Perundingan Renville 17 Januari 1948 di Kapal Milik Amerika Serikat
Perundingan Renville 17 Januari 1948 di Kapal Milik Amerika Serikat, Dampak dari Agresi Militer Belanda I, Dewan Keamanan PBB mengirimkan “Komisi Tiga Negara” ( KTN ) Anggota KTN terdiri dari :
- Australia (Richard C. Kirby) atas pilihan Indonesia
- Belgia (Paul Van Zeeland) atas pilihan Belanda
- Amerika Serikat (Prof. Dr. Frank Graham) atas pilihan Australia dan Belgia
Perundingan Renville 17 Januari 1948 di sebuah Kapal Milik Amerika Serikat, yang bernama USS Renville. Delegasi Indonesia diketuai Perdana Menteri Amir Syarifudin dan Belanda menempatkan seorang Indonesia bernama R. Abdulkadir Wijoyoatmojo sebagai ketuanya. Hasil perundingan Renville antara lain :
a.) Belanda tetap berdaulat sampai terbentuknya RIS b.) RI sejajar kedudukannya dengan Belanda c.) RI menjadi bagian dari RIS, dan akan diadakan pemilu untuk membentuk Konstituante RIS d.) Tentara Indonesia di daerah Belanda (daerah kantong) harus dipindahkan ke wilayah RI.
Agresi Militer II ( 19 Desember 1948 )
Perundingan Renville ternyata juga diingkari oleh Belanda dengan melancarkan agresi militernya yang kedua. Belanda dengan seluruh kekuatannya menyerang Ibukota RI di Yogyakarta. Dengan siasat perang kilat, Belanda melancarkan serangan di semua front daerah RI.
Dalam waktu singkat, Belanda berhasil menguasai Yogyakarta. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Drs. Moh. Hatta memutuskan untuk tetap tinggal di ibukota Yogyakarta, meskipun mereka tahu bahwa risiko yang dihadapi adalah akan ditahan Belanda.
Hal ini dilakukan dengan alasan agar mereka dapat mudah ditemui oleh TNI, sehingga diplomasi dapat berjalan terus. Sebagai akibat keputusan itu, maka Presiden Soekarno beserta pemimpin RI lainnya ditangkap dan ditahan Belanda, kecuali Sultan Hamengku Buwono IX.
Sebelum pasukan Belanda menangkap pemimpin-pemimpin RI, Presiden Soekarno telah menginstruksikan kepada Menteri Kemakmuran Syafruddin Prawiranegara untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) dan mengambil langkah-langkah darurat yang diperlukan bila Presiden tidak dapat melaksanakan tugas karena di tawan Belanda.
PDRI berkedudukan di Bukittinggi, Sumatra Barat. Akan tetapi, aksi militer Belanda ini tidak melenyapkan perjuangan RI.
Belanda masih harus menghadapi pasukan gerilya yang dipimpin oleh Jenderal Soedirman. Selama Agresi Militer II, Belanda selalu mempropagandakan bahwa setelah ditangkapnya pemimpinpemimpin RI, maka pemerintah RI sudah tidak ada.
Akan tetapi, propaganda Belanda tersebut dapat digagalkan oleh PDRI dan menunjukkan kepada dunia internasional bahwa pemerintah Indonesia masih ada berlangsung.
Bahkan pada tanggal 23 Desember 1948, PDRI mampu memberikan instruksi kepada wakil RI di PBB yang isinya pihak Indonesia bersedia menghentikan tembak-menembak dan berunding dengan Belanda.
Baca juga Rangkuman Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan
Tindakan PDRI ini mengundang simpati dari dunia internasional, salah satunya Amerika Serikat. Sikap simpati terhadap Indonesia mengakibatkan Amerika Serikat dan PBB mendesak Belanda untuk menarik pasukannya dari wilayah RI.
Referensi : MODUL PEMBELAJARAN JARAK JAUH PADA MASA PANDEMI COVID-19 UNTUK JENJANG SMP/MTs Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Kelas VIII Semester Gasal. Direktorat Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
