Nasakom adalah akronim dari Nasionalisme, Agama, dan Komunisme. Konsep ini dicetuskan oleh Presiden Soekarno sebagai upaya untuk menyatukan tiga kekuatan besar dalam politik Indonesia pada saat itu: nasionalis (kaum nasionalis dan militer), agama (umat Islam), dan komunis (Partai Komunis Indonesia/PKI). Nasakom menjadi ideologi politik yang dominan pada masa pemerintahan Soekarno, terutama pada era Demokrasi Terpimpin (1959-1965). Tahun Berapa Nasakom Berlaku di Indonesia?
Latar Belakang Lahirnya Nasakom
Setelah Indonesia merdeka, situasi politik dalam negeri dipenuhi dengan perbedaan ideologi yang tajam. Ada tiga kekuatan utama yang saling bersaing untuk mendapatkan pengaruh di pemerintahan, yaitu:
- Kelompok Nasionalis – Diwakili oleh Partai Nasional Indonesia (PNI) dan kelompok militer.
- Kelompok Agama – Diwakili oleh partai-partai Islam seperti Masyumi dan Nahdlatul Ulama (NU).
- Kelompok Komunis – Diwakili oleh Partai Komunis Indonesia (PKI), yang semakin berpengaruh setelah tahun 1950-an.
Soekarno berusaha menggabungkan ketiga kekuatan ini ke dalam satu konsep politik yang dikenal sebagai Nasakom. Konsep ini pertama kali diperkenalkan pada awal 1950-an, tetapi baru benar-benar diimplementasikan secara luas pada periode Demokrasi Terpimpin.
Kapan Nasakom Berlaku di Indonesia?
Nasakom mulai diterapkan secara resmi pada tahun 1959, setelah Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang membubarkan Demokrasi Liberal dan menggantikannya dengan Demokrasi Terpimpin. Pada masa ini, konsep Nasakom dijadikan sebagai dasar dalam pemerintahan dan kebijakan politik nasional.
Nasakom mengalami puncak pengaruhnya pada tahun 1960-an, terutama setelah Soekarno menguatkan posisi PKI dalam pemerintahan. Soekarno secara aktif mendukung PKI dan memberikan mereka peran besar dalam berbagai aspek politik dan ekonomi negara.
Namun, konsep Nasakom mulai runtuh setelah peristiwa Gerakan 30 September (G30S) 1965, yang dituduhkan sebagai usaha kudeta oleh PKI. Setelah peristiwa tersebut, militer yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Soeharto mulai melakukan pembersihan terhadap PKI dan pendukungnya. Pada tahun 1966, dengan terbitnya Surat Perintah 11 Maret (Supersemar), kekuasaan Soekarno mulai melemah, dan Nasakom secara bertahap ditinggalkan. Akhirnya, pada tahun 1967, Soekarno lengser dari jabatannya dan konsep Nasakom secara resmi tidak lagi digunakan dalam politik Indonesia.
Pengaruh Nasakom dalam Politik Indonesia
Konsep Nasakom memberikan dampak besar dalam berbagai aspek kehidupan politik di Indonesia, antara lain:
- Pembentukan Kabinet Nasakom – Soekarno memasukkan unsur-unsur nasionalis, agama, dan komunis dalam kabinetnya untuk menciptakan keseimbangan politik.
- Kebijakan Pro-Komunis – Pemerintah semakin dekat dengan blok komunis (Uni Soviet dan Tiongkok), menyebabkan ketegangan dengan negara-negara Barat.
- Konflik Politik – Masyumi dan PSI (Partai Sosialis Indonesia) dibubarkan karena dianggap menentang konsep Nasakom.
- Keterlibatan Militer – Militer semakin berperan dalam politik, terutama setelah terjadinya G30S 1965.
Baca juga: Perjanjian Linggarjati (15 November 1946): Sejarah, Isi, dan Dampaknya