5. Politik Luar Negeri yang Konfrontatif
Soekarno menerapkan kebijakan luar negeri yang agresif dan anti-Barat. Beberapa kebijakan penting di antaranya:
- Konfrontasi dengan Malaysia (1963–1965): Indonesia menolak pembentukan negara Malaysia yang dianggap sebagai proyek neo-kolonialisme Inggris.
- Keluar dari PBB (1965): Indonesia keluar dari PBB sebagai protes terhadap masuknya Malaysia ke Dewan Keamanan PBB.
- Aliansi dengan Uni Soviet dan Tiongkok: Indonesia semakin mendekat ke blok Timur dalam Perang Dingin, yang menyebabkan ketegangan dengan negara-negara Barat.
Dampak Kebijakan Politik Demokrasi Terpimpin
1. Stabilitas Politik Sementara
Dalam jangka pendek, Demokrasi Terpimpin berhasil mengurangi ketidakstabilan politik yang sebelumnya terjadi selama Demokrasi Liberal. Dengan kendali penuh atas pemerintahan, Soekarno mampu meredam konflik antarpartai dan memperkuat persatuan nasional.
2. Meningkatnya Pengaruh PKI
PKI menjadi salah satu kekuatan politik terbesar di Indonesia selama era Demokrasi Terpimpin. Dukungan Soekarno terhadap PKI membuat partai ini semakin kuat, yang akhirnya memicu ketegangan dengan militer dan kelompok Islam.
3. Krisis Ekonomi
Meskipun secara politik lebih stabil, perekonomian Indonesia mengalami kemerosotan selama era Demokrasi Terpimpin. Inflasi melonjak hingga lebih dari 600%, harga barang melambung tinggi, dan utang luar negeri semakin meningkat.
4. Munculnya Otoritarianisme
Demokrasi Terpimpin yang awalnya bertujuan untuk menciptakan stabilitas, justru berkembang menjadi sistem pemerintahan yang otoriter. Soekarno semakin dominan dalam pengambilan keputusan, sementara oposisi politik, kebebasan pers, dan hak-hak demokratis semakin terkikis.
Kejatuhan Demokrasi Terpimpin
Puncak ketegangan politik terjadi dengan Peristiwa G30S/PKI pada 30 September 1965. Peristiwa ini memicu aksi militer yang dipimpin oleh Soeharto, yang kemudian mengambil alih kekuasaan dari Soekarno. Setelah Peristiwa G30S, Soekarno kehilangan dukungan dari militer dan akhirnya terpaksa menyerahkan kekuasaannya kepada Soeharto melalui Supersemar (Surat Perintah 11 Maret 1966). Dengan demikian, era Demokrasi Terpimpin berakhir, dan Indonesia memasuki masa Orde Baru.
Kesimpulan
Demokrasi Terpimpin adalah sistem pemerintahan yang diterapkan Soekarno untuk mengatasi ketidakstabilan politik, namun dalam praktiknya justru berkembang menjadi pemerintahan yang otoriter. Meskipun berhasil menciptakan stabilitas sementara, kebijakan yang diterapkan juga membawa dampak negatif, termasuk meningkatnya pengaruh PKI, krisis ekonomi, dan pembatasan kebebasan politik.
Pelajaran dari era Demokrasi Terpimpin menunjukkan bahwa sistem pemerintahan yang terlalu terpusat dan tidak memiliki mekanisme kontrol demokratis dapat berujung pada ketidakstabilan politik dan ekonomi.
Baca juga: Demokrasi Terpimpin – Ensiklopedia Sejarah Indonesia
FAQ (Pertanyaan yang Sering Diajukan)
1. Apa tujuan utama Demokrasi Terpimpin?
Tujuan utama Demokrasi Terpimpin adalah menciptakan stabilitas politik dan mengatasi konflik antarpartai yang terjadi selama Demokrasi Liberal.
2. Bagaimana peran militer dalam Demokrasi Terpimpin?
Militer memiliki peran besar dalam pemerintahan, baik dalam bidang politik maupun ekonomi. Militer juga menjadi kekuatan utama yang akhirnya menggulingkan Soekarno pada 1965.
3. Apa dampak negatif Demokrasi Terpimpin?
Beberapa dampak negatifnya meliputi meningkatnya otoritarianisme, krisis ekonomi, pembatasan kebebasan politik, dan meningkatnya ketegangan antara militer dan PKI.
4. Bagaimana Demokrasi Terpimpin berakhir?
Demokrasi Terpimpin berakhir setelah Peristiwa G30S/PKI, yang menyebabkan melemahnya posisi Soekarno dan munculnya Soeharto sebagai pemimpin baru melalui Supersemar.
5. Apa yang bisa dipelajari dari era Demokrasi Terpimpin?
Pelajaran utama adalah pentingnya keseimbangan dalam sistem politik agar tidak terjadi dominasi kekuasaan yang berlebihan, yang dapat berujung pada instabilitas negara.