran merupakan salah satu sumber masalah ketenagakerjaan di Indonesia. Sumber masalah yang lain adalah ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran di pasar tenaga kerja, rendahnya posisi tawar tenaga kerja Indonesia, baik di dalam negeri maupun luar negeri, rendahnya produktivitas tenaga kerja, dan masalah yang terkait dengan interaksi antara pelaku di pasar tenaga kerja.
Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu mendorong penanaman modal, penyediaan informasi mengenai lowongan pekerjaan, program pendidikan dan pelatihan kerja, menumbuhkan jiwa dan hasrat wirausaha, serta penetapan upah minimum.
