Kebijakan Pemerintah Bidang Ekonomi Makro dan Ekonomi Mikro

Kebijakan Pemerintah Bidang Ekonomi Makro dan Ekonomi Mikro, Secara garis besar ilmu ekonomi dapat dikategorikan menjadi dua yaitu ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro.

Pengertian ilmu ekonomi makro adalah ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi sebagai keseluruhan tentang kehidupan ekonomi. Istilah keseluruhan (agregat) menunjukkan bahwa yang menjadi kajian perhatian dalam ekonomi makro adalah variabel-variabel total, seperti pendapatan total, produksi total, konsumsi, tabungan, investasi serta ekspor impor total. 

Materi-materi tentang ekonomi moneter, perdagangan internasional, ekonomi pembangunan, masuk dalam kelompok ekonomi makro. Sedangkan ilmu ekonomi mikro mempelajari keputusankeputusan individu baik sektor rumah tangga maupun perusahaan dalam mengalokasikan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Perbedaan kajian antara ekonomi mikro dan makro dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Meskipun kajian ekonomi dikelompokkan menjadi dua yakni mikro dan makro, namun pembagian ini tidaklah mutlak. Sebagai contoh bila kalian mempelajari mengenai variabel pendapatan total (agregate), variabel ini akan masuk dalam kelompok makro. Namun sebetulnya pendapatan total adalah penjumlahan dari pendapatan-pendapatan sektor rumah tangga. Demikian pula variabel harga yang menjadi variabel penting dalam kelompok ekonomi mikro, juga dipelajari dalam kelompok ekonomi makro, namun dengan pembahasan yang lebih luas yakni secara keseluruhan (agregate).

Kebijakan Pemerintah di Bidang Ekonomi

Permasalahan perekonomian negara sangat beragam diantaranya laju inflasi, pengangguran pertumbuhan ekonomi, dan lain-lain. Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah menyiapkan kebijakan-kebijakan sebagai solusi, antara lain:

1. Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang mengatur tentang penerimaan dan pengeluaran negara. Sumber-sumber penerimaan negara antara lain dari pajak, penerimaan bukan pajak serta bantuan/pinjaman dari luar negeri. Selain itu, pengeluaran dibagi menjadi dua kelompok besar yakni pengeluaran yang bersifat rutin seperti membayar gaji pegawai, belanja barang serta pengeluaran yang bersifat pembangunan. Dengan demikian, kebijakan fiskal merupakan kebijakan pengelolaan keuangan negara dan terbatas pada sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran negara yang tercantum dalam APBN.

2. Kebijakan Moneter

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Bab 1 Pasal 10 yang dimaksud dengan Kebijakan Moneter adalah kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang dilakukan antara lain melalui pengendalian jumlah uang beredar dan atau suku bunga.

Beberapa kebijakan fiskal dan moneter yang diambil pemerintah pada saat krisis untuk merespons turunnya nilai rupiah adalah sebagai berikut (Mar’ie M. 2004, hal. 111).

1. Kontraksi rupiah secara besar-besaran melalui kebijakan fiskal (APBN) dengan cara menekan pengeluaran dan menunda pembayaran-pembayaran yang tidak mendesak.
2. Bank Indonesia meningkatkan suku bunga, sehingga suku bunga SBI (Sertifikat Bank Indonesia) mencapai 70% dengan maksud membatasi ekspansi kredit perbankan yang dikonversikan ke dalam SBI pada Bank Indonesia.
3. Bank Indonesia melakukan intervensi pasar dengan menjual dollar pada saat diperlukan jika rupiah menunjukkan tanda-tanda yang benar-benar mengkhawatirkan.
4. Pembatalan dan penundaan berbagai mega proyek pemerintah guna memperketat pengeluaran melalui APBN serta menguarangi laju impor barang agar cadangan devisa tidak semakin terkuras. Demikian pula pihak swasta dihimbau untuk menunda berbagai proyek yang bernilai besar agar impor dapat dikurangi guna menolong cadangan devisa nasional.

Baca juga Pelaku-Pelaku Sistem Perekonomian Indonesia

3. Kebijakan Ekonomi Internasional

Dalam hal ini pemerintah dan BI dapat mengintervensi kegiatan perdagangan internasional. Kebijakan-kebijakan tersebut biasanya juga bisa digunakan untuk mempertahankan keseimbangan pasar valuta asing. Hal ini tercermin dari kebijakan pemerintah untuk mengatur nilai tukar mata uang asing terhadap nilai mata uang di dalam negeri.

Hal ini cuma sebagai bentuk intervensi pemerintah, namun mekanisme tetap mengikuti mekanisme pasar. Berbagai contoh kebijakan ekonomi internasional yang dilakukan oleh banyak negara, termasuk oleh Indonesia.

Baca juga Sistem Perekonomian Indonesia dan Pelaku Utama

4. Kebijakan pendapatan oleh pemerintah untuk mempengaruhi tingkat pendapatan masyarakat.

Misalnya melalui ketentuan upah minimum dan harga produk tertentu untuk menaikkan pendapatan ataupun untuk menekan laju inflasi.