Situasi Ekonomi pada Masa Demokrasi Parlementer, Pada masa Demokrasi Parlementer bangsa Indonesia menghadapi permasalahan ekonomi. Permasalahan tersebut antara lain tingginya jumlah mata uang yangberedar dan meningkatnya biaya hidup.
Selain itu juga pertambahan jumlah penduduk dan tingkat kesejahteraan yang rendah. Untuk memperbaiki kondisi ekonomi, pemerintah melakukan berbagai upaya, untuk mengatasi krisis ekonomi tersebut.
Dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar dan mengatasi defisit anggaran, pada tanggal 20 Maret 1950, Menteri Keuangan, Syafrudin Prawiranegara, mengambil kebijakan memotong semua uang yang bernilai Rp 2,50 ke atas hingga nilainya tinggal setengahnya. Melalui kebijakan ini, jumlah uang yang beredar dapat dikurangi.
Sistem Ekonomi Gerakan BentengÂ
Merupakan usaha pemerintah untukmengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional. Struktur ekonomi kolonial membawa dampak perekonomian Indonesia banyak didominasi oleh perusahaan asing dan ditopang oleh kelompok etnis Cina sebagai penggerak perekonomian Indonesia.
Kondisi inilah yang ingin diubah melalui sistem ekonomi Gerakan Banteng. Tujuan dari sistem ekonomi Gerakan Banteng adalah:
- Menumbuhkan kelas pengusaha di kalangan bangsa Indonesia. Parapengusaha Indonesia yang bermodal lemah diberi kesempatan untukberpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional.
- Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu dibimbing dandiberikan bantuan kredit.
- Para pengusaha pribumi diharapkan secara bertahap akan berkembangmenjadi maju.
Gerakan Benteng dimulai pada bulan April 1950. Hasilnya selama 3 tahun (1950- 1953) lebih kurang 700 perusahaan bangsa Indonesia menerima bantuan kredit dari program ini.
Tetapi, tujuan program ini tidak dapat tercapai dengan baik dan mengakibatkan beban keuangan pemerintah makin besar. Tidak dapat tercapainya tujuan Gerakan Banteng antara lain disebabkan oleh:
- Para pengusaha pribumi tidak dapat bersaing dengan pengusaha non pribumi dalam kerangka sistem ekonomi liberal.
- Para pengusaha pribumi memiliki mental yang cenderung konsumtif.
- Para pengusaha pribumi sangat bergantung pada pemerintah.
- Para pengusaha kurang mandiri untuk mengembangkan usahanya.
- Para pengusaha ingin cepat mendapatkan keuntungan besar dan menikmati cara hidup mewah.
- Para pengusaha menyalah gunakan kebijakan dengan mencari keuntungan secara cepat dari kredit yang mereka peroleh.
Usaha Memulihkan EkonomiÂ
Usaha pemerintah lainnya dalam usaha memulihkan ekonomi adalah nasiomalisme perusahaan asing. Hal ini dilakukan dengan pencabutan hak milik Belanda atau asing yang kemudian diambil alih atau ditetapkan statusnya sebagai milik pemerintah Republik Indonesia.
Nasionalisasi yang dilakukan pemerintah terbagi dalam dua tahap. Tahap pertama yaitu tahap pengambil alihan, penyitaan dan penguasaan. Tahap kedua yaitu tahap pengambilan kebijakan yang pasti, yakni perusahaan-perusahaan yang diambil alih itu kemudian dinasionalisasikan.
Situasi Ekonomi, Usaha perbaikan ekonomi lain yang dilakukan adalah pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap, Indonesia mengirim delegasike Belanda untuk merundingkan masalah Finansial Ekonomi (Finek).
Perundingan ini dilakukan pada tangal 7 Januari 1956. Rancangan persetujuan Finek yang diajukan Indonesia terhadap pemerintah Belanda adalah sebagai berikut:
- Pembatalan Persetujuan Finek hasil KMB
- Hubungan Finek Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral
- Hubungan finek didasarkan atas undang-undang Nasional, tidak bolehdiikat oleh perjanjian lain.
Baca juga Perumusan Teks Proklamasi disusun di kediaman Maeda
Namun usul Indonesia ini tidak diterima oleh Pemerintah Belanda, sehingga pemerintah Indonesia secara sepihak melaksanakan rancangan fineknya dengan membubarkan Uni Indonesia-Belanda pada tanggal 13 Febuari1956 dengan tujuan melepaskan diri dari ikatan ekonomi dengan Belanda.
Dampak dari pelaksanaan finek ini, banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya, sedangkan pengusaha pribumi belum mampu mengambil alih perusahaan Belanda tersebut.
