Partai Komunis Indonesia (PKI) merupakan salah satu partai politik terbesar di Indonesia sebelum akhirnya dibubarkan pada tahun 1966. Pembubaran PKI menjadi salah satu peristiwa politik terbesar dalam sejarah Indonesia dan memiliki dampak besar terhadap dinamika politik serta kebijakan negara selama era Orde Baru. Siapa yang Membubarkan PKI?
Artikel ini akan membahas siapa yang membubarkan PKI, bagaimana proses pembubarannya, serta dampak dari peristiwa tersebut terhadap Indonesia.
Latar Belakang Pembubaran PKI
PKI merupakan partai komunis terbesar di luar Uni Soviet dan Tiongkok pada era 1950-an dan awal 1960-an. Partai ini mendapatkan pengaruh besar terutama pada masa pemerintahan Presiden Soekarno yang mengusung konsep Nasakom (Nasionalisme, Agama, dan Komunisme). Namun, peristiwa Gerakan 30 September 1965 (G30S) menjadi titik balik yang menyebabkan kehancuran PKI.
G30S merupakan kudeta yang diduga dilakukan oleh unsur militer yang terkait dengan PKI, yang berujung pada pembunuhan enam jenderal TNI AD. Setelah kudeta gagal, PKI dituduh sebagai dalang utama di balik peristiwa tersebut, yang kemudian memicu gelombang besar aksi anti-komunis di Indonesia.
Siapa yang Membubarkan PKI?
Pembubaran PKI melibatkan berbagai pihak, baik dari kalangan militer, pemerintah, maupun masyarakat umum. Berikut adalah beberapa tokoh dan institusi utama yang berperan dalam pembubaran PKI:
1. Mayor Jenderal Soeharto dan Militer Indonesia
Setelah G30S, kekuatan militer di bawah pimpinan Mayor Jenderal Soeharto, yang saat itu menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad), bergerak cepat untuk mengambil kendali situasi. Soeharto mengeluarkan berbagai langkah represif terhadap PKI dan anggotanya. Dengan memanfaatkan Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar) yang diberikan oleh Presiden Soekarno, Soeharto memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan tegas terhadap PKI.
2. Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar)
Supersemar menjadi dokumen kunci yang memberikan kekuasaan kepada Soeharto untuk mengambil langkah-langkah guna mengatasi situasi politik saat itu. Dengan dasar Supersemar, Soeharto segera:
- Melarang segala aktivitas PKI.
- Menangkap dan mengadili para tokoh PKI.
- Melakukan pembersihan terhadap orang-orang yang diduga terlibat dengan komunisme.
3. Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966
Selain tindakan militer, pembubaran PKI juga dikuatkan oleh langkah hukum melalui Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966, yang menetapkan:
- PKI sebagai organisasi terlarang di seluruh Indonesia.
- Pelarangan penyebaran ideologi komunisme, marxisme, dan leninisme.
Ketetapan ini masih berlaku hingga saat ini, sehingga PKI tetap dilarang di Indonesia.
Baca juga: Peristiwa Rengasdengklok Momen Kritis dalam Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
Dampak Pembubaran PKI
Pembubaran PKI membawa dampak yang sangat luas, baik secara politik, sosial, maupun ekonomi. Beberapa dampak utama adalah:
1. Munculnya Rezim Orde Baru
Setelah PKI dibubarkan, kekuatan politik di Indonesia berubah drastis. Soeharto semakin kuat dan akhirnya mengambil alih kekuasaan dari Presiden Soekarno pada tahun 1967. Era ini kemudian dikenal sebagai Orde Baru, yang berlangsung hingga 1998.
2. Gelombang Penangkapan dan Pembantaian
Setelah G30S, terjadi gelombang besar penangkapan dan pembunuhan terhadap orang-orang yang diduga memiliki keterkaitan dengan PKI. Diperkirakan ratusan ribu hingga jutaan orang menjadi korban dalam operasi pembersihan ini.
3. Pelarangan Ideologi Komunisme
Sejak pembubaran PKI, segala bentuk aktivitas yang berhubungan dengan komunisme dilarang di Indonesia. Pelarangan ini diperkuat dengan berbagai undang-undang dan peraturan yang masih berlaku hingga kini.
4. Perubahan dalam Sistem Politik
Setelah PKI dibubarkan, Indonesia mengalami perubahan besar dalam sistem politiknya. Demokrasi terpimpin yang sebelumnya diterapkan oleh Soekarno digantikan oleh sistem yang lebih terkendali di bawah pemerintahan Orde Baru.
Kesimpulan
Pembubaran PKI merupakan hasil dari rangkaian peristiwa besar yang terjadi setelah Gerakan 30 September 1965. Mayor Jenderal Soeharto, bersama militer Indonesia, memainkan peran utama dalam membubarkan PKI dengan dukungan dari Supersemar dan Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966. Dampak dari pembubaran PKI masih terasa hingga sekarang, dengan pelarangan komunisme yang tetap diberlakukan di Indonesia.
Baca juga: Gerakan 30 September Pemberontakan Partai Komunis
FAQ (Pertanyaan yang Sering Diajukan)
1. Kapan PKI dibubarkan?
PKI dibubarkan secara resmi pada tahun 1966 melalui Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966.
2. Siapa yang membubarkan PKI?
Pembubaran PKI dilakukan oleh Mayor Jenderal Soeharto dengan dukungan militer dan disahkan melalui Ketetapan MPRS.
3. Apa itu Supersemar?
Supersemar (Surat Perintah 11 Maret 1966) adalah surat yang memberikan kewenangan kepada Soeharto untuk mengambil tindakan terhadap PKI dan situasi politik saat itu.
4. Mengapa PKI dianggap sebagai ancaman?
PKI dianggap sebagai ancaman karena diduga berada di balik kudeta G30S 1965 dan memiliki ideologi yang bertentangan dengan pemerintahan saat itu.
5. Apakah PKI bisa kembali aktif di Indonesia?
Tidak. Hingga kini, PKI tetap dilarang berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.
6. Apa dampak utama pembubaran PKI?
Dampaknya meliputi:
- Munculnya Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto.
- Gelombang penangkapan dan pembersihan massal terhadap orang-orang yang diduga terkait PKI.
- Pelarangan komunisme yang masih berlaku hingga kini.
Dengan memahami sejarah pembubaran PKI, kita dapat lebih memahami dinamika politik Indonesia dan bagaimana peristiwa tersebut masih mempengaruhi kehidupan sosial dan politik saat ini.
