Situasi Ekonomi Masa Reformasi di mulai dari masa Presiden B.J Habibie, Setelah terjadi pergantian presiden dari Soeharto ke presiden B.J Habibie kebijakan dalam bidang ekonomi juga mengalami perubahan.
Tiga Program Ekonomi Pemerintah B.J Habibie
Dalam bidang ekonomi Presiden Habibie mempunyai tiga program yaitu program jangka pendek, jangka menengah dan program jangka panjang. Tujuan program jangka pendek ini untuk mengurangi beban masyarakat, terutama masyarakat miskin dan yang berpenghasilan rendah.
Seperti program jaringan pengaman sosial (JPS), penyediaan kebutuhan pokok rakyat serta pengendalian harga. Dalam program jangka menengah, hal- hal yang dilakukan meliputi upaya penyehatan sistem perbankan untuk membangkitkan kembali kepercayaan dan kegiatan dunia usaha.
Situasi Ekonomi Masa Reformasi, khususnya investor luar negeri serta pengendalian laju inflasi dan berbagai upaya reformasi struktural untuk memperkuat landasan perekonomian nasional dengan meningkatkan efisiensi dan daya saing.
Sedangkan dalam program jangka panjang sedang diletakkan landasan bagi perekonomian yang maju, modern, mandiri dan berkualitas, terbuka bagi semua kalangan serta membangun institusi ekonomi yang berorientasi ke pasar dalam negeri dan pasar global.
Program Ekonomi Pemerintah Abdurrahman Wahid
Pada 1999 terjadi kembali perubahan pimpinan di Indonesia. Presiden B.J habibie digantikan oleh Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.
Pada bidang perekonomian, Presiden Abdurrahman Wahid mewarisi ekonomi Indonesia yang relatif lebih stabil dari pemerintahan Habibie, nilai tukar Rupiah berada dikisaran Rp 6.700/US$. indeks harga saham gabungan (IHSG) berada di level 700.
Dengan bekal ini di tambah legitimasi yang dimilikinya sebagai presiden bersama wapres yang dipilih secara demokratis, Indonesia mestinya sudah bisa melaju kencang.
Namun Presiden Abdurrahman Wahid bersama kabinetnya menolak melanjutkan semua hasil kerja keras kabinet pemerintahan Habibie misalnya Departemen Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah (PKM).
Yang selama pemerintahan Habibie menjadi lokomotif ekonomi kerakyatan oleh Presiden Abdurrahman Wahid dijadikan kementerian nonportofolio atau menteri negara non Departemen.
Pemerintah Gus Gus Tanpa Bantuan Dana dari IMF
Selama pemerintahan Abdurrahman Wahid IMF tak pernah mencairkan pinjamannya, Bagaimanapun juga presiden Abdurrahman Wahid telah membuktikan kepada dunia luar, bahwa Indonesia bisa diurus tanpa bantuan dana dari IMF.
Baca juga Megawati Otomatis Menjadi Presiden Indonesia ke Lima 23 Juli 2001
Pemerintahan Abdurahman Wahid juga memiliki gagasan sekuritisasi aset yaitu aset-aset negara, terutama barang tambang bisa dinilai dulu, kemudian pemerintah bisa mengeluarkan saham atas aset-aset Negara tersebut yang kemudian diperjual-belikan dipasar modal untuk membiayai pembangunan nasional.
