Sesuaikan Preferensi Izin

Kami menggunakan cookie untuk membantu Anda menavigasi secara efisien dan menjalankan fungsi tertentu. Anda akan menemukan informasi mendetail tentang semua cookie di bawah setiap kategori persetujuan di bawah.

Cookie yang dikategorikan sebagai "Diperlukan" disimpan di browser Anda karena sangat penting untuk mengaktifkan fungsionalitas dasar situs.... 

Always Active

Necessary cookies are required to enable the basic features of this site, such as providing secure log-in or adjusting your consent preferences. These cookies do not store any personally identifiable data.

No cookies to display.

Functional cookies help perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collecting feedback, and other third-party features.

No cookies to display.

Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics such as the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.

No cookies to display.

Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.

No cookies to display.

Advertisement cookies are used to provide visitors with customized advertisements based on the pages you visited previously and to analyze the effectiveness of the ad campaigns.

No cookies to display.

Home » Sejarah » Situasi Ekonomi Masa Reformasi di mulai dari Masa Presiden B.J Habibie
Situasi Ekonomi Masa Reformasi di mulai dari Masa Presiden B.J Habibie

Situasi Ekonomi Masa Reformasi di mulai dari Masa Presiden B.J Habibie

Situasi Ekonomi Masa Reformasi di mulai dari masa Presiden B.J Habibie, Setelah terjadi pergantian presiden dari Soeharto ke presiden B.J Habibie kebijakan dalam bidang ekonomi juga mengalami perubahan. 

Tiga Program Ekonomi Pemerintah B.J Habibie 

Dalam bidang ekonomi Presiden Habibie mempunyai tiga program yaitu program jangka pendek, jangka menengah dan program jangka panjang. Tujuan program jangka pendek ini untuk mengurangi beban masyarakat, terutama masyarakat miskin dan yang berpenghasilan rendah.  

Seperti program jaringan pengaman sosial (JPS), penyediaan kebutuhan pokok rakyat serta pengendalian harga. Dalam program jangka menengah, hal- hal yang dilakukan meliputi upaya penyehatan sistem perbankan untuk membangkitkan kembali kepercayaan dan kegiatan dunia usaha. 

Situasi Ekonomi Masa Reformasi, khususnya investor luar negeri serta pengendalian laju inflasi dan berbagai upaya reformasi struktural untuk memperkuat landasan perekonomian nasional dengan meningkatkan efisiensi dan daya saing. 

Sedangkan dalam program jangka panjang sedang diletakkan landasan bagi perekonomian yang maju, modern, mandiri dan berkualitas, terbuka bagi semua kalangan serta membangun institusi ekonomi yang berorientasi ke pasar dalam negeri dan pasar global. 

Program Ekonomi Pemerintah Abdurrahman Wahid 

Pada 1999 terjadi kembali perubahan pimpinan di Indonesia. Presiden B.J habibie digantikan oleh Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. 

Pada bidang perekonomian, Presiden Abdurrahman Wahid mewarisi ekonomi Indonesia yang relatif lebih stabil dari pemerintahan Habibie, nilai tukar Rupiah berada dikisaran Rp 6.700/US$. indeks harga saham gabungan (IHSG) berada di level 700. 

Dengan bekal ini di tambah legitimasi yang dimilikinya sebagai presiden bersama wapres yang dipilih secara demokratis, Indonesia mestinya sudah bisa melaju kencang. 

Namun Presiden Abdurrahman Wahid bersama kabinetnya menolak melanjutkan semua hasil kerja keras kabinet pemerintahan Habibie misalnya Departemen Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah (PKM). 

Yang selama pemerintahan Habibie menjadi lokomotif ekonomi kerakyatan oleh Presiden Abdurrahman Wahid dijadikan kementerian nonportofolio atau menteri negara non Departemen. 

Pemerintah Gus Gus Tanpa Bantuan Dana dari IMF 

Selama pemerintahan Abdurrahman Wahid IMF tak pernah mencairkan pinjamannya, Bagaimanapun juga presiden Abdurrahman Wahid telah membuktikan kepada dunia luar, bahwa Indonesia bisa diurus tanpa bantuan dana dari IMF.

Baca juga Megawati Otomatis Menjadi Presiden Indonesia ke Lima 23 Juli 2001

Pemerintahan Abdurahman Wahid juga memiliki gagasan sekuritisasi aset yaitu aset-aset negara, terutama barang tambang bisa dinilai dulu, kemudian pemerintah bisa mengeluarkan saham atas aset-aset Negara tersebut yang kemudian diperjual-belikan dipasar modal untuk membiayai pembangunan nasional. 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.