Era Orde Baru (1966-1998) di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto dikenal sebagai periode stabilitas politik yang tinggi di Indonesia. Stabilitas Politik dan Kontrol Pemerintahan di Masa Orde Baru, Pemerintahan Orde Baru berhasil menciptakan kondisi politik yang relatif stabil setelah pergolakan politik yang terjadi pada akhir Orde Lama. Namun, stabilitas ini dicapai dengan kontrol ketat terhadap pemerintahan, media, dan masyarakat. Artikel ini akan membahas bagaimana stabilitas politik dibangun dan dipertahankan di era Orde Baru, serta dampaknya terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.
Cara Membangun Stabilitas Politik di Era Orde Baru
1. Dominasi Militer dalam Pemerintahan
Salah satu faktor utama yang mendukung stabilitas politik di masa Orde Baru adalah peran dominan militer dalam pemerintahan. Melalui doktrin Dwi Fungsi ABRI, militer tidak hanya berperan sebagai alat pertahanan negara tetapi juga sebagai kekuatan politik. Banyak jabatan strategis di pemerintahan diisi oleh perwira militer, yang memperkuat kontrol negara terhadap masyarakat.
2. Sistem Politik yang Terkontrol
Pemerintahan Orde Baru menerapkan sistem politik yang sangat terkendali. Partai politik dibatasi hanya tiga: Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Golkar, yang merupakan kendaraan politik pemerintah, selalu memenangkan pemilu melalui berbagai bentuk tekanan dan manipulasi.
3. Pemilu yang Dimanipulasi
Pemilu pada masa Orde Baru lebih bersifat formalitas untuk menunjukkan legitimasi politik pemerintah. Pemilu dilakukan setiap lima tahun sekali, tetapi prosesnya dikendalikan untuk memastikan kemenangan Golkar. Aparatur negara seperti PNS dan pegawai BUMN diwajibkan mendukung Golkar, sementara oposisi dipersempit ruang geraknya.
4. Sentralisasi Kekuasaan
Pemerintahan Orde Baru sangat terpusat di tangan Presiden Soeharto. Keputusan-keputusan penting hampir selalu diambil oleh Soeharto dan lingkaran dekatnya. Pemerintahan daerah juga tidak memiliki banyak otonomi, karena seluruh kebijakan dikendalikan dari pusat.
5. Kontrol terhadap Media dan Kebebasan Berpendapat
Pemerintah mengontrol ketat media massa melalui Departemen Penerangan. Kritik terhadap pemerintah sangat dibatasi, dan media yang dianggap menentang kebijakan pemerintah bisa dicabut izin terbitnya. Wartawan dan aktivis yang mengkritik pemerintah kerap mengalami intimidasi atau bahkan pemenjaraan.
6. Pemberangusan Gerakan Oposisi
Setiap gerakan politik atau organisasi yang dianggap berpotensi mengganggu stabilitas segera dibubarkan atau dilarang. Contohnya, Partai Komunis Indonesia (PKI) yang dibubarkan secara resmi, serta kelompok aktivis yang dituduh sebagai subversif.
7. Pembangunan Ekonomi sebagai Legitimasi
Pemerintahan Orde Baru menggunakan keberhasilan ekonomi sebagai alat untuk mendapatkan legitimasi politik. Selama ekonomi berkembang dan rakyat mendapatkan manfaatnya, stabilitas politik dapat dipertahankan tanpa banyak gejolak.
Baca juga: Kondisi Indonesia Setelah Merdeka