31 Lembaga Pemerintah Non-Kementerian Indonesia. Selain memiliki kementerian negara, Republik Indonesia juga memiliki Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang dahulu namanya Lembaga Pemerintah Non-Departemen. Lembaga Pemerintah NonKementerian merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk membantu presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan tertentu. Lembaga Pemerintah Non-Kementerian berada di bawah presiden dan bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri yang terkait. Lembaga Pemerintah Non-Departemen Keberadaan LPNK diatur oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia, yaitu Keputusan Presiden Republik…
Klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia. Setelah membaca uraian sebelumnya, tentu saja pemahaman kalian akan kementerian negara yang ada di negara kita semakin bertambah. Nah, supaya pemahaman kalian semakin bertambah, kalian harus membaca kelanjutan dari materi di atas yang akan diuraikan pada pokok bahasan ini. Jumlah Kementerian Republik Indonesia Menurut UU Pasal 15 No. 39 Tahun 2008 Kalian tentunya sudah memahami bahwa setiap kementerian bertugas membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Dengan demikian, jumlah kementerian negara dibentuk…
Kementerian Negara Republik Indonesia Diatur UUD 1945, Keberadaan Kementerian Negara Republik Indonesia diatur secara tegas dalam Pasal 17 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Peraturan Presiden Republik Indonesia Tentang Organisasi Kementerian Negara Selain diatur oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, keberadaan kementerian negara juga…
Tugas Kementerian Negara Republik Indonesia. Dari uraian sebelumnya kalian tentunya sudah memahami bahwa sistem pemerintahan yang dianut oleh negara kita adalah sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem presidensial, kedudukan presiden sangat kuat, karena ia merupakan kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Dengan demikian, seorang Presiden mempunyai kewenangan yang sangat banyak. Coba kalian perhatikan tabel berikut ini! Kewenangan Presiden Republik Indonesia Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 No.Kewenangan Presiden Republik Indonesia sebagai Kepala NegaraKewenangan Presiden Republik…
5 Cara Belajar Yang Benar Bakal Buat Kamu Kaget. Ada satu hal yang selalu dilakukan orang mulai dari bayi sampai tua yaitu “Belajar”. Belajar bisa dikerjakan dimana saja kapan saja sesuai dengan kebutuhan. Ada istilah “Belajar dan Belajar lagi” dengan kalimat ini kita dituntut terus untuk belajar tanpa henti. Belajar dan Belajar lagi menjadi kalimat yang sakral untuk terus dicermati, kegiatan belajar menuntut dan memberikan pengalaman tertentu dalam setiap prosesnya, kadang apa yang dipelajari mudah…
Pembagian Kekuasaan Secara Horizontal dan Vertikal Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu (legislatif, eksekutif, dan yudikatif). Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara horizontal pembagian kekuasaan negara dilakukan pada tingkatan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pembagian kekuasaan pada tingkatan pemerintahan pusat berlangsung antara lembaga-lembaga negara yang sederajat. Pembagian kekuasaan pada tingkat pemerintahan pusat mengalami pergeseran setelah terjadinya perubahan UUD Negara Republik Indonesia…
Konsep Pembagian Kekuasaan di Indonesia. Dalam sebuah praktik ketatanegaraan tidak jarang terjadi pemusatan kekuasaan pada satu orang saja, terjadi pengelolaan sistem pemerintahan dilakukan secara absolut atau otoriter. Untuk menghindari hal tersebut perlu ada pemisahan atau pembagian kekuasaan, agar terjadi kontrol dan keseimbangan di antara lembaga pemegang kekuasaan. Dengan kata lain, kekuasaan legislatif, eksekutif maupun yudikatif tidak dipegang oleh satu orang saja. Pemisahan dan Pembagian Kekuasaan Apa sebenarnya konsep pemisahan dan pembagian kekuasaan itu? Kusnardi dan…
Nilai-Nilai Pancasila dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan Negara. Pada bagian ini akan diajak untuk menyelami penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setelah mempelajari bagian diharapkan kalian mampu menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Siapa yang ada di gambar tersebut? Mereka adalah pejabat negara yang sering kita sebut dengan pemerintah. Pemerintah merupakan salah satu unsur constitutive (mutlak) berdirinya sebuah negara, selain dari rakyat dan…