Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat di Republik Indonesia. Penyelenggara pemerintahan pusat dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia adalah presiden dibantu oleh wakil presiden, dan menteri negara. Berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah, kebijakan yang diambil dalam menyelenggarakan pemerintahan digunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah, memiliki 3 (tiga) fungsi. a. Fungsi Layanan (Servicing Function) Fungsi pelayanan dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara tidak diskriminatif dan…
Nilai, Dimensi, dan Prinsip Otonomi Daerah di Indonesia. Otonomi Daerah pada dasarnya adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terdapat dua nilai dasar yang dikembangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 berkenaan dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia. a. Nilai Unitaris Yang diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia tidak mempunyai kesatuan pemerintahan lain di dalamnya yang bersifat negara…
Mengenal Ronggeng Gunung Pangandaran. Pangandaran terkenal dengan obyek wisata pantai sepanjang pantai selatan di wilayah Pangandaran. Obyek wisata pantai yang sudah terkenal sejak dulu diantaranya Pananjung obyek wisata utama di Pangandaran ada juga Batu hiu, Bojong Salawe, Green Kenyon, Batu Karas belum lagi obyek wisata baru yang terus dikembangkan. Selain objek wisata pantai, Pangandaran juga ternyata punya wisata budaya buhun yang sangat digemari masyarakat pangandaran sampai sekarang. Budaya yang sudah turun temurun dari leluhur karuhun…
Landasan Hukum Penerapan Otonomi Daerah di Indonesia. Beberapa peraturan perundang-undangan yang pernah dan masih berlaku dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah sebagai berikut. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Komite Nasional Daerah (KND).Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.Undang-Undang Negara Indonesia Timur Nomor 44 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Indonesia Timur.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang…
Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Banyak deinisi yang dapat menggambarkan tentang makna otonomi daerah. Berikut adalah beberapa deinisi tentang otonomi daerah yang dikemukakan para ahli. Menurut H.M. Agus Santoso, pengertian otonomi daerah di antaranya adalah sebagai berikut. a. C. J. Franseen Otonomi daerah adalah hak untuk mengatur urusan-urusan daerah dan menyesuaikan peraturan-peraturan yang sudah dibuat dengannya. b. J. Wajong Otonomi daerah sebagai kebebasan untuk memelihara dan memajukan kepentingan khusus daerah dengan keuangan…
Desentralisasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia. Desentralisasi mengandung segi positif dalam penyelenggaraan pemerintahan baik dari sudut politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Dilihat dari fungsi pemerintahan, desentralisasi menunjukkan beberapa hal sebagai berikut. Satuan-satuan desentralisasi lebih fleksibel dalam memenuhi berbagai perubahan yang terjadi secara cepat.Satuan-satuan desentralisasi dapat melaksanakan tugas lebih efektif dan lebih efisien.Satuan-satuan desentralisasi lebih inovatif.Satuan-satuan desentralisasi mendorong tumbuhnya sikap moral yang lebih tinggi, serta komitmen yang lebih tinggi dan lebih produktif. kelebihan dan kelemahan…
Mendikbudristek Menerima Sertifikat Tanah Candi Borobudur. Telah diserahterimakan sertifikat tahan Candi Borobudur dari Menteri Agraria dan Tata ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR / BPN) Hadi Tjahjanto kepada Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim pada tanggal 18 Agustus 2022. Sebagaimana kita ketahui Candi Borobudur merupakan cagar budaya yang menjadi kebanggaan Bangsa Indonesia. Candi Borobudur pernah tercatat sebagai keajaiban dunia di UNESCO. Candi Borobudur menjadi bagian wisata budaya bangsa Indonesia yang banyak…
Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara etimologis, istilah desentralisasi berasal dari Bahasa Belanda, yaitu de yang berarti lepas, dan centerum yang berarti pusat. Desentralisasi adalah sesuatu hal yang terlepas dari pusat. Kelompok Yang Mendefinisikan Desentralisasi Terdapat dua kelompok besar yang memberikan definisi tentang desentralisasi, yakni kelompok Anglo Saxon dan Kontinental. Kelompok Anglo Saxon mendefinisikan desentralisasi sebagai penyerahan wewenang dari pemerintah pusat, baik kepada para pejabat pusat yang ada di daerah…