Penjajahan Belanda di Indonesia merupakan salah satu periode penting dalam sejarah Nusantara. Selama lebih dari tiga abad, Belanda menguasai berbagai wilayah di Indonesia, mulai dari era Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) hingga berdirinya pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Perjalanan panjang ini membawa berbagai dampak bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia. Artikel ini akan membahas sejarah penjajahan Belanda dari awal kedatangannya hingga runtuhnya kekuasaan kolonial.
Kedatangan Belanda ke Nusantara
Belanda pertama kali datang ke Nusantara pada akhir abad ke-16 sebagai bagian dari ekspedisi perdagangan. Pada tahun 1596, ekspedisi yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman tiba di Banten dengan tujuan mencari rempah-rempah. Meskipun awalnya menghadapi perlawanan dari penguasa setempat, Belanda terus berusaha menanamkan pengaruhnya di wilayah kepulauan ini.
Pendirian dan Kejayaan VOC (1602-1799)
Pada tahun 1602, Belanda mendirikan Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) atau Perusahaan Hindia Timur Belanda. VOC memiliki hak monopoli dagang di Nusantara dan diberi kewenangan oleh pemerintah Belanda untuk menjalankan aktivitas militer, menjalin perjanjian dengan penguasa lokal, serta membentuk pemerintahan sendiri.
Selama masa kejayaannya, VOC berhasil menguasai berbagai daerah strategis, termasuk Maluku sebagai pusat perdagangan rempah-rempah, Batavia (sekarang Jakarta) sebagai pusat administrasi, dan pelabuhan-pelabuhan penting lainnya. Namun, kebijakan VOC yang eksploitatif, seperti sistem tanam paksa dan kerja paksa, menimbulkan penderitaan bagi rakyat pribumi.
Pada akhir abad ke-18, VOC mengalami kemunduran akibat korupsi, perang yang berkepanjangan, serta persaingan dengan negara-negara Eropa lainnya. Akhirnya, VOC dibubarkan pada tahun 1799, dan seluruh asetnya diambil alih oleh pemerintah Belanda.
Periode Pemerintahan Hindia Belanda (1800-1942)
Setelah VOC dibubarkan, wilayah jajahannya di Nusantara menjadi bagian dari koloni resmi Belanda dengan nama Hindia Belanda. Pada awal abad ke-19, Belanda mulai mengatur kembali sistem pemerintahan dan ekonomi di Indonesia. Beberapa kebijakan penting yang diterapkan oleh pemerintah kolonial antara lain:
Sistem Tanam Paksa (Cultuurstelsel)
Pada tahun 1830, Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch menerapkan Sistem Tanam Paksa (Cultuurstelsel), di mana petani pribumi diwajibkan menanam tanaman ekspor seperti kopi, teh, dan gula untuk kepentingan pemerintah kolonial. Kebijakan ini menyebabkan penderitaan rakyat akibat beban pajak yang berat dan kelaparan.
Politik Etis dan Kebangkitan Nasional
Pada awal abad ke-20, kebijakan Politik Etis mulai diterapkan sebagai bentuk kompensasi atas eksploitasi yang dilakukan sebelumnya. Program ini mencakup pendidikan, irigasi, dan transmigrasi. Dari kebijakan ini, muncul golongan terpelajar yang mulai menyadari pentingnya kemerdekaan, seperti Ki Hajar Dewantara, Soekarno, dan Mohammad Hatta.
Baca juga: Apa Isi Pidato Ir. Soekarno pada Rapat Raksasa di Lapangan Ikada?