3. Munculnya Dualisme Militer dan PKI
Selama Demokrasi Terpimpin, terjadi persaingan antara militer (khususnya Angkatan Darat) dan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang semakin menguat. Soekarno sering mendukung PKI untuk menyeimbangkan kekuatan militer. Hal ini menimbulkan ketegangan di dalam pemerintahan, karena militer melihat PKI sebagai ancaman ideologi.
4. Militer dan Politik Luar Negeri: Konfrontasi Malaysia
Soekarno menjalankan politik luar negeri yang agresif, termasuk Konfrontasi Malaysia (1963–1966). Militer, terutama Angkatan Darat dan Angkatan Laut, berperan aktif dalam operasi militer melawan Malaysia yang dianggap sebagai boneka imperialisme Barat.
Namun, konfrontasi ini membebani ekonomi Indonesia dan memperburuk kondisi dalam negeri.
Akhir Orde Lama dan Transisi ke Orde Baru
1. Peristiwa G30S/PKI dan Keterlibatan Militer
Ketegangan antara militer dan PKI mencapai puncaknya pada 30 September 1965, ketika terjadi Gerakan 30 September (G30S/PKI) yang mengakibatkan terbunuhnya enam jenderal TNI Angkatan Darat. Peristiwa ini menjadi titik balik yang menyebabkan militer, di bawah pimpinan Mayor Jenderal Soeharto, mengambil alih kendali pemerintahan.
2. Kudeta Merangkak dan Kejatuhan Soekarno
Setelah G30S/PKI, Soeharto menggunakan Supersemar (Surat Perintah 11 Maret 1966) untuk mengambil alih kekuasaan secara bertahap. Pada tahun 1967, Soekarno secara resmi dilengserkan, menandai berakhirnya Orde Lama dan awal dari Orde Baru yang didominasi oleh militer.
Kesimpulan
Peran militer dalam politik Indonesia pada masa Orde Lama berkembang dari sekadar institusi pertahanan negara menjadi kekuatan politik yang dominan. Ketidakstabilan politik di era Demokrasi Parlementer dan kebijakan Soekarno dalam Demokrasi Terpimpin semakin memperbesar peran militer dalam pemerintahan.
Konflik antara militer dan PKI, serta peristiwa G30S/PKI, akhirnya membawa militer ke puncak kekuasaan dengan munculnya Orde Baru di bawah Soeharto. Warisan politik ini masih berdampak pada dinamika pemerintahan Indonesia hingga saat ini.
Baca juga: Penyimpangan pada Masa Orde Lama: Faktor, Dampak
FAQ (Pertanyaan yang Sering Diajukan)
1. Apa yang menyebabkan peran militer semakin besar dalam Orde Lama?
Peran militer semakin besar karena ketidakstabilan politik, seringnya pergantian kabinet pada masa Demokrasi Parlementer, serta keterlibatan mereka dalam pemberantasan pemberontakan seperti PRRI/Permesta dan DI/TII.
2. Apa itu Demokrasi Terpimpin?
Demokrasi Terpimpin adalah sistem pemerintahan yang diperkenalkan oleh Soekarno pada 1959 melalui Dekrit Presiden, di mana kekuasaan presiden diperkuat dan peran partai politik dikendalikan.
3. Mengapa terjadi konflik antara militer dan PKI?
PKI semakin berpengaruh pada masa Demokrasi Terpimpin, sementara militer (terutama Angkatan Darat) melihat mereka sebagai ancaman ideologi. Ketegangan ini memuncak dalam peristiwa G30S/PKI tahun 1965.
4. Bagaimana peran militer dalam peristiwa G30S/PKI?
Militer, khususnya Angkatan Darat di bawah pimpinan Soeharto, mengambil alih kekuasaan setelah peristiwa G30S/PKI dan menumpas anggota PKI, yang kemudian berujung pada kejatuhan Soekarno.
5. Apa dampak dari keterlibatan militer dalam politik pada masa Orde Lama?
Keterlibatan militer dalam politik mengakibatkan perubahan sistem pemerintahan, meningkatnya pengaruh mereka dalam pemerintahan, serta akhirnya mengantarkan Indonesia ke era Orde Baru di bawah kekuasaan Soeharto.