Home » Politik » Page 9

Politik

Home » Politik » Page 9
Nilai-Nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Indonesia

Nilai-Nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Indonesia

Nilai-Nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Indonesia. Sistem secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu rangkaian yang saling berkaitan antara nilai yang satu dan nilai yang lain. Jika kita berbicara tentang sistem nilai berarti ada beberapa nilai yang menjadi satu dan bersama-sama menuju pada suatu tujuan tertentu. Sistem nilai adalah konsep atau gagasan yang menyeluruh mengenai sesuatu […]

Nilai-Nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Indonesia Read More »

31 Lembaga Pemerintah Non-Kementerian Indonesia

31 Lembaga Pemerintah Non-Kementerian Indonesia

31 Lembaga Pemerintah Non-Kementerian Indonesia. Selain memiliki kementerian negara, Republik Indonesia juga memiliki Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang dahulu namanya Lembaga Pemerintah Non-Departemen. Lembaga Pemerintah NonKementerian merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk membantu presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan tertentu. Lembaga Pemerintah Non-Kementerian berada di bawah presiden dan bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui menteri atau

31 Lembaga Pemerintah Non-Kementerian Indonesia Read More »

Klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia

Klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia

Klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia. Setelah membaca uraian sebelumnya, tentu saja pemahaman kalian akan kementerian negara yang ada di negara kita semakin bertambah. Nah, supaya pemahaman kalian semakin bertambah, kalian harus membaca kelanjutan dari materi di atas yang akan diuraikan pada pokok bahasan ini.  Jumlah Kementerian Republik Indonesia Menurut UU Pasal 15 No. 39 Tahun

Klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia Read More »

Kementerian Negara Republik Indonesia Diatur UUD 1945

Kementerian Negara Republik Indonesia Diatur UUD 1945

Kementerian Negara Republik Indonesia Diatur UUD 1945, Keberadaan Kementerian Negara Republik Indonesia diatur secara tegas dalam Pasal 17 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: Peraturan Presiden Republik Indonesia Tentang Organisasi Kementerian Negara Selain diatur oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, keberadaan kementerian negara juga diatur dalam sebuah undang-undang organik, yaitu Peraturan Presiden

Kementerian Negara Republik Indonesia Diatur UUD 1945 Read More »

Tugas Kementerian Negara Republik Indonesia

Tugas Kementerian Negara Republik Indonesia

Tugas Kementerian Negara Republik Indonesia. Dari uraian sebelumnya kalian tentunya sudah memahami bahwa sistem pemerintahan yang dianut oleh negara kita adalah sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem presidensial, kedudukan presiden sangat kuat, karena ia merupakan kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Dengan demikian, seorang Presiden mempunyai kewenangan yang sangat banyak. Coba kalian perhatikan tabel berikut ini!

Tugas Kementerian Negara Republik Indonesia Read More »

Pembagian Kekuasaan Secara Horizontal dan Vertikal Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pembagian Kekuasaan Secara Horizontal dan Vertikal Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pembagian Kekuasaan Secara Horizontal dan Vertikal Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu (legislatif, eksekutif, dan yudikatif).  Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara horizontal pembagian kekuasaan negara dilakukan pada tingkatan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah.  Pembagian kekuasaan pada tingkatan pemerintahan pusat berlangsung

Pembagian Kekuasaan Secara Horizontal dan Vertikal Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Read More »

Konsep Pembagian Kekuasaan di Indonesia

Konsep Pembagian Kekuasaan di Indonesia

Konsep Pembagian Kekuasaan di Indonesia. Dalam sebuah praktik ketatanegaraan tidak jarang terjadi pemusatan kekuasaan pada satu orang saja, terjadi pengelolaan sistem pemerintahan dilakukan secara absolut atau otoriter. Untuk menghindari hal tersebut perlu ada pemisahan atau pembagian kekuasaan, agar terjadi kontrol dan keseimbangan di antara lembaga pemegang kekuasaan. Dengan kata lain, kekuasaan legislatif, eksekutif maupun yudikatif

Konsep Pembagian Kekuasaan di Indonesia Read More »

Nilai-Nilai Pancasila dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan Negara

Nilai-Nilai Pancasila dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan Negara

Nilai-Nilai Pancasila dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan Negara. Pada bagian ini akan diajak untuk menyelami penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  Setelah mempelajari bagian diharapkan kalian mampu menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Siapa yang ada di gambar tersebut? Mereka adalah pejabat negara

Nilai-Nilai Pancasila dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Read More »

Scroll to Top