Sesuaikan Preferensi Izin

Kami menggunakan cookie untuk membantu Anda menavigasi secara efisien dan menjalankan fungsi tertentu. Anda akan menemukan informasi mendetail tentang semua cookie di bawah setiap kategori persetujuan di bawah.

Cookie yang dikategorikan sebagai "Diperlukan" disimpan di browser Anda karena sangat penting untuk mengaktifkan fungsionalitas dasar situs.... 

Always Active

Necessary cookies are required to enable the basic features of this site, such as providing secure log-in or adjusting your consent preferences. These cookies do not store any personally identifiable data.

No cookies to display.

Functional cookies help perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collecting feedback, and other third-party features.

No cookies to display.

Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics such as the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.

No cookies to display.

Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.

No cookies to display.

Advertisement cookies are used to provide visitors with customized advertisements based on the pages you visited previously and to analyze the effectiveness of the ad campaigns.

No cookies to display.

Home » PPKn Kelas 8 » Page 6

PPKn Kelas 8

Pengertian Peraturan Perundang

Pengertian Peraturan Perundang-undangan Nasional

Pengertian Peraturan Perundang-Undangan Nasional, Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hal ini mengandung arti bahwa kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Hukum dijadikan panglima, segala sesuatu harus atas dasar hukum. Sebagai negara hukum, […]

Pengertian Peraturan Perundang-undangan Nasional Read More »

Makna tata urutan peraturan perundangan

Makna tata urutan peraturan perundangan

Makna tata urutan peraturan perundangan, Apa informasi yang kalian peroleh saat mengamati gambar di atas? Sudahkah kalian melaksanakan upacara bendera dengan tertib? Apakah ada hubungannya melaksanakan upacara bendera dengan peraturan perundangan. Kalian pasti ingin tahu lebih banyak informasi tentang ketaatan hukum sesuai peraturan perundang-undangan. Kembangkan terus keingintahuan kalian tersebut. Coba kalian rumuskan pertanyaan yang ingin

Makna tata urutan peraturan perundangan Read More »

Sikap Positif terhadap Sistem Pemerintahan Indonesia

Sikap Positif terhadap Sistem Pemerintahan Indonesia

Sikap Positif terhadap Sistem Pemerintahan Indonesia, Semua warga negara berkewajiban untuk mewujudkan sikap positif terhadap sistem pemerintahan Indonesia. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi aturan dasar dan menjamin pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan Indonesia. Sikap positif terhadap sistem pemerintahan akan mewujudkan dan memperkuat pelaksanaan kedaulatan rakyat. Bentuk peran serta masyarakat dalam mewujudkan sistem

Sikap Positif terhadap Sistem Pemerintahan Indonesia Read More »

Hubungan Antarlembaga Negara DPD dengan BPK

Hubungan Antarlembaga Negara DPD dengan BPK

Hubungan Antarlembaga Negara DPD dengan BPK, Berdasarkan ketentuan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Dewan Perwakilan Daerah menerima hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan memberikan pertimbangan untuk pemilihan anggota BPK kepada DPR. Ketentuan ini memberikan hak kepada DPD untuk menjadikan hasil laporan keuangan BPK sebagai bahan dalam rangka melaksanakan tugas dan kewenangan yang dimilikinya,

Hubungan Antarlembaga Negara DPD dengan BPK Read More »

Hubungan Antarlembaga Negara MPR dengan DPR

Hubungan Antarlembaga Negara MPR dengan DPR

Hubungan Antarlembaga Negara MPR dengan DPR, DPD, keberadaan MPR dalam sistem perwakilan dipandang sebagai ciri yang khas dalam sistem demokrasi di Indonesia. Keanggotaan MPR yang terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD menunjukkan bahwa MPR merupakan lembaga perwakilan rakyat karena keanggotaannya dipilih dalam pemilihan umum. Unsur anggota DPR merupakan representasi rakyat melalui partai politik, sedangkan

Hubungan Antarlembaga Negara MPR dengan DPR Read More »

Komisi Yudisial (KY)

Komisi Yudisial (KY)

Komisi Yudisial (KY) merupakan lembaga negara baru sebagai hasil perubahan ketiga UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya. Lembaga ini berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia. Anggota Komisi Yudisial berjumlah 7 (tujuh) orang, yang diangkat dan

Komisi Yudisial (KY) Read More »

Arti Penting Hukum yang Berlaku dalam Kehidupan Bermasyarakat dan Bernegara

Mahkamah Agung (MA)

Mahkamah Agung (MA), merupakan salah satu lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman di samping sebuah Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi dari semua Lingkungan Peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Pasal 24

Mahkamah Agung (MA) Read More »

Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung

Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung

Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden adalah selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. Sehingga seseorang hanya dapat menjadi Presiden dan Wakil Presiden untuk sepuluh tahun atau dua

Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung Read More »

Tugas dan wewenang DPD

Tugas dan wewenang DPD

Tugas dan wewenang DPD ditegaskan dalam Pasal 22D UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut. Mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta pengembangan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Membahas rancangan undang-undang

Tugas dan wewenang DPD Read More »