Era Orde Lama (1945–1967) merupakan periode yang penuh dinamika dalam sejarah politik Indonesia. Militer dan Politik dalam Orde Lama pada masa ini, peran militer dalam politik semakin menguat, terutama setelah perubahan sistem pemerintahan dari Demokrasi Parlementer ke Demokrasi Terpimpin pada tahun 1959. Presiden Soekarno memainkan peran penting dalam mengarahkan perkembangan politik dengan menyeimbangkan kekuatan antara militer, Partai Komunis Indonesia (PKI), dan partai nasionalis lainnya.
Artikel ini akan membahas bagaimana hubungan antara militer dan politik berkembang pada masa Orde Lama, serta dampaknya terhadap stabilitas nasional dan transisi menuju Orde Baru.
Peran Militer dalam Demokrasi Parlementer (1945–1959)
1. Masa Awal Kemerdekaan dan Pembentukan TNI
Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, peran militer mulai berkembang dengan dibentuknya Tentara Keamanan Rakyat (TKR), yang kemudian berubah menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada tahun 1947. Militer berperan besar dalam mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Belanda dalam Revolusi Nasional Indonesia (1945–1949).
2. Keterlibatan Militer dalam Politik Awal Kemerdekaan
Pada masa Demokrasi Parlementer (1950–1959), peran militer dalam politik masih relatif terbatas. Pemerintahan dipegang oleh kabinet-kabinet yang dipimpin oleh partai politik, seperti PNI (Partai Nasional Indonesia), Masyumi, dan NU (Nahdlatul Ulama). Namun, situasi politik yang tidak stabil, seringnya pergantian kabinet, dan munculnya pemberontakan daerah seperti PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia) dan Permesta, mendorong militer untuk semakin terlibat dalam urusan politik.
3. Ketidakstabilan Politik dan Jalan Menuju Demokrasi Terpimpin
Pemerintahan yang sering berganti menyebabkan ketidakefektifan dalam pengambilan kebijakan nasional. Presiden Soekarno melihat sistem parlementer sebagai penghambat dalam pembangunan negara dan mulai mendorong perubahan ke sistem Demokrasi Terpimpin. Pada 5 Juli 1959, Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden, yang membubarkan Konstituante dan kembali ke UUD 1945, memberikan kekuasaan lebih besar kepada presiden.
Militer dalam Demokrasi Terpimpin (1959–1965)
1. Soekarno, Militer, dan Konsep “Nasakom”
Dalam sistem Demokrasi Terpimpin, Soekarno memperkenalkan konsep Nasakom (Nasionalisme, Agama, dan Komunisme) untuk mengakomodasi berbagai kekuatan politik di Indonesia. Militer, terutama Angkatan Darat, semakin memiliki peran dalam pemerintahan dan mengawasi stabilitas negara.
2. Militer dan Pemberantasan Pemberontakan
Militer berperan dalam menumpas berbagai pemberontakan yang mengancam pemerintahan Soekarno, seperti:
- Pemberontakan PRRI/Permesta (1957–1958) yang mendapat dukungan dari Amerika Serikat.
- Pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) yang berusaha mendirikan negara Islam di Indonesia.
Keberhasilan menumpas pemberontakan ini semakin meningkatkan peran militer dalam pemerintahan.
Baca juga: Apa Saja yang Terjadi pada Masa Awal Kemerdekaan?