Situasi Ekonomi pada Masa Demokrasi Terpimpin, Sejak akhir tahun 1959, keadaan ekonomi Indonesia semakin merosot. Dengan kegagalan kebijakan pemerintah di bidang keuangan dan perekonomian, kemerosotan melanda semua sektor ekonomi yang vital. Sebagai dampaknya, harga barang-barng konsumsi naik dan biaya hidup meningkat. Masalah operasi pemulihan keamanan dengan adanya berbagai pemberontakan di Indonesia seperti PRRI/Permesta dan DI/TII serta perjuangan dalam rangka pembebasan Irian Barat menjadi salah satu sebab utama kemerosotan ekonomi. Situasi Ekonomi pada Masa Demokrasi Terpimpin Sementara itu, PKI berpendapat…
Smart Parenting GDS Online dengan tema “Hidup Bergerak Berjuang” menjelang akhir tahun pelajaran 2020-2021. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Civitas GDS Group baik orang tua, Siswa bahkan masyarakat umum melalui channel youtube dan zoom meeting. Sambutan-Sambutan Sebelum di mulai acara inti Smart Parenting GDS Online, terlebih dahulu disampaikan sambutan-sambutan dari direksi GDS Group. Diantaranya yang memberikan sambutan Ketua Panitia diwakili oleh Kepala Sekolah SMA Islam Ghama Ar rasyid Ibu. Ericca, M.Pd menyampaikan beberapa arahan mengenai…
Penyimpangan Politik Luar Negeri Pada Masa Demokrasi Terpimpin, peristiwa–peristiwa yang dapat diidentifikasikan sebagai penyimpangan politik luar negeri pada masa Demokrasi Terpimpin adalah: Adanya poros Jakarta–Peking Indonesia keluar dari keanggotaan PBB atas desakan PKI Timbulnya gagasan NEFO (New Emerging Forces) sebagai tandingan kekuatan negara-negara Barat (Old Established Forces). Konfrontasi dengan Malaysia (Dwikora). Konferensi Meja Bundar Dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag tahun 1949 telah disepakati tentang pengakuan atas kedaulatan RI oleh Belanda kecuali wilayah Irian Barat. Irian Barat…
Konsepsi Demokrasi Terpimpin antara lain pembentukan lembaga negara baru yang ektra–konstitusional yaitu Dewan Nasional yang diketuai Sukarno sendiri dan bertugas memberi nasehat pada kabinet. Untuk pelaksanaannya dibentuk kabinet baru yang melibatkan semua partai politik termasuk PKI. Pada bulan Juli 1959, Sukarno mengumumkan kabinetnya yang bernama Kabinet Kerja yang terdiri dari sembilan menteri disebut Menteri–Menteri Kabinet Inti dan 24 menteri yang disebut Menteri Muda. Konsepsi Demokrasi Terpimpin, dalam Kabinet Kerja tersebut, Djuanda diangkat sebagai menteri utama atau pertama dan…
GDS Group Wisuda Siswa-Siswi SD, SMP, SMA dan SMK TP. 2020-2021, setiap akhir tahun kelulusan mulai dari tingkat SD sampai dengan SMA dan SMK selalu ada prosesi pelepasan siswa-siswi yang telah menyelesaikan proses Pendidikan di GDS Group. Proses pelepasan siswa-siswi di kemas dalam prosesi Wisuda layaknya diperguruan tinggi, setelah mengikuti Kegiatan Belajar Mengajar di sekolah. Lulusan dari GDS Group mulai dari lever SD sampai SMK dan SMA akan melanjutkan ke jenjang Pendidikan yang lebih tinggi.…
Demokrasi Terpimpin alat untuk mengatasi perpecahan politik Indonesia, Demokrasi Terpimpin pertama–tama adalah sebagai suatu alat untuk mengatasi perpecahan yang muncul di dataran politik Indonesia dalam kurun waktu pertengahan tahun 1950-an. Untuk menggantikan pertentangan di parlemen antara partai politik, suatu sistem yang lebih otoriter perlu diciptakan dimana peran utama dimainkan oleh Presiden Sukarno (Harold Crouch 1999;44). Dalam rangka mengurangi peran kontrol partai politik yang menolak Demokrasi Terpimpin, Presiden Sukarno mengeluarkan Peraturan Presiden No. 7 tahun 1959 yang berisi ketentuan kewajiban partai–partai politik mencantumkan AD/ART…
Situasi Politik pada Masa Demokrasi Terpimpin di Indonesia, Masa Demokrasi Terpimpin adalah masa ketika Indonesia menerapkan suatu sistem pemerintahan dengan seluruh keputusan pemerintah berpusat pada kepala negara. Pada saat itu, jabatan kepala negara dijabat oleh Presiden Soekarno. Masa Demokrasi Termimpin berlangsung sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sampai tahun 1965. Situasi Politik Demokrasi terpimpin berawal dari peristiwa gagalnya Dewan Konstituante yang bertugas menyusun UUD yang baru. Hal ini disebabkan adanya pertentangan diantara partai politik di Konstituante. Perbedaan Merumuskan Dasar Negara Dewan Konstituante…
Situasi Ekonomi pada Masa Demokrasi Parlementer, Pada masa Demokrasi Parlementer bangsa Indonesia menghadapi permasalahan ekonomi. Permasalahan tersebut antara lain tingginya jumlah mata uang yangberedar dan meningkatnya biaya hidup. Selain itu juga pertambahan jumlah penduduk dan tingkat kesejahteraan yang rendah. Untuk memperbaiki kondisi ekonomi, pemerintah melakukan berbagai upaya, untuk mengatasi krisis ekonomi tersebut. Dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar dan mengatasi defisit anggaran, pada tanggal 20 Maret 1950, Menteri Keuangan, Syafrudin Prawiranegara, mengambil kebijakan memotong semua uang yang bernilai…