Soeharto merupakan tokoh sentral dalam sejarah Indonesia modern. Selama 32 tahun kepemimpinannya, Indonesia mengalami berbagai transformasi besar, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, hingga keamanan. Di satu sisi, ia dipuji karena berhasil menciptakan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Namun di sisi lain, pemerintahannya dikenal sebagai rezim otoriter yang membungkam kebebasan sipil dan mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi. Bagaimana Warisan Soeharto bagi Indonesia: Antara Stabilitas dan Otoritarianisme?
Artikel ini akan mengupas warisan Soeharto secara komprehensif, membahas kontribusi positif dan dampak negatif dari pemerintahannya yang dikenal dengan nama Orde Baru.
Stabilitas Politik dan Pembangunan Ekonomi
1. Pemerintahan yang Stabil
Salah satu pencapaian paling menonjol dari pemerintahan Soeharto adalah stabilitas politik yang relatif terjaga. Setelah gejolak politik pada masa Demokrasi Terpimpin dan peristiwa G30S/PKI, Indonesia memasuki era yang lebih tenang di bawah Orde Baru. Pemerintahan yang stabil ini memberikan ruang bagi pelaksanaan pembangunan nasional secara sistematis.
2. Swasembada Pangan dan Revolusi Hijau
Pada akhir 1980-an, Indonesia sempat mencapai status swasembada beras. Hal ini dicapai melalui program Revolusi Hijau, yang mencakup penyuluhan pertanian, penggunaan pupuk, irigasi, dan benih unggul. Program ini meningkatkan produksi pangan nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap impor.
3. Pembangunan Infrastruktur
Pemerintahan Soeharto juga dikenal karena pembangunan infrastruktur besar-besaran seperti jalan raya, jembatan, waduk, dan fasilitas pendidikan. Program seperti Inpres Desa Tertinggal (IDT) dan Inpres Sekolah Dasar (SD) memberikan dampak nyata di daerah-daerah terpencil.
4. Pertumbuhan Ekonomi yang Konsisten
Sepanjang tahun 1970-an hingga awal 1990-an, ekonomi Indonesia tumbuh pesat. Investasi asing meningkat, industri mulai berkembang, dan angka kemiskinan menurun. Pertumbuhan ini ditopang oleh ekspor minyak dan gas serta kebijakan ekonomi yang pro-pembangunan.
Otoritarianisme dan Penindasan Politik
1. Konsentrasi Kekuasaan
Soeharto mengkonsolidasikan kekuasaan melalui struktur politik yang terpusat. Partai politik disederhanakan menjadi tiga (PPP, Golkar, PDI), di mana Golkar menjadi alat utama legitimasi kekuasaan. Presiden memiliki kendali penuh atas legislatif, yudikatif, dan birokrasi.
2. Dwi Fungsi ABRI
Melalui konsep Dwi Fungsi ABRI, militer tidak hanya bertugas dalam pertahanan, tetapi juga berperan dalam kehidupan politik dan pemerintahan. Militer menempatkan kader-kadernya di DPR, lembaga negara, bahkan di tingkat desa.
3. Pembatasan Kebebasan Berpendapat
Kebebasan pers dan berekspresi sangat dibatasi. Media dikontrol ketat dan dilarang mengkritik pemerintah. Banyak aktivis, akademisi, dan mahasiswa yang mengalami represi karena menyuarakan ketidaksetujuan terhadap kebijakan rezim.
4. Pelanggaran HAM
Banyak pelanggaran HAM terjadi di masa Soeharto, seperti kasus pembantaian pasca-1965 terhadap mereka yang diduga terkait PKI, penindasan terhadap masyarakat Papua dan Aceh, serta penculikan aktivis pro-reformasi menjelang kejatuhannya pada 1998.
