Politik Etis Belanda atau Balas Budi dan Pergerakan Nasional Indonesia

Politik Etis Belanda dan Pergerakan Nasional Indonesia, peperangan di tanah koloni membuat Belanda mengalami kerugian ekonomi begitu besar. Pemerintah Belanda mengirimkan Gubernur Jenderal yang baru yakni Johannes Van Den Bosch ke daerah koloni (dalam hal ini Indonesia) untuk mengatasi kemelut ekonomi tersebut.

Kebijakan Cultuur Stelsel

Van Den Bosch mengeluarkan satu sistem budi daya tanaman yang dikenal dengan kebijakan cultuur stelsel yang kemudian dikenal dengan sebutan sistem tanam paksa.

Dalam pelaksanaannya sistem tanam paksa tersebut tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Akibat dari penyimpangan aturan dalam sistem tanam paksa tersebut menimbulkan kerugian serta penderitaan yang cukup besar bagi kaum pribumi.

Penderitaan kaum pribumi akibat dari diberlakukannya sistem tanam paksa oleh Belanda mulai mendapatkan perhatian dari beberapa kelompok di negeri Belanda. Sebagian orang Belanda sudah mulai prihatin terhadap kesejahteraan dan status pribumi.

Keprihatinan Belanda terhadap Kaum Pribumi

Bangsa Indonesia membutuhkan sebuah perubahan kehidupan perekonomian dan pendidikan. Kaum etis yang dipelopori oleh Pieter Brooshooft (wartawan Koran De Locomotief) dan Conrad Theodore Van Deventer (politikus) mengkritik kebijakan pemerintah Belanda kepada kaum pribumi di Indonesia.

Van De Venter yang menulis pada majalah De Gids tahun 1899. Dia mengatakan bahwa Indonesia telah berjasa membantu pemerintah Belanda memulihkan keuangannya meskipun dengan penuh pengertian, oleh sebab itu sudah sewajarnya kalau kebaikan orang Indonesia itu dibayar kembali.

Oleh karena itu menurut Van De Venter, hutang budi itu harus dibayar dengan peningkatan kesejahteraan melalui triasnya yang terdiri dari Irigasi, Edukasi dan emigrasi.

Politik Etis Belanda

Trias tersebut kemudian pada tahun 1901 oleh Ratu Wihelmina dijadikan sebagai kebijakan Belanda terhadap Indonesia, yang kemudian dikenal dengan sebutan politik etis Belanda.Politik Etis Belanda berisi :

1. Irigasi (Pengairan). Kebijakan ini bertujuan untuk mengairi lahan pertanian inlander (penduduk pribumi) dengan membangun dan memperbaiki saluran pengairan dan bendungan. Pengairan diperlukan agar rakyat dapat mengairi lahan pertaniannya denganmudah.
2. Edukasi (Pengajaran) Kebijakan edukasi yaitu kebijakan memperluas kesempatan bagi rakyat Indonesia untuk mendapatkan pendidikan danpengajaran.
3. Migrasi (Perpindahan Penduduk) Migrasi atau perpindahan penduduk merupakan kebijakan politik etis pemerintah Belanda dengan mengajak penduduk untuk bertransimigrasi ke daerah lain guna memenuhi kebutuhan di wilayah pertanian dan perkebunan milik Belanda.

Baca juga Perebutan Kekuasan Indonesia Antara Belanda dan Inggris