Partai Komunis Indonesia (PKI) adalah salah satu kekuatan politik utama pada masa Demokrasi Terpimpin (1959–1965). Peran PKI dalam Demokrasi Terpimpin, di bawah kepemimpinan Dipa Nusantara Aidit, PKI berkembang pesat dan menjadi partai komunis terbesar di luar Uni Soviet dan Tiongkok. Namun, perannya dalam pemerintahan dan hubungannya dengan Presiden Soekarno menimbulkan banyak kontroversi. Di satu sisi, PKI dianggap sebagai kekuatan politik yang mendukung kebijakan Soekarno, tetapi di sisi lain, partai ini juga dipandang sebagai ancaman oleh kelompok militer dan Islam.
Artikel ini akan membahas peran PKI dalam masa Demokrasi Terpimpin, bagaimana partai ini memengaruhi kebijakan nasional, serta bagaimana akhirnya PKI mengalami kejatuhan pasca-Peristiwa G30S/PKI.
Latar Belakang PKI dalam Demokrasi Terpimpin
PKI telah eksis sejak masa kolonial dan sempat mengalami masa kejayaan serta penindasan. Setelah upaya pemberontakan pada tahun 1926–1927 gagal, partai ini kembali bangkit setelah kemerdekaan Indonesia. Pada Pemilu 1955, PKI berhasil menjadi partai keempat terbesar di Indonesia dengan sekitar enam juta anggota dan pendukung.
Ketika Soekarno memberlakukan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan mengubah sistem pemerintahan menjadi Demokrasi Terpimpin, PKI melihat ini sebagai peluang untuk memperkuat pengaruhnya. Soekarno yang mengusung konsep Nasakom (Nasionalisme, Agama, dan Komunisme) memberikan ruang bagi PKI untuk berperan dalam pemerintahan.
Peran PKI dalam Politik Nasional
1. Pendukung Setia Soekarno
PKI menjadi pendukung utama kebijakan Soekarno, termasuk dalam kampanye melawan imperialisme dan kapitalisme. Partai ini mendukung kebijakan ekonomi yang berbasis sosialisme serta program land reform untuk petani kecil. Keberadaan PKI memberikan kekuatan politik bagi Soekarno untuk melawan oposisi dari kelompok Islam dan militer.
2. Propaganda dan Mobilisasi Massa
PKI sangat efektif dalam mobilisasi massa melalui organisasi-organisasi afiliasinya, seperti:
- Barisan Tani Indonesia (BTI) untuk petani
- Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI) untuk pekerja
- Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) untuk perempuan
- Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) untuk seniman dan budayawan
Melalui organisasi ini, PKI menyebarluaskan ideologi komunis dan menguatkan basis dukungannya di kalangan rakyat kecil.
3. Dukungan terhadap Kebijakan Konfrontasi Malaysia
PKI juga mendukung kebijakan Soekarno dalam Konfrontasi Malaysia yang dimulai pada tahun 1963. Partai ini menganggap pembentukan Federasi Malaysia sebagai proyek neo-kolonialisme yang didukung oleh Inggris dan Amerika Serikat.
4. Usulan Pembentukan Angkatan Kelima
Salah satu kebijakan kontroversial yang didorong PKI adalah pembentukan Angkatan Kelima, yaitu kelompok buruh dan petani bersenjata. PKI beralasan bahwa ini adalah langkah strategis untuk memperkuat pertahanan negara, tetapi militer, terutama Angkatan Darat, menolaknya karena menganggapnya sebagai ancaman terhadap stabilitas dan kekuatan mereka.
Baca juga: Makna Proklamasi bagi Kehidupan Bangsa Indonesia