Home » Sejarah » Ringkasan Proses pembentukan bangsa dan negara Indonesia bukan karena didasarkan faktor sosial politik saja
Ringkasan Proses pembentukan bangsa dan negara Indonesia bukan karena didasarkan faktor sosial politik saja

Ringkasan Proses pembentukan bangsa dan negara Indonesia bukan karena didasarkan faktor sosial politik saja

Ringkasan Proses pembentukan bangsa dan negara Indonesia bukan karena didasarkan faktor sosial politik saja. Tetapi juga didasarkan pada aspek psikologis rakyat Indonesia, yaitu adanya perasaan yang sama, nasib yang sama serta cita-cita yang sama dalam upaya mewujudkan kemerdekaan dan meningkatkan kesejahteraan hidup bersama.

Kolonialisme dan imperialisme negara-negara barat ke Indonesia sejak abad ke-16, yang dipelopori oleh Portugis dengan cara monopoli perdagangan rempah-rempah dan penguasaan wilayah Malaka oleh Portugis tahun 1511, dan dilanjutkan dengan menguasai Maluku.

Kedatangan Portugis yang membawa keberhasilan itu diikuti bangsabangsa-bangsa lain diantaranya Belanda.

Kedatangan bangsa barat ke wilayah Indonesia, tidak terlepas dari pengaruh berkembangnya imperialisme di Eropa yaitu untuk mendapatkan “gold, gospeld dan glory” yang menjadi ciri khas dari praktek imperialisme kuno.

Dimana penguasaan wilayah lain sebagai tujuan untuk mendapatkan kekayaan dalam bentuk emas, mendapatkan kejayaan karena memperluas wilayah kekuasaan dengan cara menguasai daerah lain, serta penyebaran agama nasrani sebagaimana permintaan gereja.

Dalam upaya menguasai jalur perdagangan rempah-rempah di nusantara serta agar terjadi persaingan yang sehat diantara pedagang Belanda, pemerintah Belanda mendirikan badan perniagaan “kongsi dagang” yang bernama Vereenigne Oost Indische Compagnie (VOC) pada 1602.

Perusahaan dagang ini diberikan hak-hak istimewa oleh Pemerintah Belanda. Hak-hak yang diberikan kepada VOC itu disebut hak octrooi, yang isinya memberikan hak kepada VOC dalam hal:

(1) memperoleh hak monopoli perdagangan; (2) memperoleh hak untuk mencetak dan mengeluarkan uang sendiri; (3) dianggap sebagai wakil pemerintah Belanda di Asia; (4) berhak mengadakan perjanjian; (5) berhak memaklumkan perang dengan negara lain; (6) berhak menjalankan kekuasaan kehakiman; (7) berhak mengadakan pemungutan pajak; (8) berhak memiliki angkatan perang sendiri; dan (9) berhak mengadakan pemerintahan sendiri.

Praktek VOC dalam melakukan monopoli perdagangan serta memaksakan kekuasaannya terhadap kerajaan-kerajaan di nusantara sangat menyakitkan. Cara-cara kekerasan, peperangan, adu domba, penindasan, dan tindakan kasar lainnya telah menyebabkan penderitaan yang tidak terkirakan bagi bangsa Indonesia.

Pada 1799, organisasi yang sudah banyak memberikan keuntungan besar bagi negeri Belanda serta menimbulkan banyak korban di pihak bangsa Indonesia ini akhirnya dibubarkan. Bubarnya VOC tidak berarti bebasnya Hindia Belanda dari kekuasan negara-negara Eropa dan menjadi daerah merdeka.

Wilayah Hindia Belanda

Ringkasan Proses pembentukan bangsa, hal ini karena wilayah-wilayah Hindia Belanda yang semula dibawa kekuasaan VOC, diserahkan kepada pemerintah Belanda secara langsung. Hal ini dibuktikan dengan diangkatnya seorang gubernur jenderal untuk menjadi pemimpin atau penguasa, wakil dari pemerintah Belanda di Hindia Belanda.

Gubernur Jenderal yang menjabat di Hindia Belanda antara 1801-1808, dalam menjalankan kekuasaannya tidak jauh berbeda dengan praktek yang dilakukan oleh VOC sebelum dibubarkan.

Sejak 1811 wilayah Hindia Belanda menjadi daerah jajahan Inggris, Belanda akhirnya menyerahkan Jawa kepada Inggris melalui perjanjian yang biasa dikenal dengan istilah Rekapitulasi Tuntang.

Pada tahun 1816, Inggris harus meninggalkan kekuasaannya di Hindia Belanda, sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Konvensi London (1814). Hindia Belanda kembali diserahkan kepada Belanda. Pola penjajahan Belanda pada tahap ini hingga berakhirnya kekuasaannya di Indonesia tahun 1942, pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan pada masa VOC, yaitu:

monopoli, penyerapan, penyiksaan, perampasan, adu domba, cenderung kejam, sewenang-wenang, dan tanpa kompromi tetap mewarnai perjalanan pemerintahan penjajah Belanda di Hindia Belanda, siapapun yang menjadi gubernur jenderal.

Baca juga Gerakan dan Organisasi Pemuda yang didirikan pada awal abad ke-20 yang didukung oleh para pemuda di daerah

Kedatangan bangsa barat (Portugis, Inggris, dan Belanda) yang diikuti dengan penguasaan wilayah Indonesia oleh bangsa-bangsa tersebut termasuk pada bangsa Inggris dan Perancis dalam periode tertentu ternyata menimbulkan reaksi dari bangsa Indonesia. Reaksi umum yang ditampilkan bangsa Indonesia atas kedatangan bangsa barat adalah kerjasama dan perlawanan.

Gambar 112a. Kedatangan bangsa barat (Portugis, Inggris, dan Belanda) yang diikuti dengan penguasaan wilayah Indonesia (ilustrasi foto/Freedomsiana)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top