Sejarah

Konsepsi Demokrasi Terpimpin antara lain pembentukan lembaga negara baru yang ektra–konstitusional yaitu Dewan Nasional yang diketuai Sukarno sendiri dan bertugas memberi nasehat pada kabinet.  Untuk pelaksanaannya dibentuk kabinet baru yang melibatkan semua partai politik termasuk PKI. Pada bulan Juli 1959, Sukarno mengumumkan kabinetnya yang bernama Kabinet Kerja yang terdiri dari sembilan menteri disebut Menteri–Menteri Kabinet Inti dan 24 […]

Demokrasi Terpimpin alat untuk mengatasi perpecahan politik Indonesia, Demokrasi Terpimpin pertama–tama adalah sebagai suatu alat untuk mengatasi perpecahan yang muncul di dataran politik Indonesia dalam kurun waktu pertengahan tahun 1950-an.  Untuk menggantikan pertentangan di parlemen antara partai politik, suatu sistem yang lebih otoriter perlu diciptakan dimana peran utama dimainkan oleh Presiden Sukarno (Harold Crouch 1999;44).  Dalam rangka mengurangi peran kontrol partai politik yang

Situasi Politik pada Masa Demokrasi Terpimpin di Indonesia, Masa Demokrasi Terpimpin adalah masa ketika Indonesia menerapkan suatu sistem pemerintahan dengan seluruh keputusan pemerintah berpusat pada kepala negara. Pada saat itu, jabatan kepala negara dijabat oleh Presiden Soekarno. Masa Demokrasi Termimpin berlangsung sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sampai tahun 1965.  Situasi Politik Demokrasi terpimpin berawal dari peristiwa gagalnya Dewan

Situasi Ekonomi pada Masa Demokrasi Parlementer, Pada masa Demokrasi Parlementer bangsa Indonesia menghadapi permasalahan ekonomi. Permasalahan tersebut antara lain tingginya jumlah mata uang yangberedar dan meningkatnya biaya hidup.  Selain itu juga pertambahan jumlah penduduk dan tingkat kesejahteraan yang rendah. Untuk memperbaiki kondisi ekonomi, pemerintah melakukan berbagai upaya, untuk mengatasi krisis ekonomi tersebut.  Dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar

Situasi Politik Demokrasi Liberal, Masa Demokrasi Liberal adalah masa ketika pemerintah Indonesia menggunakan UUDS 1950 (Undang-Undang Dasar Sementara) sebagai undang- undang negara.  Masa Demokrasi Liberal disebut pula masa Demokrasi Parlementer, karena sistem politik dan ekonomi yang berlaku menggunakan prinsip-prinsip parlemen. Masa ini berlangsung mulai 17 Agustus 1950 sampai 6 Juli 1959.  Situasi Politik Demokrasi Liberal, pada

Serangan Umum 1 maret 1949 Pembuktian Untuk Dunia, Serangan umum 1 Maret 1949 adalah serangan yang dilaksanakan padatanggal 1 Maret 1949. Serangan bertujuan untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Republik Indonesia cukup kuat untuk mempertahankan kemerdekaan.  Meskipun ibu kotanya telah diduduki oleh Belanda. Serangan Umum 1 Maret 1949 dilakukan oleh pasukan TNI dari Brigade10/Wehkreise III di bawah pimpinan Letnan Kolonel Soeharto.  Setelah terlebih dahulu

Perundingan Renville di atas kapal perang Amerika Serikat, Perjanjian Renville adalah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang ditanda tangani pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal perang Amerika Serikat USS Renville yang berlabuh di Tanjung Priok Jakarta.  Pihak yang hadir pada perundingan Renville antara lain :  Delegasi Indonesia di wakili oleh Amir syarifudin (ketua), Ali Sastroamijoyo, H. Agus Salim, Dr.J. Leimena, Dr. Coatik Len, dan Nasrun,  Delegasi Belanda di wakili oleh R.Abdul Kadir Wijoyoatmojo (ketua),