Supersemar atau Surat Perintah Sebelas Maret 1966 merupakan dokumen penting yang menjadi titik awal perubahan pemerintahan Indonesia dari Orde Lama ke Orde Baru. Surat ini memberikan kewenangan kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk mengambil langkah-langkah demi menjaga stabilitas nasional. Dalam Artikel Supersemar dan Perubahan Arah Pemerintahan Indonesia akan membahas perkembangan, Supersemar menjadi alat bagi Soeharto untuk mengonsolidasikan kekuasaan dan menggantikan kepemimpinan Soekarno.
Latar Belakang Supersemar
Supersemar muncul dalam kondisi politik yang tidak stabil pasca-insiden Gerakan 30 September 1965 (G30S/PKI). Demonstrasi besar-besaran yang dipimpin oleh mahasiswa dan kelompok masyarakat menuntut pembubaran PKI serta perbaikan kondisi negara. Dalam tekanan politik dan militer, Presiden Soekarno akhirnya mengeluarkan Supersemar pada 11 Maret 1966, yang kemudian digunakan oleh Soeharto untuk mengambil alih kendali pemerintahan.
Perubahan Arah Pemerintahan Indonesia
1. Peralihan Kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto
Dengan Supersemar, Soeharto mulai mengambil langkah tegas seperti pembubaran PKI dan pengamanan tokoh-tokoh yang dianggap pro-komunis. Langkah ini mengarah pada pelemahan kekuasaan Soekarno hingga akhirnya ia secara de facto tidak lagi memegang kendali penuh atas pemerintahan.
2. Militerisasi Pemerintahan
Supersemar membuka jalan bagi militer untuk semakin dominan dalam pemerintahan. Konsep Dwi Fungsi ABRI memungkinkan militer tidak hanya bertugas dalam bidang keamanan, tetapi juga terlibat dalam pemerintahan dan birokrasi negara.
3. Pergeseran Kebijakan Ekonomi
Orde Baru di bawah Soeharto menerapkan kebijakan ekonomi yang lebih terbuka terhadap investasi asing dan pembangunan infrastruktur besar-besaran. Hal ini membawa pertumbuhan ekonomi yang signifikan, tetapi juga meningkatkan ketimpangan sosial.
4. Pembersihan Ideologi Komunis
Supersemar digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembersihan ideologi komunis dari berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam sistem pendidikan, media, dan organisasi politik. PKI dinyatakan sebagai organisasi terlarang, dan banyak anggotanya mengalami penindasan.
Baca juga: Peran Pers dan Media Massa dalam Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia
