Pembentukan Pemerintahan Republik Indonesia setelah Proklamasi Kemerdekaan 1945
Pembentukan Pemerintahan Republik Indonesia setelah Proklamasi Kemerdekaan 1945. Dilihat dari hukum tata negara, Proklamasi Kemerdekaan 1945 berarti bahwa bangsa Indonesia telah memutuskan ikatan dengan tatanan hukum sebelumnya. Tatanan Hindia Belanda ataupun tatanan hukum pendudukan Jepang.
Dengan kata lain, bangsa Indonesia mulai saat itu telah mendirikan tatanan hukum yang baru, yaitu tatanan hukum Indonesia. Di dalamnya berisikan hukum Indonesia, yang ditentukan dan dilaksanakan sendiri oleh bangsa Indonesia.
Sehari setelah proklamasi dikumandangkan, para pemimpin bekerja keras melakulan pembentukan pemerintahan Republik Indonesia sebagaimana layaknya suatu negara merdeka. PPKI kemudian menyelenggarakan rapat pada 17 Agustus 1945.
Atas inisiatif Soekarno dan Hatta, mereka merencanakan menambah sembilan orang sebagai anggota baru yang terdiri dari para pemuda, seperti Chairul Saleh dan Sukarni. Namun, para pemuda memutuskan untuk meninggalkan tempat karena menganggap PPKI adalah bentukan Jepang.
1. Pengesahan UUD 1945
Rapat pertama PPKI untuk mengesahkan UUD 1945 tanggal 18 Agustus 1945 dilaksanakan di Pejambon Jakarta. Sebelumnya, Soekarno dan Hatta meminta Ki Bagus Hadikusumo, K.H.Wachid Hasjim, Mr. Kasman Singodimedjo, dan Mr.Teuku Mohammad Hassan untuk mengkaji rancangan pembukaan UUD.
Hal ini sebagaimana tercantum dalam Piagam Jakarta yang dianut oleh BPUPKI pada 22 Juni 1945, khususnya berkaitan dengan kalimat “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemelukpemeluknya”. Hal ini perlu dikaji karena pemeluk agama lain merasa keberatan jika kalimat itu dimasukkan dalam UUD.
Akhirnya, setelah dilakukan pembicaraan yang dipimpin oleh Hatta, dicapai kata sepakat bahwa kalimat tersebut dihilangkan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
Rapat pleno dimulai pada pukul 11.30 di bawah pimpinan Soekarno dan Hatta. Dalam membicarakan UUD ini, rapat berlangsung lancar. Rapat berhasil menyepakati bersama rancangan Pembukaan dan UUD Negara Republik Indonesia.
Rancangan yang dimaksud adalah Piagam Jakarta yang dibuat oleh BPUPKI dengan sedikit perubahan disahkan menjadi UUD. Isi dari UUD meliputi Pembukaan, Batang Tubuh yang terdiri dari 37 Pasal, 4 Pasal Aturan Peralihan, dan 2 Ayat Aturan Tambahan disertai dengan penjelasan. Dengan demikian, Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat dalam hidup bernegara dengan menentukan arahnya sendiri.
2. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
Pada hari yang sama, dalam rapat untuk memilih presiden dan wakil presiden, tampil Otto Iskandardinata yang mengusulkan agar pemilihan dilakukan secara mufakat. Ia sendiri mengajukan Soekarno dan Hatta masing-masing sebagai presiden dan wakil presiden.
Tentunya hal ini sesuai dengan UUD yang baru disahkan. Dalam musyawarah untuk mufakat, secara aklamasi peserta sidang menyetujui dan menetapkan Soekarno dan Hatta sebagai presiden dan wakil presiden pertama Republik Indonesia, diiringi dengan lagu kebangsaan “Indonesia Raya”.
3. Pembagian Wilayah Indonesia
Rapat PPKI pada 19 Agustus 1945 memutuskan pembagian wilayah Indonesia menjadi delapan provinsi di seluruh bekas jajahan Hindia Belanda. Kedelapan provinsi tersebut adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Borneo (Kalimantan), Maluku, Sulawesi, Sunda Kecil (Nusa Tenggara), Sumatra, dan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Surakarta.
4. Pembentukan Kementerian
Setelah rapat menetapkan wilayah, Panitia Kecil yang dipimpin oleh Mr. Ahmad Soebardjo menyampaikan laporannya. Panitia Kecil mengajukan tiga belas kementerian. Sidang kemudian membahas usulan tersebut dan menetapkan perihal kementerian. Selanjutnya, rapat memutuskan adanya dua belas departemen dan satu kementerian negara.
5. Pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat
Pada 22 Agustus 1945, PPKI kembali menyelenggarakan rapat pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang akan menggantikan PPKI. Soekarno dan Hatta mengangkat 135 orang anggota KNIP yang mencerminkan keadaan masyarakat Indonesia.
Seluruh anggota PPKI, kecuali Soekarno dan Hatta menjadi anggota KNIP. Mereka kemudian dilantik pada 29 Agustus 1945. Susunan pengurus KNIP adalah sebagai berikut.
Ketua KNIP : Mr. Kasman Singodimejo Wakil Ketua I : Sutarjo Kartohadikusumo Wakil Ketua II : Mr.J.Latuharhary Wakil Ketua III : Adam Malik
Tugas dan wewenang KNIP adalah menjalankan fungsi pengawasan dan berhak ikut serta dalam menetapkan GBHN.
6. Membentuk Kekuatan Pertahanan dan Keamanan
Tahukah kalian bahwa pada 23 Agustus Presiden Soekarno mengesahkan secara resmi berdirinya BKR sebagai badan kepolisian yang bertugas menjaga keamanan? Mayoritas angota BKR terdiri dari mantan anggota PETA, KNIL, dan Heiho. Terpilih sebagai pimpinan BKR pusat adalah Kaprawi.
Dalam perkembangannya, kebutuhan untuk membentuk tentara tidak dapat diabaikan lagi. Apalagi setelah Sekutu membebaskan para serdadu Belanda bekas tawanan Jepang dan melakukan tindakantindakan yang mengancam pertahanan dan keamanan. Soekarno kemudian memanggil mantan Mayor KNIL Oerip Soemohardjo dari Yogyakarta ke Jakarta. Oerip Soemohardjo diberi tugas untuk membentuk tentara nasional.
Baca juga Dukungan Spontan Terhadap Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
Berdasarkan maklumat Presiden RI, pada 5 Oktober berdirilah Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Soepriyadi (tokoh perlawanan tentara PETA terhadap Jepang di Blitar) terpilih sebagai pimpinan TKR. Atas dasar maklumat itu, Oerip Soemohardjo segera membentuk Markas Besar TKR yang dipusatkan di Yogyakarta.
Pada perkembangannya, Tentara Keamanan Rakyat berubah menjadi Tentara Keselamatan Rakyat pada 7 Januari 1946. Nama itu berubah kembali menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI) pada 24 Januari 1946.
TRI berubah nama menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada 3 Juni 1947. Dengan demikian, hingga pertengahan 1947 pemerintah telah berhasil menyusun, mengonsolidasi, sekaligus menyatukan alat pertahanan dan keamanan.
