Pendidikan masa pemerintahan Belanda mempercepat mobilitas
Pendidikan masa pemerintahan Belanda mempercepat mobilitas. Pembangunan pendidikan telah mempercepat mobilitas penduduk. Sekolah-sekolah yang didirikan di perkotaan telah menarik minat yang besar dari penduduk sekitarnya.
Banyak penduduk yang berpindah dari satu kota ke kota lainnya karena alasan sekolah. Misalnya, para priyayi dari berbagai kabupaten di Jawa Barat banyak yang berpindah ke Bandung untuk sekolah. Lulusan dari sekolah di sana ada yang tetap bermukin di kota tersebut, ada juga yang kembali ke daerah asalnya atau ke daerah lain tempat mereka bekerja.
Pendidikan yang berkembang di Indonesia pada abad ke-19 menggunakan sistem yang diselenggarakan oleh organisasi agama Kristen, Katholik dan Islam. Sistem persekolahan Islam menggunakan sistem pesantren. Di luar itu, pemerintah kolonial menerapkan sistem pendidikan Barat.
Pendidikan Pesantren
Sistem pendidikan Islam dilaksanakan melalui pondok pesantren dengan kurikulum yang terbuka serta staf pengajar yang berasal dari para kiai. Sistem pendidikan ini lebih menekankan pada pendidikan agama, kemampuan membaca huruf arab serta dengan menggunakan bahasa setempat.
Sistem pendidikan pesantren dianggap lebih demokratis sebab membuka kesempatan pada semua golongan untuk memperoleh pendidikan di sana. Materi pelajaran umum dalam sistem ini hanya mendapat porsi yang lebih kecil.
Namun demikian, melalui sistem pendidikan ini telah dilahirkan banyak orang yang memiliki pandangan yang maju serta mampu melihat kondisi buruk masyarakat yang menjadi korban dari imperialisme Barat.
Pendidikan Barat
Pendidikan masa pemerintahan Belanda, Bersamaan dengan berkembangnya sistem pendidikan pesantren berkembang pula sistem pendidikan Barat. Hal ini terjadi setelah pemerintah kolonial Belanda berusaha menjalankan politik etis, politik balas budi kepada bangsa Indonesia karena telah memberikan kemakmuran bagi negeri Belanda.
Sistem tanam paksa telah menguras kekayaan negeri Indonesia dan dinikmati oleh warga negeri Belanda. Sementara sebagian penduduk Indonesia terutama yang terlibat dalam sitem tanam paksa berada dalam kondisi menderita.
Menyadari akan kondisi itu, pemerintah kolonial berusaha menjalankan politik etis melalui pendidikan dan pengajaran (edukasi), peningkatan pertanian (irigasi) dan pemindahan penduduk (transmigrasi).
Baca juga Belanda mengeluarkan maklumat dengan masyarakat Sumatra Barat
Namun, kalau ditinjau secara kritis, pelaksanaan politik etis sebenarnya bukan untuk balas budi, untuk kepentingan kesejahteraan rakyat Indonesia, tetapi lebih diutamakan untuk kepentingan praktek imperialisme Belanda di Indonesia, dengan tamengnya politik etis.
