Indonesia mengatasi Gangguan Keamanan Dalam Negeri

Indonesia mengatasi Gangguan Keamanan Dalam Negeri, Pada masa pelaksanaan demokrasi liberal (1950-1959) di Indonesia sering timbul gangguan keamanan dan pergolakan di berbagai daerah sebagai bentuk terjadinya permasalahan ketidak harmonisan hubungan pemerintah pusat dan daerah serta adanya persoalan-persoalan di daerah yang belum dapat diselesaikan.

Angkatan Perang Ratu Adil

Indonesia mengatasi Gangguan Keamanan, Gerakan APRA dipimpin oleh Kapten Raymond Westerlin. Pada tanggal 23 Januari 1950 telah menyerang kota Bandung dan apabila berhasil akan dilanjutkan menguasai Jakarta. Gerakan APRA memunyai tujuan tetap mempertahankan bentuk negara federal dengan masing-masing mempunyai angkatan bersenjata sendiri.

Adapun hal-hal yang melatarbelakangi meletusnya pemberontakan APRA adalah sebagai berikut : (1). APRIS yang merupakan peleburan TNI dengan bekas pasukan Belanda menyebabkan TNI tidak mau bekerja sama. (2). KNIL menuntut agar bekas-bekas kesatuannya ditetapkan sebagai alat bagi Negara bagian. (3). Pertentangan antara golongan unitaris dan federalis. (4). Ultimatum APRA tidak dihiraukan oleh pemerintah.

Usaha-usaha penumpasan yang dilakukan pemerintah adalah mengirim kesatuan-kesatuan polisi dari Jawa Tengah dan Jawa Timur yang saat itu sedang berada di Jakarta, dan mengejar, membersihkan dan menahan tokohtokoh yang terlibat.

Petualangan Westerling mendapat dukungan dari SultanHamid II. Namun Sultan Hamid II dapat ditangkap dan Westerling melarikan diri ke luar negeri.

Pemberontakan Andi Azis

Pemberontakan ini dimulai pada tanggal 5 April 1950 dengan menguasai wilayah Makasar (Ujung Pandang).

Pemberontakan ini Menuntut agar pasukan APRIS bekas KNIL saja yang bertanggung jawab atas keamanan di daerah Negara Indonesia Timur (NIT) untuk mempertahankan berdirinya Negara Indonesia Timur (NIT), padahal sebagian besar rakyat Indonesia bagian Timur tidak menghendaki NIT dan menentang dan menghalangi masuknya pasukan APRIS dari TNI yang dikirim dari Jawa.

Pemberontakan Andi Azis ini ternyata didukung dan diotaki oleh Dr. Seumokil, bekas Jaksa Agung Negara Indonesia Bagian Timur.

Pada bulan Agustus 1953 pasukan APRIS yang dikirim dengan pimpinan Kolonel Alex Kawilarang berhasil menumpas pemberontakan tersebut dan atas keputusan pengadilan militer Yogjakarta, Andi Azis dijatuhi hukuman penjara selama 15 tahun.

Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS)

Pemberontakan ini merupakan kelanjutan dari pemberontakan Andi Aziz yang gagal dibawah pimpinan Dr. Soumokil pada tanggal 25 April 1950 dengan memproklamasikan berdirinya Republik Maluku Selatan. Tujuannya melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk menyelesaikan masalah tersebut pemerintah mengambil jalan damai dengan mengirimkan Dr Leimena untuk menyelesaikan permasalahan Maluku, akan tetapi ditolak. Oleh sebab itu pemerintah terpaksa menumpas pemberontakan tersebut secara militer dibawah pimpinan Kol.Alex Kawilarang berhasil menguasai Benteng New Victoria, di Ambon.

Dalam operasi penumpasan RMS, telah gugur sebagai kusuma bangsa Letkol Slamet Riyadi. Sedangkan Dr. Soumokil tertangkap pada bulan Desember 1963 dan dijatuhi hukuman mati oleh Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub).

Pemberontakan PRRI dan Permesta

Diawali dengan terbentuknya dewan-dewan daerah, dengan tujuannya untuk menuntut pada pemerintah pusat agar memberikan otonomi yang seluas-luasnya. Adapun dewan-dewan yang terbentuk antara lain:

1. Dewan Banteng, di Sumatra Tengah, pimpinan Letkol Achmad Husein pada tanggal 20 Desember 1956.
2. Dewan Gajah, di Sumatra Utara pimpinan Kol. M. Simbolon, pada tanggal 22 Desember 1956
3. Dewan Garuda di Sumatra Selatan, pimpinan Letkol Barlian.

Selanjutnya pada tanggal 15 Pebruari 1958 Achmad Husein menyatakan berdirinya “Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia” dengan Mr. Syarifudin Prawiranegara sebagai perdana menteri. Usaha pemerintah untuk menghadapi dan menanggulangi pemberontakan tersebut adalah:

1. Digelar Operasi Tegas, yang dipimpin oleh Letkol Kaharudin Nasution dan bertujuan menguasai daerah Sumatra Tengah dan sekitarnya.
2. Digelar Operasi 17 Agustus yang dipimpin Kol. A. Yani dengan tujuan untuk menguasai Sumatra Barat.
3. Digelar Operasi Saptamarga yang dipimpin oleh Brigjen Jatikusumo bertujuan untuk mengamankan Sumatra Utara.
4. Digelar Operasi Sadar yang dipimpin Letkol. Ibnu Sutowo dengan tujuan mengamankan wilayah Sumatra Selatan.

Pada tanggal 17 Pebruari 1958 Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta) yang diproklamasikan Vence Samuel tanggal 1 Maret 1957 menyatakan bergabung dengan PRRI. Dalam menghadapi pemberontakan, pemerintah juga bertindak tegas, dengan menggelar Operasi Merdeka yang dipimpin oleh R. Hendraningkrat.

Baca juga Demokrasi Terpimpin alat untuk mengatasi perpecahan politik Indonesia

Referensi : MODUL PEMBELAJARAN JARAK JAUH PADA MASA PANDEMI COVID-19 UNTUK JENJANG SMP/MTs Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Kelas VIII Semester Gasal. Direktorat Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.