Demokrasi Terpimpin adalah sistem pemerintahan yang diterapkan di Indonesia pada tahun 1959 hingga 1965 di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Pembelajaran dari Demokrasi Terpimpin, Sistem ini menggantikan Demokrasi Liberal yang dianggap gagal dalam menciptakan stabilitas politik. Demokrasi Terpimpin berfokus pada sentralisasi kekuasaan di tangan presiden dengan dukungan dari tiga elemen utama: nasionalisme, agama, dan komunisme (Nasakom).
Meskipun sistem ini membawa beberapa pencapaian, seperti peningkatan identitas nasional dan diplomasi yang kuat, Demokrasi Terpimpin juga diwarnai oleh berbagai permasalahan, termasuk ketidakstabilan ekonomi, konflik politik, serta meningkatnya peran militer dalam pemerintahan. Akhirnya, sistem ini runtuh setelah peristiwa G30S/PKI dan dikeluarkannya Supersemar yang mengalihkan kekuasaan kepada Soeharto.
Artikel ini akan mengulas pelajaran penting dari Demokrasi Terpimpin dan bagaimana aspek-aspeknya dapat menjadi bahan refleksi bagi Indonesia saat ini.
1. Kekuatan dan Kelemahan Demokrasi Terpimpin
Kekuatan Demokrasi Terpimpin
a) Pemersatu Bangsa dalam Keberagaman
Salah satu keberhasilan utama dari Demokrasi Terpimpin adalah upaya Soekarno dalam menyatukan berbagai kelompok politik yang berbeda. Dengan konsep Nasakom, Soekarno mencoba mengakomodasi nasionalisme, agama, dan komunisme agar tidak saling bertentangan.
b) Peran Aktif dalam Diplomasi Internasional
Pada masa Demokrasi Terpimpin, Indonesia memainkan peran penting dalam politik global, terutama dalam Konferensi Asia Afrika (1955) dan Gerakan Non-Blok (1961). Ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kapasitas untuk menjadi pemimpin dalam tatanan dunia.
c) Pembangunan Identitas Nasional
Soekarno menanamkan semangat kebangsaan yang tinggi di kalangan masyarakat melalui pidato-pidatonya dan program-program nasional. Hal ini menciptakan rasa persatuan dan kebanggaan nasional yang kuat.
Kelemahan Demokrasi Terpimpin
a) Sentralisasi Kekuasaan yang Berlebihan
Sistem ini memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada presiden, mengurangi peran oposisi, dan melemahkan fungsi lembaga legislatif. Akibatnya, demokrasi yang sehat tidak dapat berkembang dengan baik.
b) Ketidakstabilan Ekonomi
Pada masa Demokrasi Terpimpin, Indonesia mengalami hiperinflasi yang sangat tinggi, mencapai lebih dari 600% pada tahun 1965. Kebijakan ekonomi yang kurang terencana menyebabkan kesulitan bagi rakyat, terutama dalam hal ketersediaan bahan pokok.
c) Konflik Ideologi dan Ketegangan Politik
Keberadaan PKI yang semakin kuat menimbulkan ketegangan dengan militer dan kelompok-kelompok Islam. Hal ini menciptakan polarisasi yang pada akhirnya memicu peristiwa G30S/PKI dan kejatuhan Demokrasi Terpimpin.
Baca juga: Negara Pertama yang Mengakui Kemerdekaan Indonesia