Demokrasi Terpimpin adalah sistem pemerintahan yang diterapkan di Indonesia pada periode 1959 hingga 1965 di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Sejarah Demokrasi Terpimpin di Indonesia, sistem ini menggantikan Demokrasi Liberal yang dianggap gagal dalam menciptakan stabilitas politik dan ekonomi. Dalam Demokrasi Terpimpin, kekuasaan presiden menjadi lebih dominan, dengan kontrol ketat terhadap partai politik dan kebebasan pers yang terbatas.
Artikel ini akan membahas sejarah Demokrasi Terpimpin di Indonesia, mulai dari awal penerapannya, perkembangannya, hingga kejatuhannya pada tahun 1965. Dengan memahami periode ini, kita dapat melihat bagaimana sistem politik yang terlalu terpusat dapat membawa dampak positif dan negatif bagi suatu negara.
Awal Mula Demokrasi Terpimpin
1. Latar Belakang Penerapan Demokrasi Terpimpin
Sebelum diterapkannya Demokrasi Terpimpin, Indonesia menggunakan sistem Demokrasi Liberal yang berlaku sejak 1950. Sistem ini memungkinkan kebebasan partai politik dan parlemen dalam menjalankan pemerintahan. Namun, sistem ini mengalami banyak kendala, seperti:
- Ketidakstabilan politik, ditandai dengan seringnya pergantian kabinet.
- Konflik antarpartai politik yang menghambat pengambilan kebijakan nasional.
- Krisis ekonomi, dengan inflasi yang tinggi dan ketimpangan sosial.
- Pemberontakan di berbagai daerah, seperti DI/TII, PRRI/Permesta, dan RMS.
Melihat kondisi ini, Presiden Soekarno merasa perlu menerapkan sistem pemerintahan yang lebih terkendali, sehingga lahirlah konsep Demokrasi Terpimpin.
2. Dekrit Presiden 5 Juli 1959
Penerapan Demokrasi Terpimpin dimulai dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dalam dekrit ini, Soekarno:
- Membubarkan Konstituante, yang gagal menyusun UUD baru.
- Mengembalikan UUD 1945 sebagai dasar negara.
- Membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan Dewan Pertimbangan Agung (DPA).
Dekrit ini mendapat dukungan dari militer dan masyarakat yang menginginkan stabilitas nasional.
Perkembangan Demokrasi Terpimpin
Setelah Dekrit Presiden, Soekarno mulai menerapkan kebijakan yang memperkuat perannya sebagai pemimpin utama dalam pemerintahan. Beberapa kebijakan utama yang diterapkan dalam Demokrasi Terpimpin antara lain:
1. Dominasi Presiden dalam Pemerintahan
Dalam sistem ini, kekuasaan presiden semakin besar, sementara parlemen dan partai politik mengalami pelemahan. Presiden Soekarno memiliki kendali penuh atas kebijakan negara, baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun hubungan luar negeri.
2. Konsep “Nasakom” (Nasionalisme, Agama, dan Komunisme)
Soekarno mengusung konsep Nasakom untuk menyatukan tiga kekuatan utama di Indonesia: nasionalis (PNI), agama (NU, Masyumi), dan komunis (PKI). Konsep ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan politik, namun dalam praktiknya justru menimbulkan ketegangan antara kelompok yang pro dan kontra terhadap PKI.
3. Militer Sebagai Kekuatan Politik
Militer memainkan peran penting dalam pemerintahan. Soekarno sering mengandalkan TNI untuk menjaga stabilitas dan mempertahankan kebijakannya. Selain itu, militer juga diberi peran dalam bidang ekonomi dan politik.
4. Pembatasan Partai Politik dan Kebebasan Pers
Selama Demokrasi Terpimpin, kebebasan partai politik sangat dibatasi. Partai yang dianggap bertentangan dengan kepentingan nasional dapat dibubarkan. Pers juga dikendalikan oleh pemerintah untuk memastikan hanya informasi yang mendukung pemerintah yang boleh disebarkan.
5. Politik Luar Negeri yang Konfrontatif
Indonesia menerapkan politik luar negeri yang aktif dan cenderung konfrontatif, antara lain:
- Konfrontasi dengan Malaysia (1963-1965) untuk menolak pembentukan negara Malaysia yang dianggap sebagai proyek neo-kolonialisme Inggris.
- Penarikan diri dari PBB (1965) sebagai bentuk protes terhadap masuknya Malaysia ke Dewan Keamanan PBB.
- Aliansi dengan Uni Soviet dan Tiongkok, yang menyebabkan ketegangan dengan negara-negara Barat.
Kejatuhan Demokrasi Terpimpin
1. Krisis Ekonomi yang Semakin Parah
Pada pertengahan 1960-an, ekonomi Indonesia mengalami krisis yang sangat buruk. Inflasi melonjak hingga 600%, harga barang kebutuhan pokok tidak terkendali, dan korupsi semakin merajalela. Situasi ini membuat rakyat semakin tidak puas dengan pemerintahan Soekarno.
Baca juga: Sambutan terhadap Berita Proklamasi di Luar Negeri