Baca juga: Stabilitas Politik dan Kontrol Pemerintahan di Masa Orde Baru
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)
Istilah KKN menjadi sangat populer di akhir pemerintahan Soeharto. Rezim Orde Baru ditandai dengan praktik korupsi yang merajalela, terutama di kalangan elite dan kroni keluarga Soeharto. Anak-anaknya menguasai berbagai sektor ekonomi strategis dan mendapat proyek besar dari negara. Akibatnya, pembangunan tidak merata dan ketimpangan sosial meningkat.
Lembaga-lembaga negara tidak independen dan sering kali hanya menjadi alat legitimasi kekuasaan. Transparansi dan akuntabilitas sangat minim.
Krisis Moneter 1997-1998 dan Kejatuhan Soeharto
Ketika krisis ekonomi Asia melanda pada 1997, Indonesia termasuk negara yang paling terdampak. Nilai tukar rupiah jatuh drastis, inflasi melonjak, dan banyak perusahaan bangkrut. Rakyat menderita akibat harga kebutuhan pokok yang meroket dan PHK massal.
Krisis ini memperkuat tuntutan reformasi dari mahasiswa dan masyarakat sipil. Setelah tekanan besar dari berbagai pihak, termasuk militer dan elite politik, Soeharto akhirnya mengundurkan diri pada 21 Mei 1998.
Warisan Soeharto: Dua Sisi Mata Uang
Warisan Soeharto bagi Indonesia memiliki dua sisi. Di satu sisi, ia berhasil membangun fondasi ekonomi dan infrastruktur yang kuat. Di sisi lain, demokrasi dan hak asasi manusia menjadi korban dari sistem otoriter yang dikembangkan.
Hingga kini, warisan itu masih memengaruhi dinamika politik dan sosial Indonesia. Beberapa kebijakan dan sistem yang dibentuk pada era Orde Baru masih bertahan dalam bentuk baru, termasuk pengaruh militer di pemerintahan dan praktik politik patronase.
Kesimpulan
Soeharto meninggalkan warisan yang kompleks bagi Indonesia. Ia adalah arsitek pembangunan nasional, namun juga simbol otoritarianisme. Stabilitas yang diciptakan selama pemerintahannya ternyata dibayar mahal oleh kebebasan sipil dan demokrasi.
Memahami warisan ini sangat penting agar bangsa Indonesia bisa membangun masa depan yang lebih demokratis, adil, dan sejahtera, tanpa mengulangi kesalahan masa lalu. Warisan Soeharto adalah cermin dari dilema klasik antara stabilitas dan kebebasan.
FAQ (Pertanyaan yang Sering Diajukan)
1. Apa saja pencapaian positif Soeharto selama memimpin Indonesia?
Soeharto berhasil menciptakan stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, swasembada pangan, dan pembangunan infrastruktur.
2. Mengapa pemerintahan Soeharto disebut otoriter?
Karena kekuasaan sangat terpusat, militer terlibat aktif dalam politik, dan kebebasan berekspresi sangat dibatasi.
3. Apa yang menyebabkan kejatuhan Soeharto pada 1998?
Krisis moneter yang parah, tekanan dari gerakan mahasiswa, kerusuhan sosial, dan hilangnya dukungan elite politik dan militer.
4. Apa saja warisan negatif dari pemerintahan Soeharto?
Korupsi yang sistemik, pelanggaran HAM, lemahnya institusi demokrasi, dan budaya politik yang patronistik.
5. Apakah ada warisan positif dari era Soeharto yang masih terasa hingga sekarang?
Beberapa infrastruktur dan fondasi ekonomi yang dibangun pada masa Orde Baru masih digunakan dan memberi manfaat bagi pembangunan nasional.
Referensi
- Kompas.com – https://www.kompas.com/tag/soeharto
- Historia.id – https://www.historia.id/politik/articles/soeharto-dan-orde-baru
- Tirto.id – https://www.tirto.id/tag/orde-baru
- Tempo.co – https://www.tempo.co/tag/soeharto
- Ricklefs, M.C. Sejarah Indonesia Modern 1200–2008, Jakarta: Serambi, 2008.
- Liddle, R. William. Leadership and Power in Indonesia: Soeharto and the New Order, Routledge.