Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang akrab disapa KDM, terus berupaya untuk mengurangi beban ekonomi rakyat. Salah satu langkah signifikan yang diambilnya adalah meniadakan kegiatan-kegiatan sekolah yang mengharuskan orang tua siswa mengeluarkan biaya tambahan, seperti study tour dan wisuda, mulai dari tingkat Taman Kanak-Kanak (TK) hingga tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Kebijakan ini diambil setelah mendengar langsung keluhan dari orang tua siswa mengenai biaya-biaya yang terus membengkak, bahkan membuat mereka terpaksa meminjam uang dari pinjaman online (pinjol).
Salah satu cerita yang menjadi sorotan dalam upaya Dedi Mulyadi adalah keluhan orang tua siswa terkait biaya study tour. “Tiga tahun lalu, biaya study tour hanya 5 juta rupiah. Namun sekarang, biaya yang harus dibayar bisa mencapai 45 juta. Banyak orang tua yang terpaksa meminjam uang melalui pinjol untuk membayar biaya ini. Hal ini sangat memberatkan,” ungkap Dedi Mulyadi dalam acara rapat koordinasi “Gawe Rancage Pak Kades jeung Pak Lurah” di Bandung.
Keluhan tersebut menjadi perhatian serius bagi Gubernur Dedi Mulyadi, yang berkomitmen untuk meringankan beban rakyat, terutama dalam hal pendidikan. Dengan meniadakan biaya-biaya yang tidak perlu di sekolah, KDM berharap dapat menciptakan sistem pendidikan yang lebih terjangkau dan adil bagi semua lapisan masyarakat.
Mengurangi Pengeluaran Orang Tua: Meniadakan Biaya-biaya yang Tidak Perlu
Dedi Mulyadi menegaskan bahwa salah satu tujuan kebijakan ini adalah untuk memastikan bahwa biaya pendidikan tidak menjadi beban berat bagi orang tua. Biaya-biaya seperti study tour dan wisuda, meskipun sering dianggap sebagai kegiatan penting, ternyata dapat menambah beban finansial yang signifikan bagi keluarga. Dalam banyak kasus, orang tua merasa terpaksa untuk membayar biaya-biaya ini meskipun mereka sudah kesulitan secara ekonomi.
“Pengeluaran yang tidak perlu seperti biaya study tour dan wisuda ini harus dihentikan. Tidak boleh ada kegiatan yang justru membuat orang tua siswa terpaksa mengambil pinjaman untuk membayar biaya tersebut,” jelas Dedi Mulyadi. KDM juga menekankan bahwa pendidikan harus bisa dijangkau oleh semua kalangan, tanpa terkendala oleh masalah biaya.
Dedi Mulyadi mengusulkan agar pemerintah daerah bersama dengan pemerintah pusat menyediakan subsidi yang cukup untuk menutupi kebutuhan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah. Dengan demikian, tidak perlu lagi ada pungutan tambahan dari orang tua siswa yang seringkali memberatkan mereka. Subsidi tersebut juga akan memastikan bahwa sekolah dapat tetap berjalan dengan baik, tanpa mengurangi kualitas pendidikan yang diberikan kepada siswa.
Subsidi dari Pemerintah untuk Pendidikan yang Lebih Terjangkau
Dalam rangka menjamin pendidikan yang terjangkau, Dedi Mulyadi berharap bahwa subsidi dari pemerintah daerah dan pusat dapat mencukupi kebutuhan operasional sekolah. Subsidi ini akan digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pendidikan yang penting, seperti pelajaran di dalam kelas, kegiatan ekstrakurikuler yang edukatif, dan fasilitas sekolah yang memadai. Dengan demikian, orang tua siswa tidak perlu lagi dipaksa untuk mengeluarkan uang tambahan untuk kegiatan-kegiatan yang seharusnya sudah ditanggung oleh pemerintah.
“Biaya pendidikan adalah tanggung jawab negara. Tidak boleh ada biaya yang memberatkan orang tua siswa. Melalui subsidi yang cukup dari pemerintah, kami memastikan bahwa kegiatan pendidikan dapat berjalan tanpa mengorbankan kondisi keuangan keluarga,” ujar Dedi Mulyadi.
Dalam hal ini, KDM juga menegaskan bahwa sekolah harus menjadi tempat yang menyenangkan dan bebas dari beban finansial tambahan. Kebijakan untuk menghapus biaya-biaya yang tidak perlu ini bertujuan agar semua anak dapat bersekolah tanpa ada hambatan yang terkait dengan biaya. Dedi Mulyadi percaya bahwa hal ini akan mendorong peningkatan kualitas pendidikan di Jawa Barat, karena orang tua tidak lagi khawatir tentang biaya tambahan yang tidak terduga.