Sejarah

Pebruari 1945 detasemen Peta di Blitar menyerang gudang senjata Jepang. Pada bulan Pebruari 1945 detasemen Peta di Blitar (Jawa Timur) menyerang gudang persenjataan Jepang dan membunuh beberapa serdadu Jepang. Enam puluh delapan orang prajurit Peta diajukan ke depan mahkamah militer (8 orang di antaranya dihukum mati) dan 4 orang pejabat senior Indonesia dipaksa untuk meletakkan […]

Februari 1944 Jenderal Tojo digantikan Jenderal Koiso Kuniaki. Pada bulan Februari 1944 Tojo meletakkan jabatan dan Jenderal Koiso Kuniaki menggantikannya sebagai perdana menteri (1944-1945) dengan membawa kecenderungan yang lebih besar untuk memikirkan kemerdekaan semu bagi Indonesia. Pada tanggal 7 September 1944 Perdana Menteri Koiso menjanjikan kemerdekaan bagi “Hindia Timur” (To-Indo, istilah dalam bahasa Jepang yang

Januari 1944 Putera digantikan oleh suatu gerakan rakyat yang baru, Pada bulan Januari 1944 Putera digantikan oleh suatu gerakan rakyat yang baru dalam rangka mencari suatu organisasi atap yang lebih memuaskan guna memobilisasi penduduk Jawa. Jawa Hokokai (Persatuan Kebaktian Jawa) didirikan bagi setiap orang yang berusia lebih dari empat belas tahun. Gunseikanlah yang menjadi ketua

Jenderal Tojo Hideki menolak penggunaan lagu ‘Indonesia Raya‘ atau bendera Indonesia. Perdana Menteri, Jenderal Tojo Hideki, menolak permintaan penggunaan lagu kebangsaan Indonesia ‘Indonesia Raya’ atau bendera Indonesia Sang Merah-Putih. Pihak Jepang masih tetap membutuhkan sumber alam Indonesia untuk keperluan perang dan inilah yang tetap diutamakan mereka. Tenaga kerja Indonesia mulai dieksploitasi lebih kejam daripada saatsaat

Organisasi politik bentukan Jepang muncul di jawa. Pada bulan Maret 1943 organisasi politik yang dijanjikan juga muncul di Jawa dan Gerakan Tiga A dihapuskan. Badan baru itu dinamakan Putera, singkatan dari Pusat Tenaga Rakyat. Badan ini berada di bawah pengawasan ketat pihak Jepang, empat orang Indonesia yang terkemuka diangkat sebagai ketuanya: Sukarno, Hatta, Ki Hadjar

Jepang melakukan pertemuan dengan para Guru dan Kiai. Pada bulan Oktober 1942 suatu pertemuan para pimpinan daerah pendudukan di Tokyo diberitahu bahwa, dengan terhentinya kemajuan militer, mobilisasi rakyat di wilayah-wilayah pendudukan harus diberi prioritas. Kolonel Horie Choso, Kepala Kantor Urusan Agama di Jakarta, melakukan perjalanan keliling Jawa pada akhir tahun itu, mengadakan pertemuan dengan para

Tanggal 9 Juli 1942 Sukarno ditarik dari Sumatera oleh Jepang, atas permintaan Angkatan Darat ke-16. Bergabung dengan Hatta dan Sjahrir. Sukarno tidak begitu tertarik terhadap perbedaan-perbedaan teoretis antara fasisme dan demokrasi dan menganggap perang tersebut sebagai pertarungan antara kedua macam imperialisme. Tanggal 9 Juli 1942, Soekarno bergabung dengan Hatta bekerja sama dengan pihak Jepang demi

Bangsa Indonesia banyak menjadi pejabat masa pendudukan Jepang. Sampai bulan Agustus 1942 Jawa tetap berada di bawah struktur pemerintahan sementara, tetapi kemudian dilantik suatu pemerintahan yang dikepalai oleh seorang gubernur militer (Gunseikan). Banyak orang Indonesia diangkat untuk mengisi tempat pejabat-pejabat Belanda yang ditawan, tetapi banyak pula pejabat-pejabat berkebangsaan Jepang yang diangkat. Kebanyakan pejabat-pejabat baru yang

Kebijaksanaan Jepang terhadap rakyat Indonesia mempunyai dua prioritas; menghapuskan pengaruh-pengaruh barat di kalangan mereka dan memobilisasi mereka demi kemenangan Jepang. Seperti halnya Belanda, Jepang bermaksud menguasai Indonesia untuk kepentingan mereka sendiri. Mereka menghadapi banyak masalah yang sama dengan yang dihadapi Belanda dan menggunakan banyak cara pemecahan yang sama (malah hukum kolonial Belanda tetap berlaku terkecuali