Surat Perintah 11 Maret 1966, yang lebih dikenal sebagai Supersemar, adalah dokumen penting dalam sejarah Indonesia yang menjadi titik balik peralihan kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Soeharto. Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar) memberikan kewenangan kepada Soeharto untuk mengambil tindakan dalam menjaga keamanan dan ketertiban negara pasca peristiwa Gerakan 30 September (G30S) 1965. Dalam artikel ini, kita akan membahas latar belakang, isi, serta dampak dari Supersemar terhadap sejarah politik Indonesia.
Latar Belakang Supersemar
Pada tahun 1965, Indonesia mengalami gejolak politik besar akibat peristiwa G30S, yang mengakibatkan ketidakstabilan nasional. Partai Komunis Indonesia (PKI) dituduh sebagai dalang di balik peristiwa tersebut, yang kemudian memicu konflik antara kelompok nasionalis, militer, dan simpatisan komunis.
Setelah peristiwa G30S, situasi politik semakin tidak menentu. Demonstrasi besar-besaran terjadi di berbagai daerah, menuntut pembubaran PKI dan perubahan kepemimpinan nasional. Mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) dan kelompok lainnya mendesak pemerintah untuk segera mengambil tindakan tegas terhadap PKI.
Isi dan Makna Supersemar
Supersemar adalah surat perintah yang diberikan oleh Presiden Soekarno kepada Letnan Jenderal Soeharto pada 11 Maret 1966. Dokumen ini berisi perintah agar Soeharto mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengendalikan situasi politik dan keamanan negara.
Secara umum, isi Supersemar mencakup:
- Memberikan kewenangan kepada Soeharto untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu guna menjaga stabilitas negara.
- Memastikan keamanan dan ketertiban nasional tetap terjaga.
- Mencegah dan menindak segala bentuk ancaman terhadap pemerintahan dan negara.
Meskipun teks asli Supersemar tidak pernah ditemukan secara resmi, dokumen ini menjadi dasar bagi Soeharto untuk mengambil langkah-langkah politik besar yang mengubah arah pemerintahan Indonesia.
Dampak Supersemar
1. Pembubaran PKI
Setelah menerima Supersemar, Soeharto segera mengambil tindakan dengan mengeluarkan keputusan untuk membubarkan PKI dan organisasi-organisasi yang berafiliasi dengannya. Langkah ini didukung oleh mayoritas rakyat yang menganggap PKI sebagai ancaman terhadap negara.
2. Penangkapan dan Pembersihan Simpatisan PKI
Dengan kewenangan yang diberikan dalam Supersemar, Soeharto menginstruksikan penangkapan para tokoh PKI dan simpatisannya. Hal ini berujung pada pembersihan besar-besaran terhadap unsur-unsur yang diduga terlibat dalam G30S.
3. Perubahan Struktur Politik
Supersemar menjadi titik awal peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto. Setelah situasi dianggap terkendali, Soeharto perlahan mengurangi kekuasaan Soekarno, yang akhirnya dilengserkan pada Maret 1967 melalui Sidang Istimewa MPRS.
4. Awal Berdirinya Orde Baru
Supersemar menandai dimulainya era Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Orde Baru membawa kebijakan yang lebih berorientasi pada stabilitas, pembangunan ekonomi, dan hubungan erat dengan negara-negara Barat.
Baca juga: Bandung Lautan Api (23 Maret 1946)
