Supersemar atau Surat Perintah 11 Maret 1966 adalah dokumen yang menjadi titik balik dalam sejarah politik Indonesia. Dengan Supersemar, Jenderal Soeharto memperoleh legitimasi untuk mengambil tindakan dalam menjaga keamanan dan ketertiban negara pasca Gerakan 30 September 1965 (G30S/PKI). Salah satu kebijakan pertama yang diambil adalah pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI), yang dituduh sebagai dalang di balik pemberontakan. Supersemar dan Pembubaran PKI menandai dimulainya era Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto.
Latar Belakang Supersemar
Supersemar dikeluarkan dalam situasi politik yang tidak stabil. Setelah G30S/PKI, ketegangan antara kelompok pro-Sukarno dan kelompok militer semakin memuncak. Demonstrasi dari berbagai kelompok masyarakat, terutama mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), menuntut pembubaran PKI dan perbaikan kondisi ekonomi serta politik negara. Dalam kondisi ini, Soekarno akhirnya mengeluarkan Supersemar yang memberikan kewenangan kepada Soeharto untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan demi stabilitas nasional.
Pembubaran PKI dan Dampaknya
Setelah menerima Supersemar, Soeharto segera mengambil tindakan tegas terhadap PKI. Pada 12 Maret 1966, ia secara resmi mengumumkan pembubaran PKI beserta seluruh organisasi yang berafiliasi dengannya. Keputusan ini membawa dampak yang luas, antara lain:
1. Penangkapan dan Pembersihan Simpatisan PKI
Ribuan anggota dan simpatisan PKI ditangkap dan dipenjara tanpa proses pengadilan yang adil. Banyak yang mengalami penyiksaan dan eksekusi dalam operasi pembersihan yang dilakukan oleh militer.
2. Militerisasi Politik
Peran militer semakin menguat dalam pemerintahan, yang kemudian dikenal dengan konsep “Dwi Fungsi ABRI.” Militer tidak hanya bertugas menjaga keamanan, tetapi juga mengelola urusan pemerintahan.
3. Stabilitas Politik dengan Kontrol Ketat
Pemerintahan Orde Baru menerapkan kontrol ketat terhadap organisasi politik dan sosial untuk mencegah bangkitnya kembali ideologi komunis. Kebebasan berpendapat menjadi terbatas.
4. Pembersihan Ideologi dalam Pendidikan dan Media
Buku-buku dan materi ajar yang berhubungan dengan PKI dihapus dari sistem pendidikan. Media massa dikontrol ketat untuk memastikan bahwa narasi yang berkembang sesuai dengan kebijakan pemerintah.
Baca juga: Apa Tantangan Terbesar dalam Belajar yang Pernah Kamu Hadapi, dan Bagaimana Kamu Mengatasinya?
