Militer dan Kekuasaan dalam Orde Baru: Peran ABRI di Pemerintahan

Dampak Keterlibatan Militer dalam Pemerintahan

Dampak Positif

1. Stabilitas politik yang terjaga – Dengan dominasi militer, Indonesia mengalami periode stabilitas politik yang relatif panjang dibanding era sebelumnya.
2. Pembangunan infrastruktur yang pesat – Militer turut berperan dalam proyek-proyek pembangunan nasional, termasuk jalan raya, bendungan, dan fasilitas publik lainnya.
3. Keamanan nasional yang terkendali – Dengan kontrol ketat dari ABRI, ancaman separatisme dan konflik dalam negeri dapat ditekan.

Dampak Negatif

1. Melemahnya demokrasi – Kontrol militer terhadap pemerintahan menghambat proses demokratisasi dan kebebasan politik.
2. Maraknya pelanggaran HAM – Militer sering terlibat dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia, seperti penculikan aktivis, represi terhadap gerakan mahasiswa, dan tindakan kekerasan terhadap kelompok oposisi.
3. Korupsi dan nepotisme – Dengan dominasi militer, banyak kebijakan yang dibuat untuk kepentingan elit militer, yang akhirnya memicu praktik korupsi dan nepotisme di berbagai sektor.

Akhir Peran Militer dalam Politik setelah Reformasi

Krisis ekonomi 1997-1998 dan meningkatnya tuntutan reformasi menyebabkan kejatuhan Soeharto dan berakhirnya Orde Baru. Reformasi 1998 membawa perubahan besar terhadap posisi militer dalam pemerintahan, di antaranya:

• Penghapusan Dwi Fungsi ABRI, yang mengakhiri peran militer dalam politik.
• Pemilihan langsung dan demokratisasi, yang mengurangi dominasi militer dalam pemerintahan.
• Pembentukan TNI dan Polri sebagai institusi terpisah, untuk mengurangi keterlibatan militer dalam urusan sipil.

Kesimpulan

Militer memainkan peran yang sangat dominan dalam pemerintahan Orde Baru melalui konsep Dwi Fungsi ABRI. Dengan mengontrol politik, pemerintahan, dan stabilitas nasional, ABRI menjadi pilar utama kekuasaan Soeharto. Meskipun peran ini memberikan stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi, dampaknya terhadap demokrasi dan hak asasi manusia sangat besar. Reformasi 1998 menjadi titik balik yang mengakhiri dominasi militer dalam pemerintahan dan membawa Indonesia ke era demokrasi yang lebih terbuka.

Baca juga: Menelusuri Sejarah Ekonomi-Politik Indonesia dari Orde Baru

---

FAQ (Pertanyaan yang Sering Diajukan)

1. Apa itu Dwi Fungsi ABRI?

Dwi Fungsi ABRI adalah doktrin yang memberikan peran ganda kepada militer sebagai alat pertahanan negara sekaligus kekuatan sosial-politik yang ikut serta dalam pemerintahan.

2. Bagaimana militer mengendalikan pemerintahan di era Orde Baru?

Militer mengendalikan pemerintahan dengan menempatkan perwira dalam posisi strategis di eksekutif, legislatif, dan birokrasi. Selain itu, militer juga mengontrol pemilu, media, dan kebebasan berpendapat.

3. Apa dampak negatif dari dominasi militer dalam pemerintahan Orde Baru?

Beberapa dampak negatifnya adalah melemahnya demokrasi, pelanggaran hak asasi manusia, serta maraknya praktik korupsi dan nepotisme di kalangan elit militer.

4. Mengapa peran militer dalam politik berakhir setelah Reformasi 1998?

Setelah Soeharto lengser, reformasi politik menghapuskan Dwi Fungsi ABRI, memisahkan TNI dan Polri, serta mendorong sistem pemerintahan yang lebih demokratis.

5. Apakah militer masih memiliki pengaruh dalam politik Indonesia saat ini?

Meskipun tidak lagi secara langsung terlibat dalam politik, militer masih memiliki pengaruh dalam kebijakan strategis, terutama dalam isu pertahanan dan keamanan nasional.