Konferensi Meja Bundar (KMB) (23 Agustus – 2 November 1949): Latar Belakang, Isi, dan Dampaknya

Konferensi Meja Bundar (KMB) adalah peristiwa bersejarah yang menandai puncak perjuangan diplomatik Indonesia dalam memperoleh pengakuan kedaulatan dari Belanda. Perundingan ini berlangsung dari 23 Agustus hingga 2 November 1949 di Den Haag, Belanda, dan melibatkan berbagai pihak, termasuk Republik Indonesia, Belanda, dan negara-negara bagian yang dibentuk oleh Belanda di Indonesia.

KMB menjadi titik akhir dari serangkaian negosiasi panjang yang dimulai sejak Perjanjian Linggarjati dan Perjanjian Renville. Melalui konferensi ini, Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia, meskipun dengan beberapa syarat yang menguntungkan mereka. Artikel ini akan membahas latar belakang, isi, dan dampak dari Konferensi Meja Bundar.

Latar Belakang Konferensi Meja Bundar (KMB)

Sejak memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam mempertahankan kedaulatannya dari upaya Belanda untuk kembali menguasai wilayah Nusantara. Setelah Perjanjian Linggarjati (1947) dan Perjanjian Renville (1948) gagal meredam konflik, Belanda melancarkan Agresi Militer Belanda II pada 19 Desember 1948, yang mengakibatkan pendudukan Yogyakarta dan penangkapan pemimpin Indonesia seperti Soekarno dan Hatta.

Tekanan internasional terhadap Belanda semakin meningkat, terutama dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Amerika Serikat. Amerika yang saat itu sedang berupaya membendung pengaruh komunisme di Asia menekan Belanda agar segera menyelesaikan konflik dengan Indonesia. Dalam situasi ini, Belanda akhirnya setuju untuk mengadakan perundingan yang kemudian dikenal sebagai Konferensi Meja Bundar.

Isi Perjanjian Konferensi Meja Bundar

Konferensi Meja Bundar (KMB) menghasilkan beberapa keputusan utama yang menjadi dasar pengakuan kedaulatan Indonesia. Berikut adalah isi utama dari KMB:

1. Belanda Mengakui Kedaulatan Indonesia: Belanda setuju untuk menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat (RIS) paling lambat pada 30 Desember 1949.
2. Pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS): Indonesia akan berbentuk negara serikat, yang terdiri dari Republik Indonesia dan negara-negara bagian yang dibentuk oleh Belanda, seperti Negara Pasundan dan Negara Sumatera Timur.
3. Pembentukan Uni Indonesia-Belanda: Uni ini bertujuan untuk menjaga hubungan ekonomi dan politik antara Indonesia dan Belanda.
4. Kedudukan Papua Barat Ditunda: Status Papua Barat akan ditentukan melalui perundingan lebih lanjut dalam waktu satu tahun setelah penyerahan kedaulatan.
5. Utang Hindia Belanda Dibebankan ke Indonesia: Indonesia harus menanggung utang Hindia Belanda sebesar 4,3 miliar gulden, yang menjadi beban ekonomi yang cukup berat.
6. Penghapusan Agresi Militer: Semua bentuk agresi militer harus dihentikan dan pasukan Belanda akan ditarik dari Indonesia secara bertahap.

Dampak Konferensi Meja Bundar

Konferensi Meja Bundar membawa dampak yang signifikan bagi Indonesia dalam berbagai aspek, baik positif maupun negatif.

Dampak Positif

1. Pengakuan Kedaulatan Indonesia: Dengan ditandatanganinya perjanjian ini, Belanda secara resmi mengakui Indonesia sebagai negara berdaulat, yang mengakhiri perang kemerdekaan secara diplomatik.
2. Penarikan Pasukan Belanda: Setelah perjanjian ini, pasukan Belanda mulai ditarik dari wilayah Indonesia.
3. Dukungan Internasional: Keberhasilan Indonesia dalam KMB memperkuat dukungan internasional terhadap kedaulatan Indonesia.
4. Terbentuknya Pemerintahan Baru: Dengan sistem negara serikat, Indonesia memiliki peluang untuk memperkuat pemerintahan nasional dan memperbaiki tata kelola negara.

Baca juga: Perundingan Renville di atas kapal perang Amerika Serikat

Dampak Negatif

1. Beban Utang Warisan Belanda: Indonesia harus menanggung utang besar yang diwariskan dari pemerintahan Hindia Belanda, yang menyulitkan ekonomi negara di awal kemerdekaan.
2. Masalah Papua Barat Tidak Tuntas: Status Papua Barat tidak segera diselesaikan, yang kemudian menjadi sumber konflik berkepanjangan dengan Belanda.
3. Ketidakstabilan Politik: Sistem negara serikat yang disepakati dalam KMB tidak bertahan lama karena banyak negara bagian yang dibentuk Belanda tidak memiliki dukungan rakyat dan akhirnya melebur kembali ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada 1950.

Baca juga: Perjanjian Linggarjati: Kronologi, Tokoh, Isi, dan Dampaknya

Pembubaran Republik Indonesia Serikat

Setelah kedaulatan Indonesia diakui, sistem negara serikat yang disepakati dalam KMB mulai mengalami banyak penolakan dari rakyat dan pemimpin nasionalis. Akhirnya, pada 17 Agustus 1950, Republik Indonesia Serikat dibubarkan dan Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Meskipun KMB tidak sepenuhnya menguntungkan bagi Indonesia, perjanjian ini tetap menjadi tonggak penting dalam sejarah kemerdekaan bangsa dan menandai akhir dari dominasi kolonial Belanda di Nusantara.

---

FAQ (Pertanyaan yang Sering Diajukan)

1. Apa tujuan utama dari Konferensi Meja Bundar?

Tujuan utama KMB adalah untuk menyelesaikan konflik antara Indonesia dan Belanda serta mengakui kedaulatan Indonesia melalui cara diplomatik.

2. Siapa saja yang terlibat dalam Konferensi Meja Bundar?

KMB melibatkan Republik Indonesia, Belanda, serta negara-negara bagian yang dibentuk oleh Belanda di Indonesia, dengan mediasi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

3. Apa hasil utama dari Konferensi Meja Bundar?

Hasil utama KMB adalah pengakuan kedaulatan Indonesia, pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS), pembentukan Uni Indonesia-Belanda, dan penyelesaian beberapa isu ekonomi.

4. Mengapa Indonesia menerima sistem negara serikat dalam KMB?

Indonesia menerima sistem negara serikat sebagai kompromi untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan lebih cepat, meskipun akhirnya sistem ini dibubarkan pada tahun 1950.

5. Apa dampak negatif dari KMB bagi Indonesia?

Dampak negatifnya antara lain beban utang warisan Belanda, ketidakpastian status Papua Barat, dan ketidakstabilan politik akibat sistem negara serikat.

6. Bagaimana akhir dari Republik Indonesia Serikat (RIS)?

RIS hanya bertahan kurang dari satu tahun sebelum akhirnya dibubarkan pada 17 Agustus 1950 dan Indonesia kembali menjadi negara kesatuan.

7. Mengapa Belanda akhirnya setuju mengakui kedaulatan Indonesia?

Belanda mendapat tekanan kuat dari dunia internasional, terutama Amerika Serikat dan PBB, yang menginginkan penyelesaian konflik dengan damai.

8. Apa hubungan Indonesia dan Belanda setelah KMB?

Setelah KMB, hubungan Indonesia dan Belanda masih mengalami ketegangan, terutama terkait isu Papua Barat yang akhirnya baru diselesaikan pada tahun 1962 melalui Perjanjian New York.