Politik luar negeri masa Demokrasi Terpimpin lebih condong ke blok Timur, Indonesia banyak melakukan kerja sama dengan negara-negara blok komunis, seperti Uni Soviet, RRC, Kamboja, maupun Vietnam. Berikut ini beberapa contoh pelaksanaan politik luar negeri masa Demokrasi Terpimpin.
Oldefo dan Nefo
Oldefo (The Old Established Forces), yaitu dunia lama yang sudah mapan ekonominya, khususnya negara-negara Barat yang kapitalis. Nefo (The New Emerging Forces), yaitu negara-negara baru.
Indonesia menjauhkan diri dari negara-negara kapitalis (blok oldefo) dan menjalin kerja sama dengan negara-negara komunis (blok nefo). Hal ini terlihat dengan terbentuknya Poros Jakarta – Peking (Indonesia – Cina) dan Poros Jakarta – Pnom Penh – Hanoi – Peking – Pyongyang ( Indonesia – Kamboja – Vietnam Utara – Cina – Korea Utara).
Konfrontasi dengan Malaysia
Pada tahun 1961 muncul rencana pembentukan negara Federasi Malaysia yang terdiri dari Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Serawak, Brunei, dan Sabah. Rencana tersebut ditentang oleh Presiden Soekarno karena pembentukan Negara Federasi Malaysia dianggap sebagai proyek neokolonialisme Inggris.
Presiden Soekarno khawatir kawasan Malaya akan jadi pangkalan militer Barat di Asia Tenggara dan hal itu bisa mengganggu stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Keberatan atas pembentukan Federasi Malaysia juga muncul dari Filipina yang mengklaim daerah Sabah sebagai wilayah negaranya.
Pada tanggal 9 Juli 1963 Perdana Menteri Tengku Abdul Rahman menandatangani dokumen tentang pembentukan Federasi Malaysia. Kemudian, tanggal 16 September 1963 pemerintah Malaya memproklamasikan berdirinya Federasi Malaysia.
Menghadapi tindakan Malaysia tersebut, Indonesia mengambil kebijakan konfrontasi. Pada tanggal 17 September 1963 hubungan diplomatik antara dua negara putus. Selanjutnya pada tanggal 3 Mei 1964 Presiden Soekarno mengeluarkan Dwi Komando Rakyat (Dwikora), isinya:
- Perhebat ketahanan revolusi Indonesia, dan
- Bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Serawak, Sabah, dan Brunei untuk memerdekakan diri dan menggagalkan negara boneka Malaysia.
Di tengah situasi konflik Indonesia-Malaysia, Malaysia dicalonkan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Masalah ini mendapat reaksi keras dari Presiden Soekarno. Terpilihnya Malaysia tersebut mendorong Indonesia keluar dari PBB. Secara resmi Indonesia keluar dari PBB pada tanggal 7 Januari 1965.
Sistem demokrasi terpimpin diambil oleh Presiden Soekarno karena alasan bahwa pada saat demokrasi liberal rakyat Indonesia belum siap. Kebebasan berpolitik dalam masyarakat yang belum siap akan mengancam integrasi NKRI. Terdapat beberapa penyimpangan yang dilakukan oleh pada masa demokrasi terpimpin ini.
- Presiden membubarkan DPR pada tahun 1960 yang digantikan oleh DPRGR yang merupakan DPR bentukan Presiden yang hak budgetnya tidak berfungsi.
- Pengangkatan presiden seumur hidup dengan tap MPRS no 3/MPRS/1963 yang bertentangan dengan UUD 1945 yang menerangkan bahwa jabatan presiden selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali.
- Pembentukan politik poros-porosan yang menyalahi politik luar negeri Indonesia yaitu politik bebas aktif. Ini antaranya dengan pembentukan poros Jakarta-Beijing, Jakarta-Pyong yang, Jakarta Hanoi.
Suasana politik pada masa demokrasi semakin memanas. Pertentangan ideologi antara komunis dengan Islam, nasionalis, TNI AD semakin kuat. Keinginan PKI untuk mengambil alih pemerintahan semakin jelas. Berbagai gerakan yang dilakukan PKI menunjukkan upaya untuk kudeta.
Baca juga Demokrasi Terpimpin alat untuk mengatasi perpecahan politik Indonesia
Situasi ini memuncak dengan terjadinya Gerakan 30 September 1965/PKI. Kudeta itu melancarkan penculikan terhadap jendral-jendral TNI yang dianggap dapat merintangi jalannya untuk merebut kekuasaan. Usaha ini berhasil diatasi oleh bangsa Indonesia.
Referensi : MODUL PEMBELAJARAN JARAK JAUH PADA MASA PANDEMI COVID-19 UNTUK JENJANG SMP/MTs Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Kelas VIII Semester Gasal. Direktorat Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
