Advertisement
PJJ IPS KELAS 9

Pemilu tahun 2014 diikuti oleh 46 partai politik

Advertisement
Advertisement

Pemilu Pemilu tahun 2014 diikuti oleh 46 partai politik yang telah mendaftarkan diri, di mana beberapa partai diantaranya merupakan partai politik yang baru pertama kali mengikuti pemilu ataupun baru mengganti namanya. Pemilu tahun 2014, 9 partai lainnya merupakan peserta pemilu 2009 yang berhasil mendapatkan kursi di DPR periode 2009-2014.

Gambar 68a. Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum tahun 2014 (ilustrasi foto/Aswandi Blog)

Pemilihan umum Tahun 2019

Pemilihan Umum berikutnya di laksanakan tahun 2019, yakni untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2019 (biasa disingkat Pemilu Legislatif 2019) diselenggarakan pada 17 April 2019 untuk memilih 575 anggota.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 136 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota) se-Indonesia periode 2019–2024. Pemilu Legislatif tahun tersebut dilaksanakan bersamaan dengan Pemilihan umum Presiden Indonesia 2019.

Gambar 68b. Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum tahun 2019 (ilustrasi foto/Kompas.com)

Perkembangan Ekonomi

Salah satu pemicu Gerakan reformasi tahun 1998 adalah keterpurukan Indonesia dalam krisis ekonomi. Karena itu salah satu perjuangan pemerintah reformasi adalah melakukan pemulihan ekonomi Indonesia.

Usaha untuk menguatkan nilai tukar rupiah dilakukan guna meningkatkan daya beli nasional. Pada masa Pemerintahan Presiden B.J. Habibie (1999) pemerintah menjalin kerja sama dengan International Moneter Fund-IMF (Dana Moneter Internasional) untuk membantu dalam proses pemulihan ekonomi.

Pemerintah berkomitmen memperjuangkan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika di bawah 10.000. Pemerintah juga menerapkan independensi Bank Indonesia agar lebih fokus mengurusi perekonomian. Beberapa bank yang bermasalah dilikuidasi untuk menjaga kesehatan perbankan.

Presiden berikutnya Abdurrahman Wahid (1999 s.d. 2001), Megawati Soekarnoputri (2001 s.d. 2004), Soesilo Bambang Yudhoyono (2004 s.d. 2014), dan Joko Widodo (2014-2024) menekankan pemerataan pembangunan ekonomi dan pembayaran hutang luar negeri.

Dalam pemerataan pembangunan ekonomi masa reformasi, daerah memiliki banyak kewenangan dalam mengatur perekonomian daerah. Secara nasional pemerintah memberikan perhatian kepada rakyat miskin misalnya dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberikan mulai pada masa Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono.

Baca juga Megawati Otomatis Menjadi Presiden Indonesia ke Lima 23 Juli 2001

Dalam satu sisi masalah yang belum terselesaikan hingga saat ini adalah hutang luar negeri Indonesia. Jumlah Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada tahun 2020 mencapai 408,5 miliar dolar AS. Jumlah ini cukup besar dan tentunya digunakan untuk investasi pembangunan bangsa Indonesia. Kita berharap hutang tersebut dapat terus berkurang.

Referensi : MODUL PEMBELAJARAN JARAK JAUH PADA MASA PANDEMI COVID-19 UNTUK JENJANG SMP/MTs Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Kelas VIII Semester Gasal. Direktorat Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Advertisement

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button

Adblock Detected

Turn off Ad Blocker from browsing the site