Orde Baru merupakan era pemerintahan di Indonesia yang berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998 di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Rezim ini lahir sebagai respons terhadap ketidakstabilan politik dan ekonomi di era sebelumnya, yakni Orde Lama. Orde Baru membawa berbagai perubahan signifikan, baik dalam aspek ekonomi, politik, sosial, maupun budaya. Namun, di balik kemajuan yang dicapai, terdapat berbagai kebijakan otoriter yang membatasi kebebasan politik dan hak asasi manusia. Artikel ini akan mengulas dampak Orde Baru terhadap Indonesia dari berbagai aspek.
Dampak Positif Orde Baru
1. Pertumbuhan Ekonomi yang Pesat
Selama Orde Baru, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Hal ini didukung oleh beberapa faktor:
- Stabilisasi ekonomi melalui kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.
- Peningkatan investasi asing yang difasilitasi oleh regulasi yang lebih kondusif.
- Swasembada pangan, terutama beras, yang berhasil dicapai pada tahun 1984.
- Pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, bendungan, dan irigasi yang mendukung perekonomian nasional.
2. Modernisasi dan Industrialisasi
- Munculnya banyak industri manufaktur yang meningkatkan ekspor Indonesia.
- Peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam sektor-sektor strategis seperti minyak dan gas, pertambangan, serta telekomunikasi.
- Meningkatnya jumlah tenaga kerja di sektor industri.
3. Kemajuan di Bidang Pendidikan
- Dicanangkannya program wajib belajar yang meningkatkan angka melek huruf.
- Pendirian berbagai universitas dan institusi pendidikan tinggi.
- Peningkatan jumlah sekolah dasar hingga menengah di berbagai daerah.
4. Keamanan dan Stabilitas Politik
- Dengan dukungan militer (ABRI), pemerintah dapat mengendalikan konflik separatisme di beberapa wilayah seperti Aceh, Papua, dan Timor Timur.
- Stabilitas politik yang memungkinkan pembangunan ekonomi berkelanjutan.
- Pengendalian inflasi yang membuat harga barang relatif stabil.
Dampak Negatif Orde Baru
1. Otoritarianisme dan Pembatasan Demokrasi
- Sistem politik dikontrol ketat oleh pemerintah melalui doktrin Demokrasi Pancasila.
- Pemilihan umum (Pemilu) tidak berjalan secara adil dan transparan, dengan Golkar sebagai partai dominan.
- Oposisi dipersekusi dan tidak diberi ruang untuk berkembang.
- Masyarakat tidak memiliki kebebasan berbicara dan mengkritik pemerintah.
Baca juga: Kondisi Sosial Indonesia pada Awal Kemerdekaan
Pages: 1 2