Era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selama dua periode (2004–2014) menjadi salah satu fase penting dalam sejarah ekonomi Indonesia. Saat banyak negara mengalami tekanan hebat akibat krisis keuangan global 2008, Indonesia justru mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil. Hal ini tidak terlepas dari strategi dan kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintahan SBY. Bagaimana Kebijakan Ekonomi di Era SBY: Pertumbuhan Stabil di Tengah Krisis Global?
Artikel Kebijakan Ekonomi di Era SBY ini akan mengulas berbagai kebijakan ekonomi yang dijalankan selama masa kepemimpinan SBY, tantangan yang dihadapi, serta hasil-hasil penting yang memberikan landasan kuat bagi perekonomian nasional.
Latar Belakang Ekonomi Indonesia Pasca-Reformasi
Setelah krisis moneter 1998, ekonomi Indonesia mengalami masa pemulihan yang panjang. Pemerintahan pasca-Orde Baru fokus pada reformasi sistem keuangan, penguatan institusi, dan pemulihan stabilitas makroekonomi. Saat SBY menjabat sebagai presiden pada tahun 2004, ia mewarisi ekonomi yang mulai pulih namun masih rentan terhadap gejolak eksternal.
Dengan latar belakang sebagai mantan jenderal dan intelektual, SBY memimpin dengan pendekatan rasional dan mengedepankan stabilitas sebagai prioritas utama. Ia membentuk tim ekonomi yang solid dan mencanangkan berbagai reformasi kebijakan untuk memperkuat daya tahan ekonomi nasional.
Kebijakan Ekonomi Strategis Era SBY
1. Reformasi Fiskal dan Penguatan APBN
Pemerintah SBY memulai reformasi anggaran negara dengan prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. Kebijakan fiskal diarahkan untuk:
- Mengurangi defisit anggaran secara bertahap.
- Meningkatkan penerimaan negara, terutama dari pajak.
- Menekan rasio utang terhadap PDB, dari sekitar 57% (2004) menjadi di bawah 30% (2014).
- Mengalokasikan anggaran secara efisien, termasuk peningkatan anggaran pendidikan sesuai amanat UUD 1945 (20% dari APBN).
Langkah ini membuat APBN lebih sehat dan menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas ekonomi.
2. Pengurangan Subsidi BBM dan Reorientasi Anggaran Sosial
Salah satu kebijakan paling krusial dan kontroversial adalah pengurangan subsidi BBM. Tujuannya adalah:
- Mengurangi beban anggaran negara akibat lonjakan harga minyak dunia.
- Mengalihkan dana subsidi ke sektor yang lebih produktif seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial.
Sebagai kompensasi, pemerintah meluncurkan program seperti:
- Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk masyarakat miskin.
- Program Keluarga Harapan (PKH).
- Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
3. Mendorong Investasi dan Iklim Usaha
Pemerintahan SBY aktif mendorong iklim investasi melalui berbagai kebijakan:
- Reformasi perizinan investasi dengan sistem pelayanan satu pintu.
- Penerbitan Undang-Undang Penanaman Modal (UU No. 25 Tahun 2007).
- Meningkatkan daya saing Indonesia di indeks kemudahan berusaha (Ease of Doing Business).
- Membangun infrastruktur dasar yang mendukung investasi seperti pelabuhan, jalan, dan listrik.
4. Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)
Pada periode kedua, pemerintah SBY meluncurkan program MP3EI (2011–2025) sebagai strategi jangka panjang pembangunan ekonomi berbasis koridor wilayah. MP3EI bertujuan untuk:
- Meningkatkan produktivitas dan daya saing nasional.
- Mendorong peran sektor swasta dalam pembangunan.
- Menghubungkan pusat-pusat ekonomi di seluruh wilayah Indonesia.
Meskipun pelaksanaannya menuai tantangan, MP3EI menjadi acuan penting bagi pembangunan infrastruktur nasional.
Respons terhadap Krisis Keuangan Global 2008
Krisis global yang dipicu oleh kejatuhan Lehman Brothers di Amerika Serikat pada tahun 2008 berdampak luas ke seluruh dunia. Banyak negara mengalami resesi, namun Indonesia mampu menghindari kontraksi ekonomi dan tetap tumbuh positif sekitar 4,6% pada 2009.
Kunci keberhasilan ini antara lain:
- Kebijakan fiskal yang responsif, termasuk stimulus fiskal senilai Rp 73,3 triliun.
- Stabilisasi nilai tukar rupiah dan pasar modal oleh Bank Indonesia.
- Cadangan devisa yang kuat, mencapai lebih dari USD 120 miliar.
- Diversifikasi mitra dagang, terutama peningkatan ekspor ke negara-negara Asia.
Indonesia dinilai sebagai negara yang berhasil mengelola krisis dengan baik dan menjadi salah satu ekonomi dengan pertumbuhan tercepat di Asia saat itu.
Indikator Keberhasilan Ekonomi di Era SBY
Berikut beberapa indikator makroekonomi yang mencerminkan stabilitas selama dua periode SBY:
| Indikator | Tahun 2004 | Tahun 2014 |
| Pertumbuhan Ekonomi | 5,0% | 5,1% |
| Inflasi | 6,4% | 8,4% |
| Rasio Utang terhadap PDB | ±57% | ±24% |
| Cadangan Devisa | ±USD 36 miliar | ±USD 111 miliar |
| Tingkat Kemiskinan | 16,7% | 11,3% |
| Investasi Asing Langsung (FDI) | USD 1,9 miliar | USD 23 miliar |
Tantangan dan Kritik terhadap Kebijakan Ekonomi SBY
Meskipun pencapaiannya cukup signifikan, era SBY juga tidak lepas dari kritik:
- Ketergantungan pada ekspor komoditas primer seperti batubara dan kelapa sawit, yang membuat ekonomi rentan terhadap fluktuasi harga global.
- Pembangunan infrastruktur yang belum merata, terutama di luar Jawa.
- Ketimpangan pendapatan dan wilayah masih menjadi isu serius.
- Beberapa proyek MP3EI tidak berjalan optimal karena keterbatasan koordinasi dan birokrasi.
Baca juga: Warisan Soeharto bagi Indonesia: Antara Stabilitas dan Otoritarianisme