Pada masa reformasi Indonesia tengah menghadapi krisis ekonomi. Perkembangan Ekonomi Masa Reformasi (1998-Sekarang) upaya-upaya untuk pemulihan ekonomi terus dilakukan pada beberapa periode kepemimpinan masa reformasi. Bagaimana pertumbuhan ekonomi masa reformasi ? untuk lebih delasnya silahkan simak paparan berikut ini.
a. Pemerintahan Presiden B.J. Habibie
Pada masa pemerintahan B.J Habibie ditetapkan kebijakan pokok di bidang ekonomi, yaitu penanggulangan krisis ekonomi masa reformasi dengan sasaran terkendalinya nilai rupiah dan tersedianya kebutuhan bahan pokok dan obat-obatan dengan harga terjangkau serta berputarnya roda perekonomian nasional, dan pelaksanaan reformasi ekonomi. Apa kebijakan ekonomi masa reformasi ? Untuk melaksanakan kebijakan tersebut dilakukan langkah-langkah berikut.
- Menjalin kerjasama dengan International Moneter Fund-IMF (Dana Moneter Internasional) untuk membantu dalam proses pemulihan ekonomi.
- Menerapkan independensi Bank Indonesia agar lebih fokus mengurusi perekonomian.
- Melikuidasi beberapa bank yang bermasalah.
- Menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika hingga di bawah Rp10.000,00.
- Membentuk lembaga pemantau dan penyelesaian masalah utang luar negeri.
Upaya-upaya menyelesaikan krisis keuangan dan perbaikan ekonomi yang dilakukan berhasil menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika, yaitu Rp 6.700 per dolar Amerika pada bulan Juni 1999. Namun rupiah kembali melemah mencapai Rp 8.000 per dolar Amerika pada akhir masa jabatan Habibie.
b. Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid
Pada masa ini, kondisi ekonomi masa reformasi mulai menunjukkan adanya perbaikan dan kondisi keuangan sudah mulai stabil. Namun,keadaan kembali merosot. Pada bulan April 2001, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika melemah hingga mencapai Rp12.000,00. Melemahnya nilai tukar rupiah tersebut berdampak negatif terhadap perekonomian nasional dan menghambat usaha pemulihan ekonomi.
c. Pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri
Pada masa ini, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika berhasil distabilkan dan berdampak pada terkendalinya harga-harga barang. Selain itu tingkat inflasi rendah dan cadangan devisa negara stabil.
Namun, pertumbuhan ekonomi masih tergolong rendah yang disebabkan kurang menariknya perekonomian Indonesia bagi investor dan karena tingginya suku bunga deposito. Adapun kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan ekonomi antara lain sebagai berikut.
- Meminta penundaan pembayaran utang sebesar US$ 5,8 miliar.
- Mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar Rp 116.3 triliun.
- Kebijakan privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
d. Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
Perkembangan Ekonomi Masa Reformasi (1998-Sekarang). Perekonomian Indonesia mengalami perkembangan yang cukup baik pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hal ini terlihat dari rata-rata pertumbuhan ekonomi masa reformasi yang berkisar pada 5% sampai 6% per tahun serta kemampuan ekonomi Indonesia yang bertahan dari pengaruh krisis ekonomi dan finansial yang terjadi di zona Eropa sepanjang tahun 2008 hingga 2009.
Dalam menyelenggarakan perekonomian negara, pemerintah menerapkan beberapa kebijakan antara lain sebagai berikut.
Baca juga Kehidupan Sosial masyarakat Indonesia pada Masa Reformasi
1). Mengurangi Subsidi Bahan Bakar Minyak
Melonjaknya harga minyak dunia menimbulkan kekhawatiran akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, ditetapkanlah kebijakan pengurangan subsidi BBM agar tidak membebani APBN.
Anggaran subsidi BBM kemudian dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pengurangan subsidi BBM berakibat pada kenaikan harga BBM.
2). Pemberian Bantuan Langsung Tunai
Program BLT diselenggarakan sebagai respons kenaikan BBM. Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi masa reformasi.
3). Pengurangan Utang Luar Negeri
Dalam rangka mengurangi utang luar negeri, pada tahun 2006, pemerintah Indonesia melunasi sisa utang ke IMF sebesar 3,1 miliar dolar Amerika. Dengan pelunasan utang ini, Indonesia sudah tidak lagi berkewajiban mengikuti syarat-syarat IMF yang dapat mempengaruhi kebijakan ekonomi nasional.
