Era Orde Baru (1966-1998) merupakan periode penting dalam sejarah politik Indonesia yang ditandai dengan dominasi Golongan Karya (Golkar), pembatasan terhadap oposisi, dan implementasi konsep Demokrasi Pancasila. Dinamika Politik Orde Baru, Pemerintahan di bawah Soeharto menerapkan sistem politik yang menekankan stabilitas dan pembangunan ekonomi, tetapi juga membatasi kebebasan politik serta memperkuat kendali negara terhadap masyarakat. Artikel ini akan membahas dinamika politik Orde Baru, termasuk peran Golkar, tekanan terhadap oposisi, serta bagaimana Demokrasi Pancasila digunakan sebagai alat legitimasi kekuasaan.
Peran Sentral Golkar dalam Politik Orde Baru
Golongan Karya (Golkar) merupakan kendaraan politik utama rezim Orde Baru. Meskipun secara teknis bukan partai politik, Golkar berfungsi sebagai alat utama pemerintah dalam mengontrol sistem politik di Indonesia.
1. Golkar sebagai Mesin Politik Pemerintah
Golkar mendapat dukungan penuh dari militer, birokrasi, dan pengusaha yang berkepentingan dengan stabilitas ekonomi. Aparatur sipil negara (ASN) serta pegawai BUMN diwajibkan untuk mendukung Golkar, sementara berbagai kebijakan pemerintah diarahkan untuk memastikan kemenangan Golkar dalam setiap pemilu.
2. Hegemoni dalam Pemilu
Pemilihan umum (pemilu) selama Orde Baru diadakan setiap lima tahun, tetapi tidak benar-benar demokratis. Golkar selalu memenangkan pemilu dengan suara mayoritas karena:
- Adanya mobilisasi ASN dan pejabat daerah untuk mendukung Golkar.
- Pembatasan terhadap partai oposisi dalam berkampanye.
- Manipulasi dan kecurangan dalam proses pemilu.
3. Hubungan dengan Militer
Golkar memiliki hubungan erat dengan militer, yang berfungsi sebagai pilar utama dalam mendukung rezim. Melalui doktrin Dwi Fungsi ABRI, militer berperan ganda dalam pertahanan negara dan politik, sehingga memastikan stabilitas pemerintahan Orde Baru.
Pembatasan terhadap Oposisi
Di bawah Orde Baru, partai politik mengalami banyak pembatasan. Rezim mengkonsolidasikan sistem kepartaian dengan hanya memperbolehkan tiga kekuatan politik utama:
- Golkar sebagai representasi pemerintah.
- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai representasi kelompok Islam.
- Partai Demokrasi Indonesia (PDI) sebagai representasi kelompok nasionalis dan Kristen.
1. Penekanan terhadap PPP dan PDI
PPP dan PDI mengalami banyak tekanan dari pemerintah. Beberapa kebijakan yang diterapkan untuk membatasi oposisi antara lain:
- Pembatasan jumlah kursi legislatif untuk partai oposisi.
- Campur tangan pemerintah dalam pemilihan kepemimpinan internal partai.
- Intimidasi terhadap anggota partai yang kritis terhadap pemerintah.
2. Represi terhadap Aktivis dan Tokoh Oposisi
Banyak aktivis dan tokoh oposisi mengalami penindasan, termasuk penculikan, pemenjaraan, dan pelarangan berkegiatan politik. Beberapa kasus yang mencerminkan represi terhadap oposisi antara lain:
- Penculikan aktivis pro-demokrasi pada 1997-1998.
- Pembubaran dan pelarangan kelompok-kelompok yang dianggap berseberangan dengan pemerintah.
- Sensor terhadap media yang mencoba mengkritik kebijakan pemerintah.
Demokrasi Pancasila: Alat Legitimasi Kekuasaan
Pemerintahan Orde Baru menggunakan konsep Demokrasi Pancasila sebagai dasar sistem politiknya. Demokrasi Pancasila didefinisikan sebagai sistem demokrasi yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan menolak konsep demokrasi liberal yang dianggap tidak sesuai dengan budaya Indonesia.
1. Prinsip Demokrasi Pancasila
Demokrasi Pancasila menekankan:
- Musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan.
- Stabilitas politik sebagai prioritas utama.
- Pembatasan terhadap kebebasan politik untuk menjaga ketertiban dan pembangunan ekonomi.
Baca juga: Sejarah Singkat Kemerdekaan Indonesia