Category: PPKn Kelas XI

  • Dinamika Peran Indonesia dalam Perdamaian Dunia

    Dinamika Peran Indonesia dalam Perdamaian Dunia

    Dinamika Peran Indonesia dalam Perdamaian Dunia. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) akan semakin memberikan tantangan kepada kalian untuk senantiasa belajar dengan penuh kesungguhan. Salah satu tujuan nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Salah…

  • Perilaku yang Bertentangan dengan Hukum Indonesia Beserta Sanksinya

    Perilaku yang Bertentangan dengan Hukum Indonesia Beserta Sanksinya

    Perilaku yang Bertentangan dengan Hukum Indonesia Beserta Sanksinya. Selain mengetahui perilaku yang sesuai dengan hukum yang berlaku, kalian juga mesti mengetahui perilaku yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, agar kalian tidak melakukan perilaku tersebut. Oleh karena itu, pada bagian ini kalian akan diajak untuk mengidentifikasi perilaku yang bertentangan dengan hukum. Perilaku yang bertentangan dengan hukum…

  • Menampilkan Sikap yang Sesuai dengan Hukum Indonesia

    Menampilkan Sikap yang Sesuai dengan Hukum Indonesia

    Menampilkan Sikap yang Sesuai dengan Hukum Indonesia. Setiap anggota masyarakat mempunyai berbagai kepentingan, baik kepentingan yang sama maupun berbeda. Tidak jarang di masyarakat perbedaan kepentingan sering menimbulkan pertentangan yang menyebabkan timbulnya suasana yang tidak tertib dan tidak teratur. Dengan demikian untuk mencegah timbulnya ketidaktertiban dan ketidakteraturan dalam masyarakat diperlukan sikap positif untuk menaati setiap norma…

  • Peran Lembaga Peradilan Indonesia

    Peran Lembaga Peradilan Indonesia

    Peran Lembaga Peradilan Indonesia. Bagian ini akan memberikan gambaran kepada kalian mengenai peranan lembaga peradilan dalam menjalankan kekuasaannya. Dengan mengetahui hal tersebut, kita sebagai subjek hukum dapat mengawasi dan mengontrol kinerja dari lembaga-lembaga peradilan. Berikut ini peran dari masing-masing lembaga peradilan. a. Lingkungan Peradilan Umum Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh pengadilan negeri,…

  • Tingkatan Lembaga Peradilan Indonesia

    Tingkatan Lembaga Peradilan Indonesia

    Tingkatan Lembaga Peradilan Indonesia. Pada bagian ini kalian akan diajak untuk menelaah tingkatan lembaga peradilan di Indonesia. Sebagaimana telah kalian pelajari sebelumnya bahwa lembaga peradilan dimiliki oleh setiap wilayah yang ada di Indonesia.  Lembaga-lembaga tersebut tentunya tidak semuanya berkedudukan sejajar, akan tetapi ditempatkan secara hierarki (bertingkat-tingkat) sesuai dengan peran dan fungsinya. Adapun tingkatan lembaga peradilan…

  • Perangkat Lembaga Peradilan Indonesia

    Perangkat Lembaga Peradilan Indonesia

    Perangkat Lembaga Peradilan Indonesia. Setelah kalian mempelajari klasifikasi dari lembaga peradilan nasional sudah barang tentu kalian mempunyai gambaran bahwa begitu banyaknya sarana untuk mencari keadilan. Nah, untuk menjalankan tugas dan fungsinya di bidang kekuasan kehakiman, setiap lembaga peradilan mempunyai alat kelengkapan atau perangkatnya. Pada bagian ini, akan diajak untuk mengidentifikasi perangkat dari lembaga-lembaga peradilan tersebut.…

  • Klasifikasi Lembaga Peradilan Indonesia

    Klasifikasi Lembaga Peradilan Indonesia

    Klasifikasi Lembaga Peradilan Indonesia. Pada bagian sebelumnya telah menelaah hakikat lembaga peradilan. Nah, pada bagian ini akan diajak untuk menelusuri klasifikasi atau macam-macam lembaga peradilan yang ada di Indonesia. Dalam pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada…

  • Dasar Hukum Lembaga Peradilan Indonesia

    Dasar Hukum Lembaga Peradilan Indonesia

    Dasar Hukum Lembaga Peradilan Indonesia. Adapun yang menjadi dasar hukum terbentuknya lembaga-lembaga peradilan nasional sebagai berikut. Pancasila terutama sila kelima, yaitu “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab IX Pasal 24 Ayat (2) dan (3) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di…

  • Tata Hukum yang Berlaku di Indonesia

    Tata Hukum yang Berlaku di Indonesia

    Tata Hukum yang Berlaku di Indonesia. Dalam pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan banyak dibahas mengenai tata hukum terutama tata hukum Indonesia. Sebagai suatu negara yang merdeka, Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai tata hukum sendiri. Tata hukum suatu negara mencerminkan kondisi objektif dari negara yang bersangkutan sehingga tata hukum suatu negara berbeda dengan negara lainnya. Tata…

  • Penggolongan Hukum atau pengklasifikasian di Indonesia

    Penggolongan Hukum atau pengklasifikasian di Indonesia

    Penggolongan Hukum atau pengklasifikasian di Indonesia. Hukum mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Mengingat aspek kehidupan manusia sangat luas, sudah barang tentu ruang lingkup atau cakupan hukum pun begitu luas. Untuk itu, perlu dilakukan Penggolongan Hukum atau pengklasifikasian di Indonesia. Berdasarkan kepustakaan ilmu hukum, hukum dapat digolongkan sebagai berikut. a. Berdasarkan sumbernya Hukum undang-undang, yaitu hukum…

  • Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia

    Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia

    Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia. Tentunya pengetahuan dan pemahaman kalian semakin meningkat. Hal tersebut tentu saja harus diikuti pula oleh sikap dan perilaku kalian yang semakin baik. Pada bagian ini kalian akan diajak untuk menganalisis sistem hukum dan peradilan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  Pengadilan Negeri merupakan salah satu…

  • Perilaku yang Mendukung Tegaknya Nilai-Nilai Demokrasi

    Perilaku yang Mendukung Tegaknya Nilai-Nilai Demokrasi

    Perilaku yang Mendukung Tegaknya Nilai-Nilai Demokrasi. Demokrasi tidak mungkin terwujud, jika tidak didukung oleh masyarakatnya. Pada dasarnya timbulnya budaya demokrasi disebabkan karena rakyat tidak senang dengan tindakan yang sewenang-wenang, baik dari pihak penguasa maupun dari rakyat sendiri. Oleh karena itu, kehidupan yang demokratis hanya mungkin dapat terwujud ketika rakyat menginginkan terwujudnya kehidupan tersebut. Menjalankan Kehidupan…