Awal Kekuasaan Soeharto
1. Peralihan Kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto
Setelah penumpasan G30S/PKI, Soeharto perlahan-lahan mengikis kekuasaan Soekarno. Dengan didukung oleh militer dan kelompok anti-komunis, Soeharto berhasil membatasi ruang gerak Soekarno. Melalui Supersemar (Surat Perintah 11 Maret 1966), Soekarno memberikan wewenang kepada Soeharto untuk mengendalikan situasi keamanan dan ketertiban negara.
2. Pembubaran PKI dan Orde Baru
Pada 12 Maret 1966, Soeharto secara resmi membubarkan PKI dan melarang segala bentuk aktivitas yang terkait dengan ideologi komunisme. Keputusan ini memperkuat posisinya di mata publik dan militer. Dengan mengendalikan struktur politik dan keamanan negara, Soeharto mulai membangun fondasi bagi Orde Baru, sebuah rezim yang berkuasa selama lebih dari 30 tahun.
3. Pengambilalihan Kekuasaan Secara Penuh
Pada 1967, Soeharto secara resmi ditunjuk sebagai Pejabat Presiden oleh MPRS setelah Soekarno dinyatakan tidak lagi mampu menjalankan pemerintahan. Setahun kemudian, pada 1968, Soeharto diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia secara definitif. Sejak saat itu, ia mulai menerapkan kebijakan-kebijakan yang menandai era Orde Baru, termasuk pembangunan ekonomi berbasis kapitalisme, represi terhadap oposisi politik, dan sentralisasi kekuasaan.
Kesimpulan
Peran Soeharto dalam G30S/PKI sangatlah krusial, baik dalam aspek militer maupun politik. Dengan mengambil alih kendali situasi pasca-peristiwa G30S, Soeharto berhasil membangun citra sebagai penyelamat bangsa dari ancaman komunisme. Namun, langkah-langkah yang diambilnya juga memicu tragedi kemanusiaan dengan banyaknya korban jiwa dalam pembersihan terhadap orang-orang yang dianggap simpatisan PKI. Peristiwa ini menjadi titik awal bagi kekuasaannya yang berlangsung selama lebih dari tiga dekade, menandai transisi dari era Demokrasi Terpimpin ke Orde Baru.
Baca juga: Apakah Soeharto Terlibat dalam G30S?
FAQ (Pertanyaan yang Sering Diajukan)
1. Apa peran utama Soeharto dalam G30S/PKI?
Soeharto berperan sebagai pemimpin militer yang menumpas gerakan tersebut. Ia mengambil alih komando Angkatan Darat, merebut kembali Jakarta dari kelompok G30S, dan melancarkan operasi pembersihan terhadap PKI dan simpatisannya.
2. Apakah benar PKI adalah dalang di balik G30S/PKI?
Versi resmi Orde Baru menyatakan bahwa PKI adalah dalang di balik gerakan ini. Namun, beberapa penelitian dan analisis sejarah menyebutkan bahwa ada banyak faktor dan aktor yang terlibat, termasuk kemungkinan adanya konflik internal di tubuh militer.
3. Bagaimana Soeharto bisa naik menjadi Presiden setelah G30S/PKI?
Setelah penumpasan G30S/PKI, Soeharto menggunakan momentum ini untuk menguasai struktur politik dan militer. Dengan dikeluarkannya Supersemar pada 11 Maret 1966, Soeharto memperoleh kekuasaan penuh untuk mengendalikan negara. Pada 1967, ia ditunjuk sebagai Pejabat Presiden, dan pada 1968 diangkat secara resmi sebagai Presiden RI.
4. Apa dampak dari kebijakan Soeharto pasca-G30S/PKI?
Dampak terbesar adalah pembersihan massal terhadap orang-orang yang dituduh sebagai simpatisan PKI, yang menelan ratusan ribu hingga jutaan korban jiwa. Selain itu, kebijakan anti-komunis yang ketat diterapkan, dan Orde Baru memusatkan kekuasaan di tangan Soeharto dengan sistem pemerintahan yang otoriter.
5. Mengapa peristiwa G30S/PKI masih menjadi perdebatan hingga saat ini?
Peristiwa ini masih diperdebatkan karena kurangnya transparansi dalam penyelidikan sejarahnya. Banyak dokumen yang masih dirahasiakan, dan berbagai versi peristiwa ini terus berkembang seiring dengan munculnya penelitian-penelitian baru yang menantang narasi resmi Orde Baru.
